Pemulihan ekonomi menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada tahun 2022 berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten setempat.
"Sebagai langkah akselerasi, seluruh industri diminta menggunakan produk-produk dari pelaku UMKM lokal," kata Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja di Cikarang, Jumat.
Eka mengatakan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah daerah selaras dengan kebijakkan pemerintah pusat di tengah pandemi. Di Kabupaten Bekasi langkah ini sebenarnya telah dilakukan namun untuk optimalisasi, pemulihan akan dilanjutkan hingga 2022 mendatang.
"Fokus kami tentu saja sesuai dengan usulan yang disampaikan masyarakat, yakni perbaikan infrastruktur dan pemulihan ekonomi. Sektor ekonomi menjadi penting agar masyarakat bisa kembali membaik dari sisi perekonomian. Dan kami akan melakukan percepatan dengan mewajibkan industri menggunakan produk-produk lokal," katanya.
Baca juga: "Gerakan Membeli Dari Tetangga" di Bekasi untuk tumbuhkan ekonomi keluarga
Produk lokal yang dimaksud bisa berupa seragam para pegawai yang menggunakan pakaian yang dibuat UMKM lokal, atau bahan baku produksi di berbagai industri.
"Maka dari itu, kami bantu pengembangan UMKM-nya, kami bantu juga dorong industri agar menggunakan produk itu," ucapnya.
Selain pemulihan ekonomi, kata Eka, pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi sektor yang diprioritaskan. Hingga 2022 mendatang, Pemkab Bekasi merencanakan membangun sejumlah jalan yang menghubungkan antardesa dengan harapan mampu membantu pertumbuhan ekonomi dari skala terkecil.
"Jalan-jalan di desa yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain ini akan menjadi tujuan kami. Untuk memudahkan akses sekaligus mengakselerasi perekonomian. Tentu saja dengan perbaikan-perbaikan juga di sekolah," kata dia.
Baca juga: APBD Kabupaten Bekasi 2021 sebesar Rp6,5 triliun dukung pemulihan ekonomi
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Dedi Supriyadi mengatakan percepatan penting dilakukan mengingat perekonomian menjadi sektor yang paling terdampak akibat pandemi.
Dedy mencatat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi mengalami kontraksi hingga minus 3,3 persen.
"Karena memang sektor yang paling terpuruk itu adalah perekonomian daerah maka langkah-langkah strategis dalam rangka pemulihan perekonomian terus dilakukan," katanya.
Dedy mengatakan meski mengalami kontraksi, pergerakan positif justru terjadi pada indikator pembangunan manusia (IPM) yang naik dari 73,99 pada 2019 menjadi 74,07 pada tahun ini meski dilanda pandemi.
"Tentu ini menjadi hal yang wajib disyukuri dan menambah semangat untuk membawa Kabupaten Bekasi lebih baik lagi," ucapnya.
Baca juga: Kabupaten Bekasi sepakati upaya pemulihan ekonomi dengan protokol kesehatan
Pada Musrenbang 2022, Pemkab Bekasi berhasil menjaring 11.568 usulan yang disampaikan masyarakat melalui musrenbang tingkat desa hingga kabupaten. Kemudian, terdapat pula usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD melalui reses yang berjumlah 13.041 usulan. Usulan ini akan disusun berdasarkan skala prioritas dengan menyesuaikan porsi anggaran.
"Kalau disebut penting, tentu belasan ribu usulan itu penting semuanya. Tapi tetap disesuaikan dengan anggaran yang ada. Sehingga nantinya usulan ini disusun berdasarkan skala prioritas hingga masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022 mendatang. Tentunya seluruh pembangunan ini didasarkan usulan yang disampaikan masyarakat," kata Dedy.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Sebagai langkah akselerasi, seluruh industri diminta menggunakan produk-produk dari pelaku UMKM lokal," kata Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja di Cikarang, Jumat.
Eka mengatakan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah daerah selaras dengan kebijakkan pemerintah pusat di tengah pandemi. Di Kabupaten Bekasi langkah ini sebenarnya telah dilakukan namun untuk optimalisasi, pemulihan akan dilanjutkan hingga 2022 mendatang.
"Fokus kami tentu saja sesuai dengan usulan yang disampaikan masyarakat, yakni perbaikan infrastruktur dan pemulihan ekonomi. Sektor ekonomi menjadi penting agar masyarakat bisa kembali membaik dari sisi perekonomian. Dan kami akan melakukan percepatan dengan mewajibkan industri menggunakan produk-produk lokal," katanya.
Baca juga: "Gerakan Membeli Dari Tetangga" di Bekasi untuk tumbuhkan ekonomi keluarga
Produk lokal yang dimaksud bisa berupa seragam para pegawai yang menggunakan pakaian yang dibuat UMKM lokal, atau bahan baku produksi di berbagai industri.
"Maka dari itu, kami bantu pengembangan UMKM-nya, kami bantu juga dorong industri agar menggunakan produk itu," ucapnya.
Selain pemulihan ekonomi, kata Eka, pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi sektor yang diprioritaskan. Hingga 2022 mendatang, Pemkab Bekasi merencanakan membangun sejumlah jalan yang menghubungkan antardesa dengan harapan mampu membantu pertumbuhan ekonomi dari skala terkecil.
"Jalan-jalan di desa yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain ini akan menjadi tujuan kami. Untuk memudahkan akses sekaligus mengakselerasi perekonomian. Tentu saja dengan perbaikan-perbaikan juga di sekolah," kata dia.
Baca juga: APBD Kabupaten Bekasi 2021 sebesar Rp6,5 triliun dukung pemulihan ekonomi
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Dedi Supriyadi mengatakan percepatan penting dilakukan mengingat perekonomian menjadi sektor yang paling terdampak akibat pandemi.
Dedy mencatat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi mengalami kontraksi hingga minus 3,3 persen.
"Karena memang sektor yang paling terpuruk itu adalah perekonomian daerah maka langkah-langkah strategis dalam rangka pemulihan perekonomian terus dilakukan," katanya.
Dedy mengatakan meski mengalami kontraksi, pergerakan positif justru terjadi pada indikator pembangunan manusia (IPM) yang naik dari 73,99 pada 2019 menjadi 74,07 pada tahun ini meski dilanda pandemi.
"Tentu ini menjadi hal yang wajib disyukuri dan menambah semangat untuk membawa Kabupaten Bekasi lebih baik lagi," ucapnya.
Baca juga: Kabupaten Bekasi sepakati upaya pemulihan ekonomi dengan protokol kesehatan
Pada Musrenbang 2022, Pemkab Bekasi berhasil menjaring 11.568 usulan yang disampaikan masyarakat melalui musrenbang tingkat desa hingga kabupaten. Kemudian, terdapat pula usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD melalui reses yang berjumlah 13.041 usulan. Usulan ini akan disusun berdasarkan skala prioritas dengan menyesuaikan porsi anggaran.
"Kalau disebut penting, tentu belasan ribu usulan itu penting semuanya. Tapi tetap disesuaikan dengan anggaran yang ada. Sehingga nantinya usulan ini disusun berdasarkan skala prioritas hingga masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022 mendatang. Tentunya seluruh pembangunan ini didasarkan usulan yang disampaikan masyarakat," kata Dedy.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021