Sukabumi, (Antara Megapolitan) - Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyiapkan anggaran Rp14 miliar untuk pembangunan ibu kota daerah otonomi baru jika wilayah Sukabumi Utara terbentuk.
"Dana untuk pembentukan ibu kota Kabupaten Sukabumi Utara sudah disiapkan dalam APBD Kabupaten Sukabumi 2015," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi M Jaenudin di Sukabumi, Kamis.
Namun, menurutnya anggaran yang sudah disiapkan itu terancam batal digunakan karena pemerintah pusat belum mengesahkan Kabupaten Sukabumi dimekarkan menjadi dua DOB.
Dana tersebut disiapkan untuk membangun sarana kantor pemerintahan di ibu kota Sukabumi Utara. Namun sayang anggaran itu terancam tidak bisa digunakan jika sampai akhir tahun pemerintah pusat tetap tidak memekarkan wilayah kabupaten terluas di Pulau Jawa dan Bali ini.
Maka dari itu, dilihat dari waktu dan belum ada tanda-tanda dari pemerintah pusat dua bulan menjelang pergantian tahun, anggaran yang sudah disediakan itu harus dikembalikan lagi ke negara atau bisa saja dialihkan ke APBD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016.
"Jika pemekaran direalisasikan maka untuk ibu kota Sukabumi Utara akan ditempatkan di Kecamatan Cibadak yang nantinya disiapkan perkantoran untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan," tambahnya.
Sementara, Sekretaris Presidium Pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara Mandiri, Rusli Siregar mengatakan bahwa pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi menjadi dua daerah otonomi tinggal menunggu pengesahan dari pihak DPR RI.
Bahkan pemekaran wilayah ini sudah masuk dalam Amanat Presiden RI yang saat itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono.
"Namun karena terbentur pelaksanaman pilkada maka pengesahan pemekaran ini menjadi tertunda. Tapi kami yakin setelah pilkada, Kabupaten Sukabumi Utara bisa terbentuk," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Dana untuk pembentukan ibu kota Kabupaten Sukabumi Utara sudah disiapkan dalam APBD Kabupaten Sukabumi 2015," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi M Jaenudin di Sukabumi, Kamis.
Namun, menurutnya anggaran yang sudah disiapkan itu terancam batal digunakan karena pemerintah pusat belum mengesahkan Kabupaten Sukabumi dimekarkan menjadi dua DOB.
Dana tersebut disiapkan untuk membangun sarana kantor pemerintahan di ibu kota Sukabumi Utara. Namun sayang anggaran itu terancam tidak bisa digunakan jika sampai akhir tahun pemerintah pusat tetap tidak memekarkan wilayah kabupaten terluas di Pulau Jawa dan Bali ini.
Maka dari itu, dilihat dari waktu dan belum ada tanda-tanda dari pemerintah pusat dua bulan menjelang pergantian tahun, anggaran yang sudah disediakan itu harus dikembalikan lagi ke negara atau bisa saja dialihkan ke APBD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016.
"Jika pemekaran direalisasikan maka untuk ibu kota Sukabumi Utara akan ditempatkan di Kecamatan Cibadak yang nantinya disiapkan perkantoran untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan," tambahnya.
Sementara, Sekretaris Presidium Pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara Mandiri, Rusli Siregar mengatakan bahwa pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi menjadi dua daerah otonomi tinggal menunggu pengesahan dari pihak DPR RI.
Bahkan pemekaran wilayah ini sudah masuk dalam Amanat Presiden RI yang saat itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono.
"Namun karena terbentur pelaksanaman pilkada maka pengesahan pemekaran ini menjadi tertunda. Tapi kami yakin setelah pilkada, Kabupaten Sukabumi Utara bisa terbentuk," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015