Jakarta (Antara Megapolitan) - Lima gubernur yang tergabung dalam Forum Kerja Sama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP) menemui Presiden Joko Widodo.
"Kami berlima sampaikan kepada Bapak Presiden perihal percepatan pembangunan regional di Kalimatan, secara prinsip sudah tertuang di Musrembang Kalimantan," kata Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Kelima kepala daerah tersebut, yakni Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk, Plt Gubernur Kalimantan Utara Irianto dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan.
Teras Narang mengatakan pihaknya ingin ada percepatan, terutama infrastruktur dan menyangkut konektivitas antara satu provinsi dengan provinsi lain.
Selain itu, lanjut Teras Narang, masalah lelang jangan sampai terlambat hanya karena proses administrasi sehingga APBN di daerah terhambat.
"Tadi Pak Presiden sudah jelaskan beberapa langkah yang ditempuh, dan kami harapkan bulan April sudah bisa sebagaimana yang diharapkan," katanya.
Teras Narang juga mengatakan pertemuan dengan presiden juga membicarakan masalah perbatasan agar tidak dianggap bukan paling belakang tepapi terdepan.
"Tadi kami sudah menyampaikan agar dilakukan percepatan yang menyangkut tata ruang. Terakhir pak presiden akan berkunjung ke Kalimantan untuk mengecek program-program yang dilakukan," katanya.
Cornelis mengatakan masalah perbatasan di Kalimantan Barat pada jaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah mulai pembangunnan infrastruktur dan era Jokowi dilanjutkan disediakan dana sekitar Rp2,7 triliun.
"Pembangunan sudah dilakukan dan semua menjadi tanggung jawab pemerintah nasional bukan daerah, kalau daerah tidak mampu," katanya.
Sedangkan Awang Farouk mengatakan pihaknya ingin pemerintahan Jokowi-JK ini betul-betul memperhatikan kesejahteraan daerahnya.
"Tekad kami bersama bagaimana perbatasan di semua wilayah RI diperhatikan, anda dengar ada 10 desa di Kaltim ingin bergabung dengan Malaysia dan setelah kami cek karena tidak ada infrastruktur dan maka saya membangun bandara di sana," ungkap Awang Farouk.
Dia mengatakan di perbatasan baru hadir hanya TNI yang menjaga perbatasan, sementara kesejahteraan tidak diperhatikan.
"Harga bensin saja sudah Rp30 ribu satu liter, tekad kami bersama perhatian dari bapak presiden betul-betul dilakukan, sehingga Nawacita bisa (kelihatan)," katanya.
Sedangkan Irianto mengatakan perbatasan Kalimantan Utara paling panjang dan bukan hanya infrastruktur yang harus dibangun, tetapi juga masalah penataan pemerintahan.
"Saya sampaikan kepada pak presiden agar diwujudkan kota otonomi Sebatik dan otonomi baru Kab Bumi Dayak di perbatasan terdiri dari 6 kecamatan dan salah satu kecamatan populer karena ada masyarakat kita pindah," kata Irianto.
Dia mengungkapkan bahwa khusus Sebatik kelengkapan administrasi sudah ada di Kementerian Dalam Negeri.
Sementara Wakil Gubernur Kalsel menginginkan keadilan dan percepatan pembangunan di Puau Kalimantan benar-benar terjadi.
"Dengan keberadaan forum ini, forum lima gubernur bisa memberi kenyataan bukan hanya PHP (pemberi harapan palsu)," kata Rudy Resnawan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Kami berlima sampaikan kepada Bapak Presiden perihal percepatan pembangunan regional di Kalimatan, secara prinsip sudah tertuang di Musrembang Kalimantan," kata Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Kelima kepala daerah tersebut, yakni Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk, Plt Gubernur Kalimantan Utara Irianto dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan.
Teras Narang mengatakan pihaknya ingin ada percepatan, terutama infrastruktur dan menyangkut konektivitas antara satu provinsi dengan provinsi lain.
Selain itu, lanjut Teras Narang, masalah lelang jangan sampai terlambat hanya karena proses administrasi sehingga APBN di daerah terhambat.
"Tadi Pak Presiden sudah jelaskan beberapa langkah yang ditempuh, dan kami harapkan bulan April sudah bisa sebagaimana yang diharapkan," katanya.
Teras Narang juga mengatakan pertemuan dengan presiden juga membicarakan masalah perbatasan agar tidak dianggap bukan paling belakang tepapi terdepan.
"Tadi kami sudah menyampaikan agar dilakukan percepatan yang menyangkut tata ruang. Terakhir pak presiden akan berkunjung ke Kalimantan untuk mengecek program-program yang dilakukan," katanya.
Cornelis mengatakan masalah perbatasan di Kalimantan Barat pada jaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah mulai pembangunnan infrastruktur dan era Jokowi dilanjutkan disediakan dana sekitar Rp2,7 triliun.
"Pembangunan sudah dilakukan dan semua menjadi tanggung jawab pemerintah nasional bukan daerah, kalau daerah tidak mampu," katanya.
Sedangkan Awang Farouk mengatakan pihaknya ingin pemerintahan Jokowi-JK ini betul-betul memperhatikan kesejahteraan daerahnya.
"Tekad kami bersama bagaimana perbatasan di semua wilayah RI diperhatikan, anda dengar ada 10 desa di Kaltim ingin bergabung dengan Malaysia dan setelah kami cek karena tidak ada infrastruktur dan maka saya membangun bandara di sana," ungkap Awang Farouk.
Dia mengatakan di perbatasan baru hadir hanya TNI yang menjaga perbatasan, sementara kesejahteraan tidak diperhatikan.
"Harga bensin saja sudah Rp30 ribu satu liter, tekad kami bersama perhatian dari bapak presiden betul-betul dilakukan, sehingga Nawacita bisa (kelihatan)," katanya.
Sedangkan Irianto mengatakan perbatasan Kalimantan Utara paling panjang dan bukan hanya infrastruktur yang harus dibangun, tetapi juga masalah penataan pemerintahan.
"Saya sampaikan kepada pak presiden agar diwujudkan kota otonomi Sebatik dan otonomi baru Kab Bumi Dayak di perbatasan terdiri dari 6 kecamatan dan salah satu kecamatan populer karena ada masyarakat kita pindah," kata Irianto.
Dia mengungkapkan bahwa khusus Sebatik kelengkapan administrasi sudah ada di Kementerian Dalam Negeri.
Sementara Wakil Gubernur Kalsel menginginkan keadilan dan percepatan pembangunan di Puau Kalimantan benar-benar terjadi.
"Dengan keberadaan forum ini, forum lima gubernur bisa memberi kenyataan bukan hanya PHP (pemberi harapan palsu)," kata Rudy Resnawan.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015