Wakil Presiden RI Maruf Amin mengatakan Indonesia tidak ingin kedapatan varian baru COVID-19 di luar kendali yang dapat menyebabkan kenaikan angka kasus penularan.

"Indonesia tidak mau kecolongan lagi seperti yang pernah terjadi pada waktu varian Delta sehingga kita sampai akhirnya terjadi peningkatan yang cukup tinggi sampai 56.000. Kita tidak ingin mengulangi itu," kata Wapres Maruf usai meninjau vaksinasi COVID-19 kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Untuk mengendalikan munculnya varian baru virus itu, lanjut Wapres, Pemerintah kini memperketat pintu masuk dari negara lain ke Indonesia, baik di jalur transportasi darat, laut, maupun udara.

Baca juga: Wapres: Perketat pintu masuk ke Indonesia untuk cegah varian Mu

"Yang pertama kita siapkan adalah pintu masuk, baik udara, laut, maupun darat. Itu diperketat," katanya.

Selain itu, bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus melakukan karantina dan mendapatkan pengawasan ketat.

"Orang yang akan bepergian juga dilakukan pengawasan, baik karantinanya maupun persyaratan lainnya. Jadi, selain vaksinasi, juga terus akan dilakukan pencegahan-pencegahan," katanya.

Baca juga: Wapres bersama Mendikbudristek tinjau PTM terbatas di Bogor

Terkait dengan penanganan kesehatan, Pemerintah juga mempersiapkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan di berbagai daerah untuk mengantisipasi lonjakan angka kasus penularan.

"Kita tidak ingin kecolongan, yaitu penyiapan rumah sakit dengan segala macam kebutuhan yang diperlukan, seperti oksigen dan obat-obatan. Ini terus disiapkan," ujarnya.

Dengan berbagai upaya antisipatif tersebut, Wapres mengatakan bahwa Indonesia siap untuk menghadapi kemungkinan adanya lonjakan atau varian baru COVID-19.

Baca juga: Wapres: Jangan sampai ada gubernur tidak tahu ada berapa vaksin yang masuk

Wapres Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada pekerja media dan masyarakat umum di Bentara Budaya Jakarta, Kamis.

Wapres juga mengapresiasi sentra vaksinasi untuk pekerja media tersebut karena dapat mempercepat kekebalan komunal di Indonesia secara nasional.

Pewarta: Fransiska Ninditya

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021