Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 yang saat ini berada di level Rp533,1 triliun meningkat hingga Rp619 triliun.
“Anggaran PEN tahun ini Rp533,1 triliun. Angka ini masih sangat preliminary. Semalam kami baru diskusi dengan kementerian dan Kemenko lain angka ini meningkat sampai level Rp619 triliun,” katanya dalam acara Mandiri Investment Forum 2021 di Jakarta, Rabu.
Meski demikian, Sri Mulyani tidak memaparkan secara detail mengenai bidang yang akan mendapat tambahan anggaran namun berdasarkan penjelasan menyebutkan alokasi Rp533,1 triliun belum termasuk bidang insentif perpajakan.
Ia menuturkan pemerintah berencana mengalokasikan dana untuk insentif pajak dalam paket anggaran PEN 2021 yang jumlahnya sekitar Rp42 triliun hingga Rp60 triliun.
Baca juga: Kabupaten Bogor kembali terima anggaran PEN 2021 senilai Rp64,4 miliar
“Hampir Rp60 triliun kalau kita masukkan insentif pajak untuk sektor kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, Sri Mulyani menyebutkan anggaran PEN 2021 yang berjumlah Rp533,1 triliun memiliki fokus pada empat bidang yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, serta UMKM dan pembiayaan korporasi.
Untuk bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp104,7 triliun yang digunakan untuk pengadaan dan operasional vaksin COVID-19, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP.
Untuk bidang perlindungan sosial memiliki alokasi Rp150,96 triliun dengan fokus PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako, Pra Kerja, BLT Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, serta diskon listrik.
Baca juga: Pemkot Bogor siap bangun dan tata 10 koridor di kawasan bisnis Suryakencana
Untuk program prioritas dialokasikan Rp141,36 triliun yang difokuskan pada dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta program prioritas lainnya.
Untuk bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan Rp150,06 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, IJP korporasi dan UMKM, penempatan dana, serta penjaminan loss limit dan korporasi.
Kemudian juga untuk pembiayaan PEN lainnya serta PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan yaitu HK, ITDC, Pelindo III, dan KIW.
Baca juga: Pemkot-DPRD Kota Bogor sepakat alihkan peruntukan anggaran PEN
“Ini adalah paket pemulihan ekonomi yang berisi kesehatan yang kita akan berusaha Rp104 triliun termasuk untuk vaksinasi dan perlinsos Rp150 triliun, program prioritas Rp141 triliun serta dukungan UMKM dan bisnis sekitar Rp150 triliun,” jelasnya.
Sri Mulyani menyatakan anggaran PEN 2021 yang meningkat mencapai Rp619 triliun ini menunjukkan bahwa memiliki magnitude yang setara dengan alokasi PEN tahun lalu Rp695,2 triliun.
“Ini menunjukkan dukungan fiskal untuk menangani COVID-19 masih jadi prioritas penting,” tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
“Anggaran PEN tahun ini Rp533,1 triliun. Angka ini masih sangat preliminary. Semalam kami baru diskusi dengan kementerian dan Kemenko lain angka ini meningkat sampai level Rp619 triliun,” katanya dalam acara Mandiri Investment Forum 2021 di Jakarta, Rabu.
Meski demikian, Sri Mulyani tidak memaparkan secara detail mengenai bidang yang akan mendapat tambahan anggaran namun berdasarkan penjelasan menyebutkan alokasi Rp533,1 triliun belum termasuk bidang insentif perpajakan.
Ia menuturkan pemerintah berencana mengalokasikan dana untuk insentif pajak dalam paket anggaran PEN 2021 yang jumlahnya sekitar Rp42 triliun hingga Rp60 triliun.
Baca juga: Kabupaten Bogor kembali terima anggaran PEN 2021 senilai Rp64,4 miliar
“Hampir Rp60 triliun kalau kita masukkan insentif pajak untuk sektor kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, Sri Mulyani menyebutkan anggaran PEN 2021 yang berjumlah Rp533,1 triliun memiliki fokus pada empat bidang yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, serta UMKM dan pembiayaan korporasi.
Untuk bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp104,7 triliun yang digunakan untuk pengadaan dan operasional vaksin COVID-19, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP.
Untuk bidang perlindungan sosial memiliki alokasi Rp150,96 triliun dengan fokus PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako, Pra Kerja, BLT Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, serta diskon listrik.
Baca juga: Pemkot Bogor siap bangun dan tata 10 koridor di kawasan bisnis Suryakencana
Untuk program prioritas dialokasikan Rp141,36 triliun yang difokuskan pada dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta program prioritas lainnya.
Untuk bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan Rp150,06 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, IJP korporasi dan UMKM, penempatan dana, serta penjaminan loss limit dan korporasi.
Kemudian juga untuk pembiayaan PEN lainnya serta PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan yaitu HK, ITDC, Pelindo III, dan KIW.
Baca juga: Pemkot-DPRD Kota Bogor sepakat alihkan peruntukan anggaran PEN
“Ini adalah paket pemulihan ekonomi yang berisi kesehatan yang kita akan berusaha Rp104 triliun termasuk untuk vaksinasi dan perlinsos Rp150 triliun, program prioritas Rp141 triliun serta dukungan UMKM dan bisnis sekitar Rp150 triliun,” jelasnya.
Sri Mulyani menyatakan anggaran PEN 2021 yang meningkat mencapai Rp619 triliun ini menunjukkan bahwa memiliki magnitude yang setara dengan alokasi PEN tahun lalu Rp695,2 triliun.
“Ini menunjukkan dukungan fiskal untuk menangani COVID-19 masih jadi prioritas penting,” tegasnya.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021