Bogor, (Antara Megapolitan) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise meminta Pemerintah Kabupaten Bogor dapat menjadi contoh sebagai daerah yang mampu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Karena di Kabupaten Bogor, bupatinya adalah perempuan, dan beberapa posisi legislatif, yudikatif, dan eksekutif banyak diduduki oleh perempuan, jadi saya ingin perempuan bisa membawa perubahan," katanya dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Bogor, Senin.
Yohana mengatakan, masalah perempuan bukan saja menjadi persoalan lokal dan nasional saja, tetapi dunia internasional.
Sekitar 189 anggota PBB berkumpul setiap tahunnya melaporkan pertanggungjawabannya terhadap program pemberdayaan perempuan.
Dikatakannya, salah satu indikator dari pemberdayaan perempuan adalah terkait angka kematian ibu melahirkan, yang menjadi catatan dunia.
Apabila angka kematian ibu di Indonesia meningkat, maka akan menjadi permasalahan besar bagi negara.
"Bagaiaman cara menguranginya dengan koordinasi, penganggaran khusus. Kalau bisa angka kematian ibu di Kabupaten Bogor diturunkan, maka akan jadi percontohan lagi dan kita koordinasikan dengan Jakarta, agar bisa mengurangi angka di daerah lainnya," kata dia.
Tidak hanya angka kematian ibu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak juga fokus pada tiga provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang banyak yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Dengan banyaknya penduduk maka persoalan pun juga ikut berdampak, terutama masalah perempuan dan anak.
Kasus yang dihadapi oleh perempuan dan anak paling tinggi saat ini adalah "trafficking", khususnya di Jawa Barat termasuk cukup besar jumlahnya.
Belum lama ini, Indonesia dikagetkan dengan hukuman mati TKI perempuan di Arab Saudi yang tanpa diketahui pemerintah.
"Ini menjadi perhatian presiden, apalagi ada eksekusi mati. Ini menandakan kita kurang kuat koordinasi dan monitoring. Koordinasi dan monitoring harus ada, jadi kita harus kuat," katanya.
Beragam kejahatan terhadap perempuan dan anak, selain "trafficking", pencabulan terjadi oleh keluarga dekat sendiri, di lingkungan sendiri, sekolah bahkan pesantren.
"Ini data yang masuk ke saya, ini jadi fokus kementerian untuk menguranginya," kata dia.
Menurut Menteri, jika Kabupaten Bogor dengan banyaknya kepemimpinan perempuan dalam memegang posisi strategis di pemerintahan hingga legislatif dapat mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka akan menjadi percontohan bagi Provinsi Jawa Barat.
Jika ketiga provinsi dengan jumlah penduduk terpadat mampu menekan angka tersebut, maka akan mudah untuk ditiru oleh daerah lainnya.
Selain koordinasi dan monitoring dari level bawah hingga level atas, lanjut Menteri, perlu ada inovasi dengan melibatkan perguruan tinggi dalam pengembangan perempuan dan anak di daerah. Kerja sama pemberdayaan perempuan dan anak dapat dengan menjadikan mahasiswa sebagai pendamping melalui program "one student one family".
Program ini dirasa sangat penting, terlebih saat ini desa sudah memiliki dana cukup besar yang disalurkan oleh pemerintah, sehingga mahasiswa dapat mendampingi kepala desa dalam mengelola dana dan mengalokasikannya untuk pengembangan perempuan dan forum anak.
"Beragam modus kejahatan terhadap perempuan dan anak terus terjadi, terutama di daerah yang penduduknya miskin. Perlu penguatan di wilayah, terutama di tingkat desa. Bupati harus meningkatkan koordinasi dan pengawasan hingga level terbawah untuk memastikan masyarakatnya terakomodir," katanya.
Sementara itu, Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, Kabupaten Bogor memiliki visi menjadi kabupaten termaju di Indonesia, dimana salah satu indikator dari 25 penciri yang ingin dicapai agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat adalah peningkatan kualitas perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.
"Kabupaten Bogor memiliki prioritas kesehatan ibu dan anak serta angka harapan hidup naik," katanya.
