Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital atau digital governance merupakan solusi tepat untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
Pemanfaatan teknologi informasi secara intensif dan masif harus dilakukan untuk terwujudnya reformasi birokrasi di Indonesia, kata Wapres di Jakarta, Kamis.
"Digital governance merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik," kata Maruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara daring, Kamis.
Baca juga: Wapres: Pers jadi garda terdepan informasikan pentingnya vaksin Covid-19
Kondisi pandemi COVID-19, lanjut Wapres, harus dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi melalui tatanan kehidupan baru yang sebagian besar dilakukan secara daring.
Meskipun terkendala pandemi, Wapres menegaskan bahwa kegiatan pembangunan nasional terus berjalan. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat mempertahankan dan meningkatkan produktivitas kerja.
"ASN, sebagai penggerak roda pemerintahan, dituntut untuk tetap mempertahankan produktivitas kerja. Berbagai inovasi dan strategi harus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat," tegasnya.
Baca juga: Ma'ruf Amin: Peran pemuda diperlukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19
Seluruh program kerja dan kegiatan yang dilakukan secara rutin harus dievaluasi dan ditinjau kembali urgensi, relevansi dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.
"Refocusing seluruh aktivitas diharapkan benar-benar mengarah pada tujuan dan sasaran strategis instansi yang mendukung pada pencapaian visi dan misi nasional," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan Rakornas Kepegawaian Tahun 2020 merupakan momentum penting bagi segenap komunitas kepegawaian nasional untuk menyamakan persepsi dan perspektif, sekaligus untuk penguatan konsolidasi dan koordinasi.
Baca juga: Ma'ruf Amin targetkan Indonesia jadi produsen halal terbesar di dunia pada 2024
"Rakornas Kepegawaian ini bertujuan untuk mengakselerasi serta menjaga kesinambungan program-program strategis digitalisasi sistem kepegawaian ASN dalam upaya mewujudkan SATU DATA ASN (ONE DATA ASN) nasional sebagai basis dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan di bidang SDM ASN," ujarnya.
Rakornas Kepegawaian Tahun 2020 diselenggarakan secara virtual, dengan diikuti sekretaris kementerian koordinator/sekretaris jenderal; sekretaris utama; kepala biro kepegawaian; sekretaris daerah provinsi, kabupaten dan kota; serta seluruh kepala badan kepegawaian daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
Pemanfaatan teknologi informasi secara intensif dan masif harus dilakukan untuk terwujudnya reformasi birokrasi di Indonesia, kata Wapres di Jakarta, Kamis.
"Digital governance merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik," kata Maruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara daring, Kamis.
Baca juga: Wapres: Pers jadi garda terdepan informasikan pentingnya vaksin Covid-19
Kondisi pandemi COVID-19, lanjut Wapres, harus dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi melalui tatanan kehidupan baru yang sebagian besar dilakukan secara daring.
Meskipun terkendala pandemi, Wapres menegaskan bahwa kegiatan pembangunan nasional terus berjalan. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat mempertahankan dan meningkatkan produktivitas kerja.
"ASN, sebagai penggerak roda pemerintahan, dituntut untuk tetap mempertahankan produktivitas kerja. Berbagai inovasi dan strategi harus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat," tegasnya.
Baca juga: Ma'ruf Amin: Peran pemuda diperlukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19
Seluruh program kerja dan kegiatan yang dilakukan secara rutin harus dievaluasi dan ditinjau kembali urgensi, relevansi dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.
"Refocusing seluruh aktivitas diharapkan benar-benar mengarah pada tujuan dan sasaran strategis instansi yang mendukung pada pencapaian visi dan misi nasional," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan Rakornas Kepegawaian Tahun 2020 merupakan momentum penting bagi segenap komunitas kepegawaian nasional untuk menyamakan persepsi dan perspektif, sekaligus untuk penguatan konsolidasi dan koordinasi.
Baca juga: Ma'ruf Amin targetkan Indonesia jadi produsen halal terbesar di dunia pada 2024
"Rakornas Kepegawaian ini bertujuan untuk mengakselerasi serta menjaga kesinambungan program-program strategis digitalisasi sistem kepegawaian ASN dalam upaya mewujudkan SATU DATA ASN (ONE DATA ASN) nasional sebagai basis dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan di bidang SDM ASN," ujarnya.
Rakornas Kepegawaian Tahun 2020 diselenggarakan secara virtual, dengan diikuti sekretaris kementerian koordinator/sekretaris jenderal; sekretaris utama; kepala biro kepegawaian; sekretaris daerah provinsi, kabupaten dan kota; serta seluruh kepala badan kepegawaian daerah.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020