Bogor, (Antara Megapolitan) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sedang mempersiapkan sebuah gerakan kebangkitan menuju nelayan sejahtera terkait visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) yang menjadi program utama pembangunan Presiden Joko Widodo.
"Di bawah arahan dan koordinasi Prof Rokhmin Dahuri yang menjadi Ketua DPP-PDIP Bidang Maritim, dan dikenal sebagai pakar perikanan kelautan, selama lima tahun ke depan program ini akan disinergikan dengan kebijakan pemerintah," kata Ketua Komite Perikanan Bidang Maritim DPP PDIP Ama Banapon, di Bogor, Jawa Barat, Senin.
Terkait dengan itu, pihaknya juga telah mengundang peneliti di Departemen Pemanfaatan Sumber daya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB Dr Ir Sugeng Hari Wisudo, M.Si untuk mendiskusikan program nyata bagi nelayan di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan, salah satu program aksi prioritas yang segera dilakukan adalah alih fungsi kapal `cantrang` yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan dan tidak ramah lingkungan menjadi kapal yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan seperti bubu dan "trammel net".
"Kami sebenarnya saat ini sudah melaksanakan proyek percontohan pemberdayaan nelayan di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan juga di titik-titik lain kantong nelayan di pantai utara, baik Jateng dan Jabar," katanya.
Sedangkan untuk di luar Pulau Jawa, program yang hendak disasar adalah di Morotai, Maluku Utara, serta kawasan timur lainnya Indonesia.
Pihaknya juga sudah memetakan basis data kelompok nelayan dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terkait yang memerlukan pemberdayaan.
Di antaranya, selain kelompok nelayan dan koperasi di Pati, Rembang, Tegal di Jateng, Tuban (Jatim), Cirebon dan Indramayu (Jabar), Serang (Banten), Belawan-Medan (Sumut), Benoa (Bali), Bitung (Sulut), serta Pulau Morotai, Kepulauan Sula, Tidore Kepulauan, Ternate, Bacan-Halhamera Selatan di Provinsi Maluku Utara.
Mengenai proyek percontohan di Juwana, Pati, Jateng, menurut dia, pihaknya telah mengomunikasikannya dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan mendapat sinyal dukungan untuk mewujudkan pemberdayaan nelayan itu.
"Nanti akan kita kombinasikan program itu melalui program pemerintah dan pemanfaatan potensi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)," katanya.
Sementara itu, Rokhmin Dahuri -- Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Abdurrahman "Gus Dur" Wahid dan era Presiden Megawati Soekarnoputri -- dalam diskusi dengan redaksi Antara pada Juni 2015 menyatakan potensi kelautan dan perikanan Indonesia masih sangat besar karena 75 persen luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi adalah lautan.
Sedangkan luas wilayah daratan pun, kata Rokhmin, 28 persen atau 54 juta hektare berupa lahan perairan tawar seperti danau, waduk, sungai dan rawa.
Guru Besar IPB itu menegaskan bahwa estimasi nilai ekonomi perikanan budi daya dapat mencapai 80 miliar dolar AS per tahun dan masih dapat dikembangkan, sedangkan estimasi nilai ekonomi perikanan tangkap 12 miliar dolar AS per tahun.
Ditegaskannya bahwa ekonomi kelautan merupakan salah satu tulang punggung untuk mewujudkan Indonesia sebagai PMD.
Ia menjelaskan ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir serta lautan, dan di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan umat manusia.
Menurut dia terdapat 11 sektor ekonomi kelautan, di antaranya adalah perikanan tangkap, perikanan budi daya dan industri pengolahan hasil perikanan.
Selain sektor-sektor perikanan, ekonomi kelautan juga meliputi sektor industri bioteknologi, sektor pertambangan dan energi, sektor pariwisata bahari dan sektor perhubungan laut.
