Bogor, (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyikapi aksi warga Cileungsi yang menolak truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI dengan segera menggelar pertemuan mencarikan jalan tengah, agar aksi tidak terus meluas hingga merugikan pihak lainnya.
"Akan segera kita agenda pertemuan membahas hal ini, duduk bersama antara tiga pihak terkait untuk mencarikan solusi dan jalan alternatifnya, agar jangan ada masyarakat lain yang dirugikan," kata Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Diskominfo, Kabupaten Bogor, Erwin Suriana, saat dihubungi Antara, Senin malam.
Erwin mengatakan, sudah ada kerja sama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan daerah satelit atau penyangga seperti Kabupaten Bogor dan Bekasi terkait penanganan sampah di wilayah ibu kota.
Kabupaten Bogor menjadi daerah perlintasan truk sampah DKI Jakarta yang akan membuang sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dengan melintasi jalan di Kecamatan Cileungsi.
"Kita sangat menyayangkan aksi warga, apalagi sampah ini dari luar Bogor, bagaimanapun ini sudah antara semacam kerja samanya antara DKI Jakarta, Bogor dan Bekasi sebagai daerah satelit," katanya.
Menurut Erwin, pihaknya sedang melakukan inventarisasi apa yang menjadi keluhan atau penolakan warga dengan adanya aktivitas truk sampah Pemprov DKI dengan menurunkan tim.
Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor juga bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor terkait persampahan yang ditampung di wilayah Galuga. Kerja sama tersebut sudah berlangsung lama, dan tidak menimbulkan konflik.
Diperkirakan ada informasi yang tidak sampai kepada masyarakat baik sosialisasi, sehingga menimbulkan protes. Seperti kondisi kerusakan di wilayah Gunung Putri yang merupakan jalan provinsi sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah tingkat I, tetapi warga tetap berdemo ke pemerintah kabupaten.
"Sosialisasi ini perlu diperkuat. Seiring itu juga kami akan melakukan kajian baik teknis, sosial, lingkungan dan juga ekonominya. Agar persoalan penolakan ini bisa dicarikan solusinya," kata Erwin.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, ratusan warga Cileungsi bersama LSM dan ormas melakukan penghadangan terhadap truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melarang mereka melintas di wilayahnya, ini dilakukan warga dari pukul 07.00 WIB sampai petang.
Menurut Romi perwakilan masyarakat, aktivitas truk sampah Pemprov DKI Jakarta yang melintasi wilayah Kabupaten Bogor sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Selama itu juga, warga tidak diberikan dampak positif dari aktivitas tersebut.
"Warga tidak mendapatkan sisi positif khususnya di jalur perlintasan, yang ada hanyalah menambah kemacetan di Cileungsi, dan bau juga sampah berceceran di jalanan," kata Romi.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Akan segera kita agenda pertemuan membahas hal ini, duduk bersama antara tiga pihak terkait untuk mencarikan solusi dan jalan alternatifnya, agar jangan ada masyarakat lain yang dirugikan," kata Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Diskominfo, Kabupaten Bogor, Erwin Suriana, saat dihubungi Antara, Senin malam.
Erwin mengatakan, sudah ada kerja sama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan daerah satelit atau penyangga seperti Kabupaten Bogor dan Bekasi terkait penanganan sampah di wilayah ibu kota.
Kabupaten Bogor menjadi daerah perlintasan truk sampah DKI Jakarta yang akan membuang sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dengan melintasi jalan di Kecamatan Cileungsi.
"Kita sangat menyayangkan aksi warga, apalagi sampah ini dari luar Bogor, bagaimanapun ini sudah antara semacam kerja samanya antara DKI Jakarta, Bogor dan Bekasi sebagai daerah satelit," katanya.
Menurut Erwin, pihaknya sedang melakukan inventarisasi apa yang menjadi keluhan atau penolakan warga dengan adanya aktivitas truk sampah Pemprov DKI dengan menurunkan tim.
Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor juga bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor terkait persampahan yang ditampung di wilayah Galuga. Kerja sama tersebut sudah berlangsung lama, dan tidak menimbulkan konflik.
Diperkirakan ada informasi yang tidak sampai kepada masyarakat baik sosialisasi, sehingga menimbulkan protes. Seperti kondisi kerusakan di wilayah Gunung Putri yang merupakan jalan provinsi sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah tingkat I, tetapi warga tetap berdemo ke pemerintah kabupaten.
"Sosialisasi ini perlu diperkuat. Seiring itu juga kami akan melakukan kajian baik teknis, sosial, lingkungan dan juga ekonominya. Agar persoalan penolakan ini bisa dicarikan solusinya," kata Erwin.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, ratusan warga Cileungsi bersama LSM dan ormas melakukan penghadangan terhadap truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melarang mereka melintas di wilayahnya, ini dilakukan warga dari pukul 07.00 WIB sampai petang.
Menurut Romi perwakilan masyarakat, aktivitas truk sampah Pemprov DKI Jakarta yang melintasi wilayah Kabupaten Bogor sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Selama itu juga, warga tidak diberikan dampak positif dari aktivitas tersebut.
"Warga tidak mendapatkan sisi positif khususnya di jalur perlintasan, yang ada hanyalah menambah kemacetan di Cileungsi, dan bau juga sampah berceceran di jalanan," kata Romi.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015