Karawang, (Antara Megapolitan) - Komisi C DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menilai pemerintah daerah setempat gagal menyelesaikan program-program yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2011-2015.
"RPJMD itu harusnya jadi prioritas Pemkab Karawang dan harus sudah diselesaikan pada tahun ini. Tetapi ternyata Pemkab Karawang gagal merealisasikan RPJMD itu," kata Ketua Komisi C DPRD setempat Natala Sumedha, di Karawang, Kamis.
Ia mengatakan program-program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2011-2015 tersebut wajib dilaksanakan dan harus menjadi program prioritas karena tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011.
Menjelang berakhirnya jabatan Pelaksana Tugas Bupati Karawang tahun ini, tersisa 43,1 persen RPJMD belum diselesaikan. Sedangkan untuk menyelesaikan program-program pembangunan seperti tertuang dalam RPJMD itu, membutuhkan anggaran sebesar Rp320 miliar.
"Jadi mau tidak mau, program ini akan `pekerjaan rumah` bupati dan wakil bupati Karawang yang baru nanti pada tahun 2016," katanya.
Di antara program seperti tertuang dalam RPJMD yang belum dilaksanakan Pemkab Karawang ialah pembangunan lima jalan cabang dan 12 jalan batang.
Itu belum termasuk program prioritas strategis yang terdiri atas program peningkatan jalan prioritas strategis, pembangunan jembatan, drainase, irigasi dan pengairan, serta penanganan abrasi pantai dan muara.
Natala menjelaskan, untuk realisasi program pembangunan lima jalan batang hanya terealisasi 68.54 persen atau setara dengan 93.38 kilometer dari target 136.24 kilometer.
Dengan begitu, masih ada 31.45 persen lagi yang belum tercapai atau setara 42.86 kilometer jalan yang pembangunannya belum bisa direalisasikan hingga berakhirnya masa jabatan Pelaksana Tugas Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.
Sedangkan untuk 12 jalan cabang baru terealisasi 45 25 persen setara dengan 88.07 kilometer dari target 194.61 kilometer jalan. Sedangkan yang belum terealisasi hingga akhir tahun 2015 ini sepanjang 106.55 kilometer atau 54.75 persen.
Ia menilai, tidak tercapainya RPJMD 2011-2015 itu murni kegagalan kepala daerah. Itu dilihat dari pengalokasian anggaran setiap tahun yang ternyata tidak terfokus pada program-program prioritas.
"Infrastruktur ini bagian yang tidak terlepaskan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung terkait dengan upaya peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Jadi memang harus diperhatikan program infrastruktur itu," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"RPJMD itu harusnya jadi prioritas Pemkab Karawang dan harus sudah diselesaikan pada tahun ini. Tetapi ternyata Pemkab Karawang gagal merealisasikan RPJMD itu," kata Ketua Komisi C DPRD setempat Natala Sumedha, di Karawang, Kamis.
Ia mengatakan program-program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2011-2015 tersebut wajib dilaksanakan dan harus menjadi program prioritas karena tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011.
Menjelang berakhirnya jabatan Pelaksana Tugas Bupati Karawang tahun ini, tersisa 43,1 persen RPJMD belum diselesaikan. Sedangkan untuk menyelesaikan program-program pembangunan seperti tertuang dalam RPJMD itu, membutuhkan anggaran sebesar Rp320 miliar.
"Jadi mau tidak mau, program ini akan `pekerjaan rumah` bupati dan wakil bupati Karawang yang baru nanti pada tahun 2016," katanya.
Di antara program seperti tertuang dalam RPJMD yang belum dilaksanakan Pemkab Karawang ialah pembangunan lima jalan cabang dan 12 jalan batang.
Itu belum termasuk program prioritas strategis yang terdiri atas program peningkatan jalan prioritas strategis, pembangunan jembatan, drainase, irigasi dan pengairan, serta penanganan abrasi pantai dan muara.
Natala menjelaskan, untuk realisasi program pembangunan lima jalan batang hanya terealisasi 68.54 persen atau setara dengan 93.38 kilometer dari target 136.24 kilometer.
Dengan begitu, masih ada 31.45 persen lagi yang belum tercapai atau setara 42.86 kilometer jalan yang pembangunannya belum bisa direalisasikan hingga berakhirnya masa jabatan Pelaksana Tugas Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.
Sedangkan untuk 12 jalan cabang baru terealisasi 45 25 persen setara dengan 88.07 kilometer dari target 194.61 kilometer jalan. Sedangkan yang belum terealisasi hingga akhir tahun 2015 ini sepanjang 106.55 kilometer atau 54.75 persen.
Ia menilai, tidak tercapainya RPJMD 2011-2015 itu murni kegagalan kepala daerah. Itu dilihat dari pengalokasian anggaran setiap tahun yang ternyata tidak terfokus pada program-program prioritas.
"Infrastruktur ini bagian yang tidak terlepaskan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung terkait dengan upaya peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Jadi memang harus diperhatikan program infrastruktur itu," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015