Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, meminta para Ketua RT dan RW di wilayahnya agar memperkuat peran dalam identifikasi dini gerakan radikal.

"RT dan RW menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi permasalahan yang sekiranya akan menimbulkan gejolak seperti ini, termasuk mengidentifikasi gerakan-gerakan yang sifatnya radikalis," ungkap Ketua Harian MUI Kabupaten Bogor Saepudin Muhtar alias Gus Udin di Cibinong, Bogor, Senin.

Baca juga: Cegah COVID-19, MUI Bogor keliling pondok pesantren periksa protokol kesehatan

Ia berharap momentum kenaikan insentif para Ketua RT dan RW Kabupaten Bogor di tahun ini menjadi semangat menghindarkan warganya dari gerakan radikal, seperti bom bunuh diri di Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu (28/3).

Gus Udin menyebutkan bahwa MUI Kabupaten Bogor mengutuk keras atas peristiwa bom bunuh diri di depan bangunan Gereja Katedral itu.

Baca juga: Bom meledak di pintu gerbang masuk Gereja Katedral Makassar

"Kami mengutuk keras dengan adanya tindakan radikal seperti itu, itu tidak dibenarkan," kata pria yang juga merupakan Komite Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor itu.

Seperti diketahui, Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin menaikkan insentif para Ketua RT dan RW di wilayahnya menjadi Rp6 juta dalam setahun.

"Saya tambahkan insentif Ketua RT dan RW yang tadinya Rp300 ribu menjadi Rp500 ribu per orang per bulan," kata Ade Yasin.

Baca juga: Menkopolhukam perintahkan aparat penegak hukum tingkatkan pengamanan di rumah ibadah

Menurut dia, untuk memberikan insentif kepada 18.952 Ketua RT dan RW se-Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan anggaran senilai Rp113,7 miliar dalam APBD tahun 2021.

Pewarta: M Fikri Setiawan

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021