Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat memberlakukan surat dispensasi keluar masuk (SDKM) bagi warga karena memiliki kepentingan mendesak saat diterapkannya larangan mudik.
Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor 443/201.1-Huk/Satgas tentang mobilitas penduduk selama masa sebelum, saat dan setelah peniadaaan mudik, untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam surat edaran tersebut, Rabu menyebutkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikecualikan dari kebijakan peniadaan mudik, yang akan ke luar wilayah Kota Depok, bentuk dispensasi diberikan dengan surat dispensasi keluar masuk (SDKM) yang dikeluarkan oleh lurah setempat dengan mengisi identitas diri.
Baca juga: Terminal Jatijajar Depok hentikan sementara operasional AKAP/AKDP 6-17 Mei
Salah satu dari beberapa alasan pergi ke luar kota, yakni kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka/meninggal, hamil/kepentingan persalinan, atau pelaku perjalanan dengan ketentuan non-mudik lainnya Pemohon SDKM wajib melampirkan data dukung yang otentik dan bisa dipertanggungjawabkan soal alasan perjalanan.
Sementara itu, warga yang masuk ke Kota Depok selama masa larangan mudik lebaran 2021 juga wajib menunjukkan SDKM (atau istilah lainnya yang disesuaikan dengan daerah asal) yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dari daerah asal.
Baca juga: Pemkot Depok mengajak masyarakat patuhi larangan mudik lebaran
Selanjutnya melakukan lapor diri kepada RT/RW/Satgas Kampung Siaga Tangguh Jaya yang ditujukan dengan melakukan isolasi mandiri minimal 3 hari.
Selain itu untuk mengendalikan mobilitas penduduk dibentuk posko penyekatan dan posko multi fungsi di beberapa titik yang berpotensi terjadinya pergerakan orang.
"Untuk mengendalikan mobilitas penduduk masuk ke Kota Depok setelah cuti Idul Fitri dilakukan pengawasan dan operasi yustisi administrasi kependudukan," kata Idris dalam surat edaran tersebut.
Baca juga: Masyarakat jangan tergoda iming-iming oknum bisa antar mudik
Sanksi terhadap pelanggaran surat edaran ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik berupa sanksi sosial, sanksi administratif dan sanksi pidana.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor 443/201.1-Huk/Satgas tentang mobilitas penduduk selama masa sebelum, saat dan setelah peniadaaan mudik, untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam surat edaran tersebut, Rabu menyebutkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikecualikan dari kebijakan peniadaan mudik, yang akan ke luar wilayah Kota Depok, bentuk dispensasi diberikan dengan surat dispensasi keluar masuk (SDKM) yang dikeluarkan oleh lurah setempat dengan mengisi identitas diri.
Baca juga: Terminal Jatijajar Depok hentikan sementara operasional AKAP/AKDP 6-17 Mei
Salah satu dari beberapa alasan pergi ke luar kota, yakni kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka/meninggal, hamil/kepentingan persalinan, atau pelaku perjalanan dengan ketentuan non-mudik lainnya Pemohon SDKM wajib melampirkan data dukung yang otentik dan bisa dipertanggungjawabkan soal alasan perjalanan.
Sementara itu, warga yang masuk ke Kota Depok selama masa larangan mudik lebaran 2021 juga wajib menunjukkan SDKM (atau istilah lainnya yang disesuaikan dengan daerah asal) yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dari daerah asal.
Baca juga: Pemkot Depok mengajak masyarakat patuhi larangan mudik lebaran
Selanjutnya melakukan lapor diri kepada RT/RW/Satgas Kampung Siaga Tangguh Jaya yang ditujukan dengan melakukan isolasi mandiri minimal 3 hari.
Selain itu untuk mengendalikan mobilitas penduduk dibentuk posko penyekatan dan posko multi fungsi di beberapa titik yang berpotensi terjadinya pergerakan orang.
"Untuk mengendalikan mobilitas penduduk masuk ke Kota Depok setelah cuti Idul Fitri dilakukan pengawasan dan operasi yustisi administrasi kependudukan," kata Idris dalam surat edaran tersebut.
Baca juga: Masyarakat jangan tergoda iming-iming oknum bisa antar mudik
Sanksi terhadap pelanggaran surat edaran ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik berupa sanksi sosial, sanksi administratif dan sanksi pidana.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021