Denpasar (Antara-Megapolitan-Bogor) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengaku tidak mendengar keluhan dari kalangan pariwisata di Bali terkait kebijakan pembatasan rapat atau kegiatan pemerintah di hotel.
"Saya bisa mengatakan, di Bali ini saya tidak mendengarkan adanya keluhan," katanya di sela-sela kunjungan ke Kantor Gubernur Bali, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, tidak adanya keluhan tersebut karena dia berpandangan bahwa Bali itu jauh sebelum mengenal industri MICE (pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran, tidak mengandalkan sektor itu maupun APBN untuk menghidupi sektor pariwisatanya.
"Itu karena Bali sudah memiliki potensi pariwisata budaya, wisata religi, wisata alam, dan wisata macam-macam yang merupakan daya tarik atau daya pikat tersendiri sehingga hotel-hotel itu tumbuh karena keindahan Bali, bukan karena adanya kebijakan pemerintah yang menggunakan hotel-hotel di Bali," ujarnya.
Namun, dia tidak memungkiri kalau di luar Bali, kebijakan pembatasan rapat di luar gedung pemerintah tersebut telah berpengaruh bagi pendapatan hotel-hotel. Seperti halnya para pengusaha hotel di Nusa Tenggara Barat yang mengemukakan telah terjadi penurunan omzet bahkan adanya potensi pemutusan hubungan kerja bagi para pekerjanya.
Yuddy mengemukakan, mungkin kebijakannya tidak rapat di hotel itu berlaku secara internal di kalangan pemerintah, tetapi sesungguhnya pemerintah tetap memperhatikan supaya hotel itu tumbuh.
Oleh karena itu, ujar dia, anggaran pariwisata yang awalnya sekitar Rp400 miliar, ditingkatkan di atas Rp1 triliun supaya bisa menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia sehingga bisa meningkatkan industri pariwisata, khususnya bidang perhotelan.
"Pemerintah juga mengambil kebijakan menghapuskan biaya fiskal, bebas masuk 45 negara. Hal itu untuk meningkatkan kapasitas kedatangan wisatawan mancanegara, dimana daerah destinasi wisata seperti Bali pasti akan meningkat, NTB juga meningkat, juga dengan daerah lain," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Saya bisa mengatakan, di Bali ini saya tidak mendengarkan adanya keluhan," katanya di sela-sela kunjungan ke Kantor Gubernur Bali, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, tidak adanya keluhan tersebut karena dia berpandangan bahwa Bali itu jauh sebelum mengenal industri MICE (pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran, tidak mengandalkan sektor itu maupun APBN untuk menghidupi sektor pariwisatanya.
"Itu karena Bali sudah memiliki potensi pariwisata budaya, wisata religi, wisata alam, dan wisata macam-macam yang merupakan daya tarik atau daya pikat tersendiri sehingga hotel-hotel itu tumbuh karena keindahan Bali, bukan karena adanya kebijakan pemerintah yang menggunakan hotel-hotel di Bali," ujarnya.
Namun, dia tidak memungkiri kalau di luar Bali, kebijakan pembatasan rapat di luar gedung pemerintah tersebut telah berpengaruh bagi pendapatan hotel-hotel. Seperti halnya para pengusaha hotel di Nusa Tenggara Barat yang mengemukakan telah terjadi penurunan omzet bahkan adanya potensi pemutusan hubungan kerja bagi para pekerjanya.
Yuddy mengemukakan, mungkin kebijakannya tidak rapat di hotel itu berlaku secara internal di kalangan pemerintah, tetapi sesungguhnya pemerintah tetap memperhatikan supaya hotel itu tumbuh.
Oleh karena itu, ujar dia, anggaran pariwisata yang awalnya sekitar Rp400 miliar, ditingkatkan di atas Rp1 triliun supaya bisa menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia sehingga bisa meningkatkan industri pariwisata, khususnya bidang perhotelan.
"Pemerintah juga mengambil kebijakan menghapuskan biaya fiskal, bebas masuk 45 negara. Hal itu untuk meningkatkan kapasitas kedatangan wisatawan mancanegara, dimana daerah destinasi wisata seperti Bali pasti akan meningkat, NTB juga meningkat, juga dengan daerah lain," ucapnya.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015