Pendiri Rujak Center for Urban Studies Marco Kusumawijaya meminta pemerintah mengendalikan pandemi COVID-19 seperti pengalaman sukses menanganai tsunami Aceh.

"Bangsa ini punya pengalaman menangani bencana besar dengan berhasil," kata arsitek yang juga pernah terlibat dalam rekonstruksi Aceh dalam cuitannya di Twitter, Selasa lalu.

Menurutnya, dalam penanganan krisis tsunami Aceh, pemerintah kala itu membentuk Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias. Komando penanganan bencana dahsyat waktu itu dipimpin dengan mandat penuh dan pengorganisasian secara efektif satu pintu.

Tokoh Badan antara lain Kuntoro Mangkusubroto, Sudirman Said, William Sahbandara, dan Amien Subekti.

"Sudirman Said bicara tentang tsunami bukan hanya karena dia tokoh kemanusiaan sebagai Sekjen PMI sekarang, tapi juga sebagai salah satu deputi (ter)penting Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh di bawah Pak Kuntoro,” terang Marco.

Ekonom senior Faisal Basri juga menyarankan pemerintah untuk mencontoh pengendalian krisis Covid-19 saat ini seperti penanganan bencana tsunami Aceh.

Pasalnya, situasi wabah saat ini makin gawat, sehingga membutuhkan komando yang jelas dan rencana aksi terukur.

"Penanganan satu pintu. Ada rencana aksi yang jelas, tak gonta-ganti,” tegas Faisal Basri melalui cuitannya di Twitter.

Ia menyebut penanganan tsunami Aceh waktu itu dilakukan efektif dan efisien. Pemerintah, partai, masyarakat, LSM, hingga organisasi keagamaan kompak bahu-membahu dan berbagi peran. Bantuan dari luar negeri juga berdatangan.

"Menghadapi pandemi sekarang pun niscaya kita bisa, asalkan pakai ilmu dan dengan data yang kredibel. Dengan pengorganisasian yang efektif. Serahkan pada ahlinya dan tidak nyambi," ujarnya. 

Sebelumny, Sekjen PMI Sudirman Said menyebutkan bahwa kondisi pandemi COVID-19 saat ini semakin mengkhawatirkan. Belajar dari pengalaman Indonesia menangani krisis di Aceh, Sudirman menyatakan kunci penanganan pandemi saat ini adalah konsistensi kebijakan, kejelasan alur komando, dan penguatan kepercayaan publik.

"Kejelasan jalur komando diperlukan. Konsistensi kebijakan, dan keterbukaan otoritas akan memperkuat public trust.  Juga perlu diupayakan untuk mengelola harapan publik yang realistis. Semakin konservatif, semakin hati-hati, akan semakin baik," ungkapnya.

Pewarta: Yogi Fahky

Editor : M Fikri Setiawan


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021