Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada Jumat menyatakan pemerintahnya mundur, menerima tanggung jawab soal salah urus subsidi perawatan anak selama bertahun-tahun.
Pengelolaan yang salah itu telah membuat ribuan keluarga terpuruk dalam masalah keuangan.
Rutte mengatakan ia telah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Raja Willem-Alexander.
Kabinet akan tetap berfungsi, dengan kapasitas sebagai pengurus untuk mengelola krisis virus corona untuk saat ini dan pemilihan sudah dijadwalkan berlangsung pada 17 Maret.
Baca juga: RI-Belanda perkuat kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata
Pengunduran diri itu dilakukan setelah penyelidikan parlemen pada Desember menemukan bahwa para birokrat di bidang layanan pajak telah salah menuduh keluarga-keluarga melakukan penipuan.
Menurut laporan penyelidikan tersebut, sekitar 10.000 keluarga telah dipaksa untuk membayar subsidi senilai puluhan ribu.
Baca juga: Raja Belanda ikut sedih atas kecelakaan kapal di Sungai Sebangau
Pada beberapa kasus, paksaan tersebut menyebabkan pengangguran, kebangkrutan, dan perceraian, dalam apa yang disebut sebagai "ketidakadilan yang belum pernah terjadi sebelumnya".
Sumber: Reuters
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Pengelolaan yang salah itu telah membuat ribuan keluarga terpuruk dalam masalah keuangan.
Rutte mengatakan ia telah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Raja Willem-Alexander.
Kabinet akan tetap berfungsi, dengan kapasitas sebagai pengurus untuk mengelola krisis virus corona untuk saat ini dan pemilihan sudah dijadwalkan berlangsung pada 17 Maret.
Baca juga: RI-Belanda perkuat kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata
Pengunduran diri itu dilakukan setelah penyelidikan parlemen pada Desember menemukan bahwa para birokrat di bidang layanan pajak telah salah menuduh keluarga-keluarga melakukan penipuan.
Menurut laporan penyelidikan tersebut, sekitar 10.000 keluarga telah dipaksa untuk membayar subsidi senilai puluhan ribu.
Baca juga: Raja Belanda ikut sedih atas kecelakaan kapal di Sungai Sebangau
Pada beberapa kasus, paksaan tersebut menyebabkan pengangguran, kebangkrutan, dan perceraian, dalam apa yang disebut sebagai "ketidakadilan yang belum pernah terjadi sebelumnya".
Sumber: Reuters
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021