Bogor, (Antara Megapolitan) - Peserta Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (OKPPD) angkata ke-1 Tahun 2015 menghasilkan beberapa kesepakatan dan rekomendasi penting, diantaranya para peserta sepakat untuk mempercepat pelaksanaan e-budgeting di seluruh Indonesia.
"E-budgeting akan meningkatkan kualitas partisipasi politik, intinya e-budgeting membuat semua warga negara menjadi penting dan dipentingkan," kata Ketua angkatan I OKPPD, Bima Arya Sugiarto dalam siaran pers Humas Pemerintah Kota Bogor, Jumat.
Bima mengatakan pemerintah pusat harus konsisten dalam memberikan penghargaan atau reward maupun sanksi (punishment) terkait ketetapan perencanaan dan penetapan APBD.
Selain mempercepat e-budgeting, peserta OKPPD angkatan I juga merekomendasikan agar meminta Pemerintah Pusat agar meninjau kembali aturan mengenai perpanjangan usia pensiun bagi PNS pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk mendorong regenerasi dan penyegaran dalam pemerintahan daerah.
"Kita merekomendasikan agar dibuat peraturan perundangan yang dapat dijadikan panduan dalam penyediaan posisi bagi pejabat struktural yang tidak lolos seleksi terbuka," katanya.
Dalam Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melahirkan tujuh poin rekomendasi penting yang meliputi kewenangan daerah, keuangan daerah, perangkat daerah, penegakan hukum, inovasi daerah, kepegawaian dan pembangunan daerah.
OKPPD angkatan I Tahun 2015 ini diikuti oleh 38 peserta yang terdiri dari tujuh wali kota, 17 bupati, tiga wakil bupati, 10 ketua DPRD kota/kabupaten dan satu wakil DPRD di seluruh Indonesia.
Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah di dalam kerangka NKRI.
Kegiatan yang berlangsung selama 19 hari mulai dari 9 - 27 Maret 2015 ini mengangkat tema "Melalui Orientasi Kepemimpinan Kita Tingkatkan Peran Strategis Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Nawa Cita".
Para peserta OKPPD sepakat memilih Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sebagai Ketua Angkatan I OKPPD, dan Wali Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung Muhammad Irwansyah sebagai sekretaris.
"Kita berharap agar persahabatan yang terjalin selama OKPPD ini bisa terjalin dan saling mengingatkan antara sesama peserta. Jadi jabatan wali kota, bupati, wakil bupati, ketua DPRD paling hanya lima tahun, jika masih dipercaya rakyat bisa 10 tahun. Tapi persahabatan kita harus selamanya. Kita harus saling mengingatkan," kata Bima.
Hadir dalam OKPPD Istri Wali Kota Padang, Herneli Bahar yang menyampaikan kata sambutannya mewakili istri-istri para kepala daerah dan ketua DPRD yang menyampaikan agar seluruh istri dapat mengingatkan suaminya dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.
"Sebagai istri kita harus mengingatkan para suami agar jujur dan berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah," kata Herneli yang juga mendapat kepercayaan oleh peserta OKPPD sebagai ketua angkatan I OKPPD Tahun 2015.
Para peserta OKPPD angkata I Tahun 2015 ini diikuti oleh Pemkab Pidie Jaya Aceh, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Tapanulis Utara (Sumatera Utara), Kabupaten Humbang Hasundutan (Sumatera Utara), Kota Padang (Sumatera Barat).
Selanjutnya Padang Panjang (Sumatera Barat), Kabupaten Kerinci (Jambi), Sungai Penuh (Jambi), Pangkal Pinang (Bangka Belitung), Cirebon (Sumatera Barat), Kota Bogor (Jawa Barat), Kabupaten Tegal (Jawa Tengah).
Berikutnya Kabupaten Brebes (Jawa Tengah), Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah), Kabupaten Nganjuk (Jawa Timur), Kabupaten Jombang (Jawa Timur), Kabupate Timor Tengah Selatan (NTT), Kabupaten Ende (NTT), Kabupaten Sikka (NTT), Kabupaten Kupang (NTT).
