Bekasi, (Antara Megapolitan) - Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Bekasi, Jawa Barat, menyatakan organisasinya tercemar dengan tudingan belum menerima bantuan dari Dinas Sosial setempat pada tahun anggaran 2015.
"Kalau ada pengacara yang mau mendampingi ke ranah hukum untuk melakukan gugatan, kami siap. Sebab, nama baik Pertuni telah dicemari dengan adanya tudingan tersebut," kata Anggota Dewan Pertimbangan Pertuni Bekasi Wahyu Wendi Kurnia di Bekasi, Jumat.
Menurut dia, ada pihak yang sengaja memanfaatkan Pertuni untuk memfitnah Dinas Sosial Kota Bekasi bahwa bantuan berupa kursi refleksi dan kasur siatsu untuk 42 anggotanya pada Desember 2014 adalah fiktif.
"Padahal 42 anggota kami seluruhnya menerima bantuan tersebut berupa tempat tidur siatsu untuk 22 orang anggota dan kursi refleksi untuk 20 anggota," katanya.
Namun ada oknum yang sengaja menyodorkan surat yang berisi pernyataan bahwa tiga anggota Pertuni belum menerima bantuan itu.
"Ketiga anggota itu bernama Karyono, Martini, Kartono. Mereka diminta oleh petugas RT setempat untuk menandatangani surat penyataan belum menerima bantuan di atas materai tanpa tahu isinya seperti apa karena mereka tuna netra. Mereka hanya diberitahu akan ada bantuan dari pemerintah," katanya.
Sementara, ketiga anggotanya itu telah dipastikan pihaknya menerima bantuan dari Dinsos Kota Bekasi pada Desember 2014.
Surat tersebut kemudian berkembang menjadi polemik saat sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pekan lalu untuk meminta penegak hukum mengusut kasus dugaan bantuan fiktif di Dinsos.
"Ternyata, mahasiswa itu menjadikan surat pernyataan anggota kami sebagai barang bukti kepada Kejari hingga akhirnya persoalan ini ramai diberitakan media massa," katanya.
Dikatakan Wahyu, pihaknya tidak mengetahui motivasi dari oknum tersebut membuat surat pernyataan dengan format yang sama kepada anggotanya.
"Justru kami mempertanyakan apa motivasi mereka memfitnah Dinsos Kota Bekasi. Jangan jadikan kami alat untuk memfitnah. Ini sudah pencemaran nama baik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Kalau ada pengacara yang mau mendampingi ke ranah hukum untuk melakukan gugatan, kami siap. Sebab, nama baik Pertuni telah dicemari dengan adanya tudingan tersebut," kata Anggota Dewan Pertimbangan Pertuni Bekasi Wahyu Wendi Kurnia di Bekasi, Jumat.
Menurut dia, ada pihak yang sengaja memanfaatkan Pertuni untuk memfitnah Dinas Sosial Kota Bekasi bahwa bantuan berupa kursi refleksi dan kasur siatsu untuk 42 anggotanya pada Desember 2014 adalah fiktif.
"Padahal 42 anggota kami seluruhnya menerima bantuan tersebut berupa tempat tidur siatsu untuk 22 orang anggota dan kursi refleksi untuk 20 anggota," katanya.
Namun ada oknum yang sengaja menyodorkan surat yang berisi pernyataan bahwa tiga anggota Pertuni belum menerima bantuan itu.
"Ketiga anggota itu bernama Karyono, Martini, Kartono. Mereka diminta oleh petugas RT setempat untuk menandatangani surat penyataan belum menerima bantuan di atas materai tanpa tahu isinya seperti apa karena mereka tuna netra. Mereka hanya diberitahu akan ada bantuan dari pemerintah," katanya.
Sementara, ketiga anggotanya itu telah dipastikan pihaknya menerima bantuan dari Dinsos Kota Bekasi pada Desember 2014.
Surat tersebut kemudian berkembang menjadi polemik saat sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pekan lalu untuk meminta penegak hukum mengusut kasus dugaan bantuan fiktif di Dinsos.
"Ternyata, mahasiswa itu menjadikan surat pernyataan anggota kami sebagai barang bukti kepada Kejari hingga akhirnya persoalan ini ramai diberitakan media massa," katanya.
Dikatakan Wahyu, pihaknya tidak mengetahui motivasi dari oknum tersebut membuat surat pernyataan dengan format yang sama kepada anggotanya.
"Justru kami mempertanyakan apa motivasi mereka memfitnah Dinsos Kota Bekasi. Jangan jadikan kami alat untuk memfitnah. Ini sudah pencemaran nama baik," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015