Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Senin telah memberi persetujuan atas penggabungan perusahaan antara PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia (Tri).
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kominfo, Ismail, mengatakan bahwa Menteri Kominfo telah menerima surat permohonan penggabungan antara Indosat dan Tri pada 20 September 2021.
Selanjutnya, tim evaluasi penggabungan penyelenggaraan telekomunikasi Indosat dan Tri telah melakukan proses evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kata Ismail dalam konferensi pers daring, Senin.
Baca juga: Ganjar Pranowo: Kominfo harus mulai ubah gaya komunikasi sesuai perkembangan TI
Berdasarkan hasil evaluasi, tim merekomendasikan kepada penyelenggaraan telekomunikasi PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan konsumen dan menjaga iklim persaingan, jelasnya.
Nama perusahaan hasil penggabungan Indosat dan Hutchison 3 selanjutnya bernama PT Indosat Ooredo Hutchison (IOH).
Dalam proses merger tersebut, Kominfo meminta sejumlah syarat dan ketentuan, di antaranya PT IOH wajib melakukan penambahan site baru hingga tahun 2025.
Selain itu, perusahaan harus menyediakan jaringan seluler hingga 2025 untuk jumlah desa dan kelurahan yang saat ini belum terlayani.
Baca juga: Kominfo kerja sama dengan pemda latih ASN percepat pemerintahan digital
Perusahaan gabungan juga wajib mengembalikan pita frekuensi radio kepada negara sebesar 2x5 Mhz di pita frekuensi 2,1 Ghz. Proses pengembalian tersebut diberi masa tenggang selama satu tahun terhitung sejak tanggal izin pita frekuensi hasil penggabungan perusahaan ditandatangani.
Masa waktu tenggang selama satu tahun untuk menjamin kesinambungan pelayanan pada masyarakat yang saat ini sudah menggunakan spektrum itu, baik oleh Tri maupun oleh Indosat, tutur Ismail.
Ia melanjutkan, bahwa persetujuan izin frekuensi radio hasil penggabungan selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kominfo.
Baca juga: Kominfo gencarkan literasi digital di Papua Barat
Ismail menegaskan bahwa persetujuan prinsip dari Menteri Kominfo tidak mengurangi segala kewajiban PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) kepada negara, pemerintah, serta pemenuhan hak-hak karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kominfo, Ismail, mengatakan bahwa Menteri Kominfo telah menerima surat permohonan penggabungan antara Indosat dan Tri pada 20 September 2021.
Selanjutnya, tim evaluasi penggabungan penyelenggaraan telekomunikasi Indosat dan Tri telah melakukan proses evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kata Ismail dalam konferensi pers daring, Senin.
Baca juga: Ganjar Pranowo: Kominfo harus mulai ubah gaya komunikasi sesuai perkembangan TI
Berdasarkan hasil evaluasi, tim merekomendasikan kepada penyelenggaraan telekomunikasi PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan konsumen dan menjaga iklim persaingan, jelasnya.
Nama perusahaan hasil penggabungan Indosat dan Hutchison 3 selanjutnya bernama PT Indosat Ooredo Hutchison (IOH).
Dalam proses merger tersebut, Kominfo meminta sejumlah syarat dan ketentuan, di antaranya PT IOH wajib melakukan penambahan site baru hingga tahun 2025.
Selain itu, perusahaan harus menyediakan jaringan seluler hingga 2025 untuk jumlah desa dan kelurahan yang saat ini belum terlayani.
Baca juga: Kominfo kerja sama dengan pemda latih ASN percepat pemerintahan digital
Perusahaan gabungan juga wajib mengembalikan pita frekuensi radio kepada negara sebesar 2x5 Mhz di pita frekuensi 2,1 Ghz. Proses pengembalian tersebut diberi masa tenggang selama satu tahun terhitung sejak tanggal izin pita frekuensi hasil penggabungan perusahaan ditandatangani.
Masa waktu tenggang selama satu tahun untuk menjamin kesinambungan pelayanan pada masyarakat yang saat ini sudah menggunakan spektrum itu, baik oleh Tri maupun oleh Indosat, tutur Ismail.
Ia melanjutkan, bahwa persetujuan izin frekuensi radio hasil penggabungan selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kominfo.
Baca juga: Kominfo gencarkan literasi digital di Papua Barat
Ismail menegaskan bahwa persetujuan prinsip dari Menteri Kominfo tidak mengurangi segala kewajiban PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) kepada negara, pemerintah, serta pemenuhan hak-hak karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021