Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Said Muhammad Mohan minta Pemerintah Kota Bogor memaksimalkan tiga pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemulihan kegiatan masyarakat dari Pandemi COVID-19.
Hal itu diungkapkan Mohan, Selasa, setelah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 Kota Bogor selesai dilakukan oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor dengan mitra kerja.
Menurut dia pertama perlu peningkatan sumber daya manusia dalam mengelola aplikasi Sosial Integrasi Data (Solid) yang dikelola Dinas Sosial Kota Bogor.
"Aplikasi Solid sampai hari ini kita belum puas. Sistem bagus tapi SDM tidak mendukung. Dinsos sudah maksimal, nah sekarang tinggal dikembangkan SDM-nya di Kelurahan," katanya.
Baca juga: Kota Bogor dapat tambahan alokasi dana bantuan pangan non-tunai
Selanjutnya, turut memberi perhatian terhadap pelayanan rumah sakit di Kota Bogor, khususnya RSUD Kota Bogor yang perlu mulai berbenah untuk mengantisipasi gelombang penyebaran COVID-19 baru maupun penyakit lain.
Meskipun DPRD mengerti perjuangan keras melawan lonjakan Pandemi COVID-19 yang terjadi pada Bulan Agustus 2021 pasti menguras energi dan waktu bagi semua tenaga kesehatan (nakes).
"Jadi kemarin itu kita kan sudah maksimal sekali ya, RSUD Kota Bogor sudah bagus. Nah sekarang harus ditingkatkan lagi agar tidak kaget nantinya, yang kemarin kita jadikan pelajaran," kata dia.
Baca juga: BJB serahkan bantuan sosial Rp295,2 juta untuk kegiatan "Bogor Mengaji"
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti menambahkan, legislatif meminta perintah setempat memberi perhatian khusus sektor pendidikan.
Dinas Pendidikan (Disdik), tambahnya, diminata terus melakukan evaluasi dan monitor sistem pembelajaran tatap muka.
"Jangan sampai kita lengah sehingga ada kasus yang muncul. Kami juga akan turut mengawasi sekolah-sekolah agar siswa-siswi bisa belajar dengan tenang," katanya
Baca juga: Hiswana Migas Kota Bogor bagikan 1,5 ton beras untuk warga
Termasuk masalah tawuran pelajar juga masih menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kota Bogor, sehingga koordinasi dengan MKKS, Satgas Pelajar dan KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan terus ditingkatkan agar terjalin komunikasi yang baik.
Untuk mendukung peningkatan pendidikan itu pemerintah menganggarkan Rp491 miliar untuk sektor pendidikan di dalam RAPBD 2022.
"Tentu target kami adalah Kota Bogor zero tawuran dan menjadi Kota Pendidikan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Hal itu diungkapkan Mohan, Selasa, setelah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 Kota Bogor selesai dilakukan oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor dengan mitra kerja.
Menurut dia pertama perlu peningkatan sumber daya manusia dalam mengelola aplikasi Sosial Integrasi Data (Solid) yang dikelola Dinas Sosial Kota Bogor.
"Aplikasi Solid sampai hari ini kita belum puas. Sistem bagus tapi SDM tidak mendukung. Dinsos sudah maksimal, nah sekarang tinggal dikembangkan SDM-nya di Kelurahan," katanya.
Baca juga: Kota Bogor dapat tambahan alokasi dana bantuan pangan non-tunai
Selanjutnya, turut memberi perhatian terhadap pelayanan rumah sakit di Kota Bogor, khususnya RSUD Kota Bogor yang perlu mulai berbenah untuk mengantisipasi gelombang penyebaran COVID-19 baru maupun penyakit lain.
Meskipun DPRD mengerti perjuangan keras melawan lonjakan Pandemi COVID-19 yang terjadi pada Bulan Agustus 2021 pasti menguras energi dan waktu bagi semua tenaga kesehatan (nakes).
"Jadi kemarin itu kita kan sudah maksimal sekali ya, RSUD Kota Bogor sudah bagus. Nah sekarang harus ditingkatkan lagi agar tidak kaget nantinya, yang kemarin kita jadikan pelajaran," kata dia.
Baca juga: BJB serahkan bantuan sosial Rp295,2 juta untuk kegiatan "Bogor Mengaji"
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti menambahkan, legislatif meminta perintah setempat memberi perhatian khusus sektor pendidikan.
Dinas Pendidikan (Disdik), tambahnya, diminata terus melakukan evaluasi dan monitor sistem pembelajaran tatap muka.
"Jangan sampai kita lengah sehingga ada kasus yang muncul. Kami juga akan turut mengawasi sekolah-sekolah agar siswa-siswi bisa belajar dengan tenang," katanya
Baca juga: Hiswana Migas Kota Bogor bagikan 1,5 ton beras untuk warga
Termasuk masalah tawuran pelajar juga masih menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kota Bogor, sehingga koordinasi dengan MKKS, Satgas Pelajar dan KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan terus ditingkatkan agar terjalin komunikasi yang baik.
Untuk mendukung peningkatan pendidikan itu pemerintah menganggarkan Rp491 miliar untuk sektor pendidikan di dalam RAPBD 2022.
"Tentu target kami adalah Kota Bogor zero tawuran dan menjadi Kota Pendidikan," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021