Bupati Bogor, Jawa Barat Ade Yasin mendorong sosialisasi masif mengenai survei penilaian integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pengalaman SPI pada tahun 2019, kadang-kadang ada teman-teman SKPD tidak percaya ketika mendapatkan pesan melalui WhatsApp, apakah survei itu resmi atau tidak, khawatir ketika diisi data akan dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab," ujar Ade Yasin dalam webinar SPI bersama KPK secara virtual, di Cibinong, Bogor, Kamis.
Baca juga: Semua anggota DPRD Kabupaten Bogor telah serahkan LHKPN ke KPK
Menurutnya, sosialisasi masif mengenai SPI tersebut untuk memudahkan responden dalam mengisi survei, sehingga ia berharap nilai indeks integritas Kabupaten Bogor lebih tinggi.
"Untuk itu perlu sosialisasi yang lebih masif supaya ketika seseorang mendapatkan WhatsApp tersebut, jadi cepat respons untuk mengisi," kata Ade Yasin.
Ia menyebutkan bahwa survei digital sangat penting terutama untuk mempermudah responden dalam mengisi penilaian integritas pemerintah, menilai potret atau gambaran kinerja pemerintah di mata internal, para tokoh, para ahli, para pengguna layanan, sehingga bisa tercapai kepuasan masyarakat.
Baca juga: KPK dorong Pemkot Bogor tingkatkan jumlah aset daerah yang bersertifikat
"Melalui SPI ini, kita bisa melihat kinerja kita apa yang harus diperbaiki dan mana yang sudah bagus dan perlu dipertahankan. Di samping itu kita bisa mengetahui nilai indeks integritas, karena semakin tinggi, maka tata kelola pemerintahan dianggap semakin baik dan berintegritas," ujarnya pula.
Di samping itu, menurutnya lagi, Pemkab Bogor telah mengoptimalkan penggunaan digital, seperti kebijakan one village one innovation atau satu desa satu inovasi, dan one institution one innovation atau satu institusi satu inovasi.
"Termasuk pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan aplikasi Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa. Ada 181 kepala desa yang telah mengajukan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari 416 desa," katanya lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Pengalaman SPI pada tahun 2019, kadang-kadang ada teman-teman SKPD tidak percaya ketika mendapatkan pesan melalui WhatsApp, apakah survei itu resmi atau tidak, khawatir ketika diisi data akan dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab," ujar Ade Yasin dalam webinar SPI bersama KPK secara virtual, di Cibinong, Bogor, Kamis.
Baca juga: Semua anggota DPRD Kabupaten Bogor telah serahkan LHKPN ke KPK
Menurutnya, sosialisasi masif mengenai SPI tersebut untuk memudahkan responden dalam mengisi survei, sehingga ia berharap nilai indeks integritas Kabupaten Bogor lebih tinggi.
"Untuk itu perlu sosialisasi yang lebih masif supaya ketika seseorang mendapatkan WhatsApp tersebut, jadi cepat respons untuk mengisi," kata Ade Yasin.
Ia menyebutkan bahwa survei digital sangat penting terutama untuk mempermudah responden dalam mengisi penilaian integritas pemerintah, menilai potret atau gambaran kinerja pemerintah di mata internal, para tokoh, para ahli, para pengguna layanan, sehingga bisa tercapai kepuasan masyarakat.
Baca juga: KPK dorong Pemkot Bogor tingkatkan jumlah aset daerah yang bersertifikat
"Melalui SPI ini, kita bisa melihat kinerja kita apa yang harus diperbaiki dan mana yang sudah bagus dan perlu dipertahankan. Di samping itu kita bisa mengetahui nilai indeks integritas, karena semakin tinggi, maka tata kelola pemerintahan dianggap semakin baik dan berintegritas," ujarnya pula.
Di samping itu, menurutnya lagi, Pemkab Bogor telah mengoptimalkan penggunaan digital, seperti kebijakan one village one innovation atau satu desa satu inovasi, dan one institution one innovation atau satu institusi satu inovasi.
"Termasuk pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan aplikasi Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa. Ada 181 kepala desa yang telah mengajukan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari 416 desa," katanya lagi.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021