Bandung (Antara-Megapolitan-Bogor) - Ribuan kurir atau pengantar surat dan logistik pos akan menjalani uji kompetensi dalam rangka penyetaraan layanan di kawasan regional ASEAN.
"Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan PT Pos Indonesia hari ini meluncurkan tempat uji kompetensi pos di Bandung, targetnya untuk sertifikasi petugas kurir atau pengantar pos," kata Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Sumarna F Abdurahman di Bandung, Selasa.
Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan kerjasama (MoU) oleh Kepala BNP Sumarna dengan Dirut PT Pos Indonesia Budi Setiawan serta peresmian tempat uji kompetensi bidang keahlian pos yang pertama di Indonesia itu.
"Saat ini tempat uji kompetensi keahlian pos di Kantor Pos Besar Bandung dan Politeknik Pos, ke depan akan dikembangkan untuk melakukan sertifikasi SDM jasa kurir lainnya," kata Sumarna.
Ia menyebutkan, pihaknya mendorong sertifikasi profesi itu bisa meningkatkan kualitas layanan jasa pengantaran logistik sehingga siap memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN.
"Salah satunya jasa layanan surat dan logistik termasuk yang akan masuk ke area MEA pada 2015 mendatang, sehingga sertifikasi profesi SDM perlu dilakukan agar setara dengan layanan negara lain di ASEAN," katanya.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi telah memfasilitasi terbentuknya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang keahlian pos yang saat ini tengah dalam proses pembakuan oleh Kemenakertrans sebagaimana diamantkan oleh Perpres No.8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indoneia (KKNI), Permen No.5/Men/X/2012 tentantg Sistem Standardisasi Kopeteni Kerja Nasional, permen No.8/Men/X/2012 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.
SKKNI selanjutnya menjadi acuan dalam pembentukan LSP, pembentukan TUK dan acuan bagi lembaga pendidikan serta bagi setiap perusahaan dalam industri pos untuk menyusun SOP.
"setiap pelaku bisnis dalam industri pos harus memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan sekaligus merespon perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang akan datang," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia Budi Setiawan.
Ia menyebutkan, pihaknya bekerja sama dengan BNSP dan Poltekpos Bandung yang telah memiliki LSP pihak pertama pendidikan untuk aling memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
"Saat ini ada 16 asesor yang akan menjalankan sertifikasi itu, tahap pertama kami menargetkan lima persen dari 29 ribu pegawai Pos Indonesia bersertifikasi, selanjutnya ditingkatkan menjadi 20 persen," kata Budi Setiawan.
Hal senada diungkapkan oleh Komisaris Utama PT Pos Indonesia Basuki Yusuf Iskandar yang menyebutkan melalui tahapan kesepahaman dengan BNSP segera ditindak lanjuti dengan langkah terwujudnya uji kompetensi bidang keahlian po sehingga karyawan Pos Indonesia secara bertahap sudah certified sehingga melengkapi keunggulan beraing di masa depan.
"Nanti ada training SOP yang bisa terus meningkatkan kinerja dan pelayanan, sekaligus melakukan penyerataan layanan pos di kawasan regional ASEAN," kata Basuki Yusuf Iskandar menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan PT Pos Indonesia hari ini meluncurkan tempat uji kompetensi pos di Bandung, targetnya untuk sertifikasi petugas kurir atau pengantar pos," kata Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Sumarna F Abdurahman di Bandung, Selasa.
Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan kerjasama (MoU) oleh Kepala BNP Sumarna dengan Dirut PT Pos Indonesia Budi Setiawan serta peresmian tempat uji kompetensi bidang keahlian pos yang pertama di Indonesia itu.
"Saat ini tempat uji kompetensi keahlian pos di Kantor Pos Besar Bandung dan Politeknik Pos, ke depan akan dikembangkan untuk melakukan sertifikasi SDM jasa kurir lainnya," kata Sumarna.
Ia menyebutkan, pihaknya mendorong sertifikasi profesi itu bisa meningkatkan kualitas layanan jasa pengantaran logistik sehingga siap memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN.
"Salah satunya jasa layanan surat dan logistik termasuk yang akan masuk ke area MEA pada 2015 mendatang, sehingga sertifikasi profesi SDM perlu dilakukan agar setara dengan layanan negara lain di ASEAN," katanya.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi telah memfasilitasi terbentuknya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang keahlian pos yang saat ini tengah dalam proses pembakuan oleh Kemenakertrans sebagaimana diamantkan oleh Perpres No.8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indoneia (KKNI), Permen No.5/Men/X/2012 tentantg Sistem Standardisasi Kopeteni Kerja Nasional, permen No.8/Men/X/2012 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.
SKKNI selanjutnya menjadi acuan dalam pembentukan LSP, pembentukan TUK dan acuan bagi lembaga pendidikan serta bagi setiap perusahaan dalam industri pos untuk menyusun SOP.
"setiap pelaku bisnis dalam industri pos harus memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan sekaligus merespon perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang akan datang," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia Budi Setiawan.
Ia menyebutkan, pihaknya bekerja sama dengan BNSP dan Poltekpos Bandung yang telah memiliki LSP pihak pertama pendidikan untuk aling memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
"Saat ini ada 16 asesor yang akan menjalankan sertifikasi itu, tahap pertama kami menargetkan lima persen dari 29 ribu pegawai Pos Indonesia bersertifikasi, selanjutnya ditingkatkan menjadi 20 persen," kata Budi Setiawan.
Hal senada diungkapkan oleh Komisaris Utama PT Pos Indonesia Basuki Yusuf Iskandar yang menyebutkan melalui tahapan kesepahaman dengan BNSP segera ditindak lanjuti dengan langkah terwujudnya uji kompetensi bidang keahlian po sehingga karyawan Pos Indonesia secara bertahap sudah certified sehingga melengkapi keunggulan beraing di masa depan.
"Nanti ada training SOP yang bisa terus meningkatkan kinerja dan pelayanan, sekaligus melakukan penyerataan layanan pos di kawasan regional ASEAN," kata Basuki Yusuf Iskandar menambahkan.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015