Kabupaten Tabalong (Kalimantan Selatan), Barito Utara (Kalimantan Tengah), Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah), Kota Tarakan (Kalimantan Utara).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"E-budgeting akan meningkatkan kualitas partisipasi politik, intinya e-budgeting membuat semua warga negara menjadi penting dan dipentingkan," kata Ketua angkatan I OKPPD, Bima Arya Sugiarto dalam siaran pers Humas Pemerintah Kota Bogor, Jumat.
Bima mengatakan pemerintah pusat harus konsisten dalam memberikan penghargaan atau reward maupun sanksi (punishment) terkait ketetapan perencanaan dan penetapan APBD.
Selain mempercepat e-budgeting, peserta OKPPD angkatan I juga merekomendasikan agar meminta Pemerintah Pusat agar meninjau kembali aturan mengenai perpanjangan usia pensiun bagi PNS pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk mendorong regenerasi dan penyegaran dalam pemerintahan daerah.
"Kita merekomendasikan agar dibuat peraturan perundangan yang dapat dijadikan panduan dalam penyediaan posisi bagi pejabat struktural yang tidak lolos seleksi terbuka," katanya.
Dalam Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melahirkan tujuh poin rekomendasi penting yang meliputi kewenangan daerah, keuangan daerah, perangkat daerah, penegakan hukum, inovasi daerah, kepegawaian dan pembangunan daerah.
OKPPD angkatan I Tahun 2015 ini diikuti oleh 38 peserta yang terdiri dari tujuh wali kota, 17 bupati, tiga wakil bupati, 10 ketua DPRD kota/kabupaten dan satu wakil DPRD di seluruh Indonesia.
Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah di dalam kerangka NKRI.
Kegiatan yang berlangsung selama 19 hari mulai dari 9 - 27 Maret 2015 ini mengangkat tema "Melalui Orientasi Kepemimpinan Kita Tingkatkan Peran Strategis Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Nawa Cita".
Para peserta OKPPD sepakat memilih Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sebagai Ketua Angkatan I OKPPD, dan Wali Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung Muhammad Irwansyah sebagai sekretaris.
"Kita berharap agar persahabatan yang terjalin selama OKPPD ini bisa terjalin dan saling mengingatkan antara sesama peserta. Jadi jabatan wali kota, bupati, wakil bupati, ketua DPRD paling hanya lima tahun, jika masih dipercaya rakyat bisa 10 tahun. Tapi persahabatan kita harus selamanya. Kita harus saling mengingatkan," kata Bima.
Hadir dalam OKPPD Istri Wali Kota Padang, Herneli Bahar yang menyampaikan kata sambutannya mewakili istri-istri para kepala daerah dan ketua DPRD yang menyampaikan agar seluruh istri dapat mengingatkan suaminya dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.
"Sebagai istri kita harus mengingatkan para suami agar jujur dan berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah," kata Herneli yang juga mendapat kepercayaan oleh peserta OKPPD sebagai ketua angkatan I OKPPD Tahun 2015.
Para peserta OKPPD angkata I Tahun 2015 ini diikuti oleh Pemkab Pidie Jaya Aceh, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Tapanulis Utara (Sumatera Utara), Kabupaten Humbang Hasundutan (Sumatera Utara), Kota Padang (Sumatera Barat).
Selanjutnya Padang Panjang (Sumatera Barat), Kabupaten Kerinci (Jambi), Sungai Penuh (Jambi), Pangkal Pinang (Bangka Belitung), Cirebon (Sumatera Barat), Kota Bogor (Jawa Barat), Kabupaten Tegal (Jawa Tengah).
Berikutnya Kabupaten Brebes (Jawa Tengah), Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah), Kabupaten Nganjuk (Jawa Timur), Kabupaten Jombang (Jawa Timur), Kabupate Timor Tengah Selatan (NTT), Kabupaten Ende (NTT), Kabupaten Sikka (NTT), Kabupaten Kupang (NTT).
Kabupaten Tabalong (Kalimantan Selatan), Barito Utara (Kalimantan Tengah), Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah), Kota Tarakan (Kalimantan Utara).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015