Fakultas Hukum Universitas Pancasila kembali bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri menggelar Seminar bertajuk “Teori dan Praktik Negosiasi Internasional”, yang bertujuan membuka wawasan dan meningkatkan kapasiitas dosen dan mahasiswa dalam memahami negosiasi internasional, baik secara teoritik maupun dalam praktik.
Seminar menghadirkan narasumber dua pejabat dan diplomat senior Kemlu yakni Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Dr. Iur. Damos D. Agusman, S.H., M.A. dan Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Dr. Bebeb Djundjunan, S.H., LL.M. Pidato kunci dalam seminar ini disampaikan Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Edie Toet H., S.H., M.Si., FCBARB, dan sambutan pembuka oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.
Rektor UP Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, di Jakarta, Senin menyampaikan bahwa, kerja sama Universitas Pancasila dengan Kementerian Luar Negeri, khususnya dengan Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, yang telah lama terjalin, sekarang ini menjadi semakin penting dalam memfasilitasi dan menerapkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.
Dirjen Damos menjelaskan bahwa dalam negosiasi, harus jelas apa tujuannya, menggunakan strategi, memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta lawan bicara, memahami betul formalitas-formalitas yang ada, memahami aturan prosedur-prosedur yang ada, serta menggunakan berbagai bentuk negosiasi.
Seluk-beluk praktik negosiasi internasional disampaikan dengan gamblang oleh Dr. Bebeb. Dengan pengalaman beliau yang kaya sebagai diplomat disampaikan bahwa Dalam konteks internasional, negosiasi umumnya melibatkan proses offer dan counter offer, dengan tujuan akhir perolehan suatu win-win solution.
Seminar ini adalah bagian dari kegiatan hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka yang diperoleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.
Sejak Juni lalu, FHUP melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam kaitan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Para dosen dan mahasiswa diharap mengetahui perkembangan praktik hukum terkini termasuk di bidang Hukum Internasional.
Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) adalah hibah yang diberikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada perguruan tinggi untuk akselerasi inovasi pembelajaran, guna mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila mendapat hibah dimaksud untuk tahun 2021. PKKM yang diselenggarakan sejak awal Juli ini meliputi dua kegiatan utama yaitu pembentukan Klinik Hukum dan Career Empowerment Programme.
Klinik Hukum menyediakan kesempatan dosen dan mahasiswa melakukan pembelajaran hukum berbasis masalah-masalah aktual di masyarakat serta mengaitkan dengan perkembangan di tingkat global.
Sementara dalam Career Empowerment Programme dikembangkan program magang yang sejalan dengan kebijakan MBKM dimana pengalaman magang direkognisi ke dalam SKS disertai kerja sama terprogram dengan lembaga mitra.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Seminar menghadirkan narasumber dua pejabat dan diplomat senior Kemlu yakni Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Dr. Iur. Damos D. Agusman, S.H., M.A. dan Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Dr. Bebeb Djundjunan, S.H., LL.M. Pidato kunci dalam seminar ini disampaikan Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Edie Toet H., S.H., M.Si., FCBARB, dan sambutan pembuka oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.
Rektor UP Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, di Jakarta, Senin menyampaikan bahwa, kerja sama Universitas Pancasila dengan Kementerian Luar Negeri, khususnya dengan Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, yang telah lama terjalin, sekarang ini menjadi semakin penting dalam memfasilitasi dan menerapkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.
Dirjen Damos menjelaskan bahwa dalam negosiasi, harus jelas apa tujuannya, menggunakan strategi, memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta lawan bicara, memahami betul formalitas-formalitas yang ada, memahami aturan prosedur-prosedur yang ada, serta menggunakan berbagai bentuk negosiasi.
Seluk-beluk praktik negosiasi internasional disampaikan dengan gamblang oleh Dr. Bebeb. Dengan pengalaman beliau yang kaya sebagai diplomat disampaikan bahwa Dalam konteks internasional, negosiasi umumnya melibatkan proses offer dan counter offer, dengan tujuan akhir perolehan suatu win-win solution.
Seminar ini adalah bagian dari kegiatan hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka yang diperoleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.
Sejak Juni lalu, FHUP melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam kaitan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Para dosen dan mahasiswa diharap mengetahui perkembangan praktik hukum terkini termasuk di bidang Hukum Internasional.
Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) adalah hibah yang diberikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada perguruan tinggi untuk akselerasi inovasi pembelajaran, guna mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila mendapat hibah dimaksud untuk tahun 2021. PKKM yang diselenggarakan sejak awal Juli ini meliputi dua kegiatan utama yaitu pembentukan Klinik Hukum dan Career Empowerment Programme.
Klinik Hukum menyediakan kesempatan dosen dan mahasiswa melakukan pembelajaran hukum berbasis masalah-masalah aktual di masyarakat serta mengaitkan dengan perkembangan di tingkat global.
Sementara dalam Career Empowerment Programme dikembangkan program magang yang sejalan dengan kebijakan MBKM dimana pengalaman magang direkognisi ke dalam SKS disertai kerja sama terprogram dengan lembaga mitra.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021