Pemerintah Kabupaten Bogor mengajak Pemerintah Kota Depok bersama-sama mengatasi permasalahan banjir dari wilayah hulu, yakni di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Mari sama-sama mengatasi banjir dengan memastikan perbaikan lingkungan di wilayah hulu seperti rencana Kementerian ATR/BPN memindahkan pemenuhan RTH (ruang terbuka hijau) di DKI Jakarta ke daerah Puncak, Bogor," kata Anggota Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar di Cibinong, Bogor, Kamis.
Ia menyampaikan ajakan kepada Pemkot Depok itu saat dimintai tanggapan mengenai pernyataan Wali Kota Depok Mohammad Idris yang menyebutkan bahwa banjir di wilayahnya merupakan air kiriman dari Kabupaten Bogor.
Ia meminta ketegasan pemerintah pusat untuk mendukung upaya yang dilakukan Pemkab Bogor dalam memenuhi kebutuhan 55 persen RTH di kawasan Puncak.
karena banyak pemegang hak guna usaha (HGU) lahan di kawasan Puncak yang melakukan komersialisasi untuk membangun hotel, villa dan restoran.
"Pada peringatan hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2021 lalu, Bupati Ade Yasin minta agar komersialisasi HGU dihentikan. Ini domainnya pemerintah pusat," katanya.
Menurut dia, langkah ini penting karena komersialisasi HGU ini cukup signifikan dalam menyumbang kerusakan ekosistem alam di Kawasan Puncak Bogor.
Ia menyebutkan seiring dengan penghentian komersialisasi lahan, langkah strategis berikutnya yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana mengembangkan wisata berbasis alam (ekowisata) di wilayah hulu.
Saepudin mengaku sudah berdiskusi dengan komunitas pelaku pariwisata bernama Puncak Ngahiji terkait arah pengembangan pariwisata kawasan Puncak. Menurut dia, pada pertemuan tersebut disepakati bahwa masyarakat Puncak sepakat membangun pariwisata selama tidak merusak alam.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Mari sama-sama mengatasi banjir dengan memastikan perbaikan lingkungan di wilayah hulu seperti rencana Kementerian ATR/BPN memindahkan pemenuhan RTH (ruang terbuka hijau) di DKI Jakarta ke daerah Puncak, Bogor," kata Anggota Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar di Cibinong, Bogor, Kamis.
Ia menyampaikan ajakan kepada Pemkot Depok itu saat dimintai tanggapan mengenai pernyataan Wali Kota Depok Mohammad Idris yang menyebutkan bahwa banjir di wilayahnya merupakan air kiriman dari Kabupaten Bogor.
Ia meminta ketegasan pemerintah pusat untuk mendukung upaya yang dilakukan Pemkab Bogor dalam memenuhi kebutuhan 55 persen RTH di kawasan Puncak.
karena banyak pemegang hak guna usaha (HGU) lahan di kawasan Puncak yang melakukan komersialisasi untuk membangun hotel, villa dan restoran.
"Pada peringatan hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2021 lalu, Bupati Ade Yasin minta agar komersialisasi HGU dihentikan. Ini domainnya pemerintah pusat," katanya.
Menurut dia, langkah ini penting karena komersialisasi HGU ini cukup signifikan dalam menyumbang kerusakan ekosistem alam di Kawasan Puncak Bogor.
Ia menyebutkan seiring dengan penghentian komersialisasi lahan, langkah strategis berikutnya yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana mengembangkan wisata berbasis alam (ekowisata) di wilayah hulu.
Saepudin mengaku sudah berdiskusi dengan komunitas pelaku pariwisata bernama Puncak Ngahiji terkait arah pengembangan pariwisata kawasan Puncak. Menurut dia, pada pertemuan tersebut disepakati bahwa masyarakat Puncak sepakat membangun pariwisata selama tidak merusak alam.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021