Ia menambahkan, Kabupaten Bogor telah ditunjuk sebagai pilot project pelaksanakaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang peradilan anak yang sudah diimplementasikan sejak awal 2015.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Karena di Kabupaten Bogor, bupatinya adalah perempuan, dan beberapa posisi legislatif, yudikatif, dan eksekutif banyak diduduki oleh perempuan, jadi saya ingin perempuan bisa membawa perubahan," katanya dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Bogor, Senin.
Yohana mengatakan, masalah perempuan bukan saja menjadi persoalan lokal dan nasional saja, tetapi dunia internasional.
Sekitar 189 anggota PBB berkumpul setiap tahunnya melaporkan pertanggungjawabannya terhadap program pemberdayaan perempuan.
Dikatakannya, salah satu indikator dari pemberdayaan perempuan adalah terkait angka kematian ibu melahirkan, yang menjadi catatan dunia.
Apabila angka kematian ibu di Indonesia meningkat, maka akan menjadi permasalahan besar bagi negara.
"Bagaiaman cara menguranginya dengan koordinasi, penganggaran khusus. Kalau bisa angka kematian ibu di Kabupaten Bogor diturunkan, maka akan jadi percontohan lagi dan kita koordinasikan dengan Jakarta, agar bisa mengurangi angka di daerah lainnya," kata dia.
Tidak hanya angka kematian ibu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak juga fokus pada tiga provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang banyak yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Dengan banyaknya penduduk maka persoalan pun juga ikut berdampak, terutama masalah perempuan dan anak.
Kasus yang dihadapi oleh perempuan dan anak paling tinggi saat ini adalah "trafficking", khususnya di Jawa Barat termasuk cukup besar jumlahnya.
Belum lama ini, Indonesia dikagetkan dengan hukuman mati TKI perempuan di Arab Saudi yang tanpa diketahui pemerintah.
"Ini menjadi perhatian presiden, apalagi ada eksekusi mati. Ini menandakan kita kurang kuat koordinasi dan monitoring. Koordinasi dan monitoring harus ada, jadi kita harus kuat," katanya.
Beragam kejahatan terhadap perempuan dan anak, selain "trafficking", pencabulan terjadi oleh keluarga dekat sendiri, di lingkungan sendiri, sekolah bahkan pesantren.
"Ini data yang masuk ke saya, ini jadi fokus kementerian untuk menguranginya," kata dia.
Menurut Menteri, jika Kabupaten Bogor dengan banyaknya kepemimpinan perempuan dalam memegang posisi strategis di pemerintahan hingga legislatif dapat mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka akan menjadi percontohan bagi Provinsi Jawa Barat.
Jika ketiga provinsi dengan jumlah penduduk terpadat mampu menekan angka tersebut, maka akan mudah untuk ditiru oleh daerah lainnya.
Selain koordinasi dan monitoring dari level bawah hingga level atas, lanjut Menteri, perlu ada inovasi dengan melibatkan perguruan tinggi dalam pengembangan perempuan dan anak di daerah. Kerja sama pemberdayaan perempuan dan anak dapat dengan menjadikan mahasiswa sebagai pendamping melalui program "one student one family".
Program ini dirasa sangat penting, terlebih saat ini desa sudah memiliki dana cukup besar yang disalurkan oleh pemerintah, sehingga mahasiswa dapat mendampingi kepala desa dalam mengelola dana dan mengalokasikannya untuk pengembangan perempuan dan forum anak.
"Beragam modus kejahatan terhadap perempuan dan anak terus terjadi, terutama di daerah yang penduduknya miskin. Perlu penguatan di wilayah, terutama di tingkat desa. Bupati harus meningkatkan koordinasi dan pengawasan hingga level terbawah untuk memastikan masyarakatnya terakomodir," katanya.
Sementara itu, Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, Kabupaten Bogor memiliki visi menjadi kabupaten termaju di Indonesia, dimana salah satu indikator dari 25 penciri yang ingin dicapai agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat adalah peningkatan kualitas perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.
"Kabupaten Bogor memiliki prioritas kesehatan ibu dan anak serta angka harapan hidup naik," katanya.
Ia menambahkan, Kabupaten Bogor telah ditunjuk sebagai pilot project pelaksanakaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang peradilan anak yang sudah diimplementasikan sejak awal 2015.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015