Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto memberikan nilai jeblok atas kinerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Ade Yasin-Iwan Setiawan selama dua tahun memimpin.

"Dari angka 10 sampai 100 saya beri nilai 30," ungkapnya dalam diskusi bertajuk "Dua Tahun Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor" di Kantor Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Cibinong, Bogor, Kamis (17/12).

Menurutnya, program utama Ade-Iwan bernama Pancakarsa yang sudah bagus secara konsep, belum banyak terealisasi meski sudah hampir setengah jalan menjabat sebagai kepala daerah.

"Visi misinya bagus dengan Pancakarsa, mirip dengan ideologi Pancasila. Konsepnya bagus, tetapi kenapa tidak memunculkan potensi wilayah," kata Rudy.

Baca juga: Kopel Indonesia kritisi Raperda DPRD Bogor tentang pendidikan dasar

Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor semestinya bisa memaksimalkan potensi wilayah, salah satunya dari sektor pertanian demi pertumbuhan ekonomi khususnya di masa pandemi.

"Kita selalu bicara kita punya wilayah luas, tapi mau ngapain? Kita punya kopi, ikan hias di ekspor ke mancanegara.
Kita undang dinas terkait, minta ajukan di 2021 raperda perlindungan petani dan peternak. Kenapa harus dilindungi? Karena hari ini saja sektor yang masih tumbuh itu pertanian. Kenapa perlu perda? Karena jadi peraturan tertinggi di daerah," terangnya.

Rudy mencetuskan, program satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus saling terintegrasi agar visi misi Ade-Iwan bisa cepat terwujud. Sinkronisasi semacam ini dianggap mampu menyerap banyak tenaga kerja karena berjalan tuntas.

"Misalnya Dispora memiliki program budidaya ikan lele, pesertanya bisa diambil dari Dinas Tenaga Kerja, lalu disinkronkan dengan Dinas Perikanan dan Peternakan lewat program pembagian benih ikan, selanjutnya hasilnya disinkronkan dengan program pemasaran Disperindag," tuturnya.

Baca juga: APBD Kabupaten Bogor tahun 2021 ditetapkan senilai Rp7,6 triliun

Senada, Direktur DEEP, Yusfitriadi mengatakan, visi misi Ade-Iwan, yang tertuang dalam Pancakarsa, belum bisa dirasakan masyarakat, yakni Karsa Bogor Maju, Bogor Sehat, Bogor Cerdas, Bogor Membangun dan Bogor Beradab. 

"Kalau tahun 2020 ini iya ada bencana alam dan pandemi. Tapi, untuk 2021 harus ada suatu terobosan karena saat ini, program hanya sekedar program yang tidak bisa dirasakan masyarakat. Bangun jalan itu-itu lagi. Ya memang diperbaiki. Tapi sampai situ saja," kata Yus. 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor, Suryanto Putra menilai, kinerja Pemkab Bogor, khususnya pada 2020 sudah maksimal, melihat semua keterbatasan dan keadaan yang terjadi. 

"Sudah maksimal, meski saat ini seluruh data kinerja untuk 2020 masih kita kumpulkan," sebut Suryanto.

Baca juga: 349 desa di Kabupaten Bogor bakal dapat kucuran dana Rp319 miliar

Sosilog Universitas Indonesia, Bayu A Yulianto mengingatkan DPRD dan Pemkab Bogor tidak berada dalam kondisi harmoni dan kondusif tanpa melibatkan publik. 

"Harmoni dan kondusif itu paradoks. Harus libatkan publik. Artinya ada keterbukaan," terangnya.(KR-MFS)

Pewarta: M Fikri Setiawan

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020