Bupati Bogor Ade Yasin meluncurkan Program Sekolah Pemerintahan Desa dengan menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) University, untuk meningkatkan pengetahuan aparatur desa tentang tata kelola pemerintahan di era digital.
"Ini adalah sekolah pertama dan satu-satunya tentang pemerintahan desa di Indonesia. Kemudian, Sekolah Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor 2021 menjadi pelopor sebagai peserta angkatan pertama di Indonesia," katanya saat peluncuran di Auditorium Sekretariat Daerah, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.
Menurutnya, pada program yang akan berlangsung hingga Desember 2021 itu para aparatur desa akan didampingi oleh tenaga pengajar dari IPB University.
“Selain prestisius, program sekolah pemerintahan desa diharapkan akan membawa perubahan besar menuju tata kelola pemerintahan desa di era digital yang jauh lebih maju dan lebih baik,” ujarnya.
Baca juga: Bupati Bogor tata internet desa untuk tunjang pelaksanaan pemilu informatif 2024
Ade Yasin menyebutkan permasalahan pembangunan di desa selama ini masih banyak terkendala, seperti terbatasnya pengetahuan aparatur desa mengenai teknologi dan pengolahan informasi.
Aparatur desa pada umumnya masih mengolah data dan perencanaan secara manual dan atas dasar perkiraan, bukan berdasarkan data yang akurat dan presisi. Hal itu menurut Ade Yasin membuat banyak program pembangunan desa menjadi tidak tepat sasaran.
“Semoga dengan adanya program sekolah pemerintahan desa, program desa membangun di Kabupaten Bogor semakin tepat sasaran dan efektif, demi tercapainya masyarakat desa yang maju, mandiri dan sejahtera serta terwujudnya visi Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban,” kata Ade Yasin.
Baca juga: Bupati Bogor naikkan porsi bonus produksi untuk warga di sekitar PLTP Salak
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah menerangkan, Sekolah Pemerintahan Desa akan menjadikan data desa presisi sebagai bahan praktikum.
"Data presisi dikumpulkan dengan teknologi 4.0, berbentuk data citra desa dengan resolusi tinggi hingga 5 sentimeter plus data numerik dan deskriptif sehingga memiliki tingkat akurasi tinggi untuk menggambarkan potensi desa," kata Renaldi.
Menurutnya, Sekolah Pemerintahan Desa tahun 2021 diikuti oleh total 120 peserta yang terdiri dari 40 kepala desa yang berasal dari 39 kecamatan, dan masing-masing kades didampingi oleh dua orang operator yaitu operator sosial dan operator spasial dari perangkat desa.
Baca juga: Kabupaten Bogor cari jalan keluar pulihkan ekonomi imbas pandemi
Anggota Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar menyebutkan Pemkab Bogor telah melakukan beberapa capaian dalam pembangunan desa. Tahun ini Kabupaten Bogor nihil desa berstatus tertinggal.
"Yang lebih membanggakan, tahun ini Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, masuk dalam 10 desa di Indonesia dengan Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi pada Kemendes RI, tepatnya di urutan kedelapan dengan nilai IDM 0,9778 dan persentase pertumbuhan + 0,39 persen," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Ini adalah sekolah pertama dan satu-satunya tentang pemerintahan desa di Indonesia. Kemudian, Sekolah Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor 2021 menjadi pelopor sebagai peserta angkatan pertama di Indonesia," katanya saat peluncuran di Auditorium Sekretariat Daerah, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.
Menurutnya, pada program yang akan berlangsung hingga Desember 2021 itu para aparatur desa akan didampingi oleh tenaga pengajar dari IPB University.
“Selain prestisius, program sekolah pemerintahan desa diharapkan akan membawa perubahan besar menuju tata kelola pemerintahan desa di era digital yang jauh lebih maju dan lebih baik,” ujarnya.
Baca juga: Bupati Bogor tata internet desa untuk tunjang pelaksanaan pemilu informatif 2024
Ade Yasin menyebutkan permasalahan pembangunan di desa selama ini masih banyak terkendala, seperti terbatasnya pengetahuan aparatur desa mengenai teknologi dan pengolahan informasi.
Aparatur desa pada umumnya masih mengolah data dan perencanaan secara manual dan atas dasar perkiraan, bukan berdasarkan data yang akurat dan presisi. Hal itu menurut Ade Yasin membuat banyak program pembangunan desa menjadi tidak tepat sasaran.
“Semoga dengan adanya program sekolah pemerintahan desa, program desa membangun di Kabupaten Bogor semakin tepat sasaran dan efektif, demi tercapainya masyarakat desa yang maju, mandiri dan sejahtera serta terwujudnya visi Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban,” kata Ade Yasin.
Baca juga: Bupati Bogor naikkan porsi bonus produksi untuk warga di sekitar PLTP Salak
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah menerangkan, Sekolah Pemerintahan Desa akan menjadikan data desa presisi sebagai bahan praktikum.
"Data presisi dikumpulkan dengan teknologi 4.0, berbentuk data citra desa dengan resolusi tinggi hingga 5 sentimeter plus data numerik dan deskriptif sehingga memiliki tingkat akurasi tinggi untuk menggambarkan potensi desa," kata Renaldi.
Menurutnya, Sekolah Pemerintahan Desa tahun 2021 diikuti oleh total 120 peserta yang terdiri dari 40 kepala desa yang berasal dari 39 kecamatan, dan masing-masing kades didampingi oleh dua orang operator yaitu operator sosial dan operator spasial dari perangkat desa.
Baca juga: Kabupaten Bogor cari jalan keluar pulihkan ekonomi imbas pandemi
Anggota Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar menyebutkan Pemkab Bogor telah melakukan beberapa capaian dalam pembangunan desa. Tahun ini Kabupaten Bogor nihil desa berstatus tertinggal.
"Yang lebih membanggakan, tahun ini Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, masuk dalam 10 desa di Indonesia dengan Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi pada Kemendes RI, tepatnya di urutan kedelapan dengan nilai IDM 0,9778 dan persentase pertumbuhan + 0,39 persen," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021