Pemerintah Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat mulai memberlakukan syarat pemakaian aplikasi PeduliLindungi bagi warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan (adminduk) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan bahwa persyaratan tersebut diberlakukan sebagai bagian dari upaya untuk mencegah dan melacak persebaran COVID-19.
"Kita tidak ingin kasus COVID-19 yang saat ini sudah sangat landai meninggi kembali, salah satunya lewat kebijakan pencegahan kasus di tempat pelayanan publik," katanya di Bekasi, Senin.
Baca juga: Syarat perjalanan transportasi saat PPKM level 1-4 pada 3-9 Agustus 2021 tidak berubah
Baca juga: Pasar Tanah Abang dibuka kembali, pengunjung wajib tunjukkan kartu vaksin
Dia mengatakan, syarat pemakaian aplikasi PeduliLindungi dalam pengurusan administrasi kependudukan mulai diberlakukan pada Kamis (9/9), bersamaan dengan penerbitan Surat Edaran Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Nomor 440/1395/SET.COVID-19.
"Dalam surat edaran tersebut dijelaskan tentang kewajiban vaksinasi COVID-19 dalam pengurusan pelayanan publik," katanya.
Wali Kota menjelaskan pula bahwa warga yang hendak mengurus perizinan dan dokumen lain di kantor kecamatan, kelurahan, serta fasilitas pelayanan publik lain juga disyaratkan sudah menjalani vaksinasi dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
Baca juga: Satgas COVID-19: Kartu vaksinasi digunakan untuk perjalanan di wilayah Jawa dan Bali
"Pemohon dokumen tersebut diwajibkan memindai barcode melalui aplikasi PeduliLindungi sebagai bukti telah melakukan vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama," katanya.
Rahmat meminta seluruh kantor pelayanan publik negeri maupun swasta mensyaratkan vaksinasi dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam kegiatan pelayanan.
"Imbauan ini sejalan dengan program pemerintah yang tengah menggencarkan serbuan vaksinasi guna terciptanya herd immunity (kekebalan komunal) di Kota Bekasi pada akhir 2021 mendatang," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan bahwa persyaratan tersebut diberlakukan sebagai bagian dari upaya untuk mencegah dan melacak persebaran COVID-19.
"Kita tidak ingin kasus COVID-19 yang saat ini sudah sangat landai meninggi kembali, salah satunya lewat kebijakan pencegahan kasus di tempat pelayanan publik," katanya di Bekasi, Senin.
Baca juga: Syarat perjalanan transportasi saat PPKM level 1-4 pada 3-9 Agustus 2021 tidak berubah
Baca juga: Pasar Tanah Abang dibuka kembali, pengunjung wajib tunjukkan kartu vaksin
Dia mengatakan, syarat pemakaian aplikasi PeduliLindungi dalam pengurusan administrasi kependudukan mulai diberlakukan pada Kamis (9/9), bersamaan dengan penerbitan Surat Edaran Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Nomor 440/1395/SET.COVID-19.
"Dalam surat edaran tersebut dijelaskan tentang kewajiban vaksinasi COVID-19 dalam pengurusan pelayanan publik," katanya.
Wali Kota menjelaskan pula bahwa warga yang hendak mengurus perizinan dan dokumen lain di kantor kecamatan, kelurahan, serta fasilitas pelayanan publik lain juga disyaratkan sudah menjalani vaksinasi dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
Baca juga: Satgas COVID-19: Kartu vaksinasi digunakan untuk perjalanan di wilayah Jawa dan Bali
"Pemohon dokumen tersebut diwajibkan memindai barcode melalui aplikasi PeduliLindungi sebagai bukti telah melakukan vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama," katanya.
Rahmat meminta seluruh kantor pelayanan publik negeri maupun swasta mensyaratkan vaksinasi dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam kegiatan pelayanan.
"Imbauan ini sejalan dengan program pemerintah yang tengah menggencarkan serbuan vaksinasi guna terciptanya herd immunity (kekebalan komunal) di Kota Bekasi pada akhir 2021 mendatang," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021