Kemudian juga meliputi sektor industri dan jasa maritim, sektor sumber daya wilayah pulau kecil, sumber daya hutan bakau dan sektor sumber daya nonkonvensional.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Di bawah arahan dan koordinasi Prof Rokhmin Dahuri yang menjadi Ketua DPP-PDIP Bidang Maritim, dan dikenal sebagai pakar perikanan kelautan, selama lima tahun ke depan program ini akan disinergikan dengan kebijakan pemerintah," kata Ketua Komite Perikanan Bidang Maritim DPP PDIP Ama Banapon, di Bogor, Jawa Barat, Senin.
Terkait dengan itu, pihaknya juga telah mengundang peneliti di Departemen Pemanfaatan Sumber daya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB Dr Ir Sugeng Hari Wisudo, M.Si untuk mendiskusikan program nyata bagi nelayan di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan, salah satu program aksi prioritas yang segera dilakukan adalah alih fungsi kapal `cantrang` yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan dan tidak ramah lingkungan menjadi kapal yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan seperti bubu dan "trammel net".
"Kami sebenarnya saat ini sudah melaksanakan proyek percontohan pemberdayaan nelayan di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan juga di titik-titik lain kantong nelayan di pantai utara, baik Jateng dan Jabar," katanya.
Sedangkan untuk di luar Pulau Jawa, program yang hendak disasar adalah di Morotai, Maluku Utara, serta kawasan timur lainnya Indonesia.
Pihaknya juga sudah memetakan basis data kelompok nelayan dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terkait yang memerlukan pemberdayaan.
Di antaranya, selain kelompok nelayan dan koperasi di Pati, Rembang, Tegal di Jateng, Tuban (Jatim), Cirebon dan Indramayu (Jabar), Serang (Banten), Belawan-Medan (Sumut), Benoa (Bali), Bitung (Sulut), serta Pulau Morotai, Kepulauan Sula, Tidore Kepulauan, Ternate, Bacan-Halhamera Selatan di Provinsi Maluku Utara.
Mengenai proyek percontohan di Juwana, Pati, Jateng, menurut dia, pihaknya telah mengomunikasikannya dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan mendapat sinyal dukungan untuk mewujudkan pemberdayaan nelayan itu.
"Nanti akan kita kombinasikan program itu melalui program pemerintah dan pemanfaatan potensi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)," katanya.
Sementara itu, Rokhmin Dahuri -- Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Abdurrahman "Gus Dur" Wahid dan era Presiden Megawati Soekarnoputri -- dalam diskusi dengan redaksi Antara pada Juni 2015 menyatakan potensi kelautan dan perikanan Indonesia masih sangat besar karena 75 persen luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi adalah lautan.
Sedangkan luas wilayah daratan pun, kata Rokhmin, 28 persen atau 54 juta hektare berupa lahan perairan tawar seperti danau, waduk, sungai dan rawa.
Guru Besar IPB itu menegaskan bahwa estimasi nilai ekonomi perikanan budi daya dapat mencapai 80 miliar dolar AS per tahun dan masih dapat dikembangkan, sedangkan estimasi nilai ekonomi perikanan tangkap 12 miliar dolar AS per tahun.
Ditegaskannya bahwa ekonomi kelautan merupakan salah satu tulang punggung untuk mewujudkan Indonesia sebagai PMD.
Ia menjelaskan ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir serta lautan, dan di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan umat manusia.
Menurut dia terdapat 11 sektor ekonomi kelautan, di antaranya adalah perikanan tangkap, perikanan budi daya dan industri pengolahan hasil perikanan.
Selain sektor-sektor perikanan, ekonomi kelautan juga meliputi sektor industri bioteknologi, sektor pertambangan dan energi, sektor pariwisata bahari dan sektor perhubungan laut.
Kemudian juga meliputi sektor industri dan jasa maritim, sektor sumber daya wilayah pulau kecil, sumber daya hutan bakau dan sektor sumber daya nonkonvensional.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015