Bogor, (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu dari enam wilayah kota prioritas yang akan mendapatan bantuan penataan kawasan kumuh dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
"Ini merupakan bantuan program cipta karya dari Kementerian Pekerjaan umum, untuk menata kawasan kumuh. Ada enam kota prioritas yang mendapatkan bantuan ini dan Kota Bogor menjadi salah satunya," kata Ketua Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan (TP4) Kota Bogor Yayat Supriatna saat ditemui di Lapangan Sempur, Minggu.
Dikatakannya Pemerintah Pusat memiliki target untuk menata kawasan kumuh yang akan selesai 2019 mendatang, untuk tahun ini enam kota prioritas yang mendapat bantuan penataan kawasan kumuh tersebut adalah Bandung, Jogjakarya, Solo, Malang, Bogor dan beberapa kota lainnya.
Dijelaskannya, untuk Kota Bogor sudah mempunyai usulan dan mempersiapkan beberapa lokasi yang akan di tata dalam program penataan kawasan kumuh tersebut.
"Persoalannya saat ini bagaimana Pemerintah Kota Bogor DED dan lokasi penataan, sekarang dana ini sudah diserap. Besaran dananya Rp30 miliar," katanya.
Ia mengatakan bantuan penataan kawasan kumuh bertujuan untuk bagaimana membantu upaya rehabilitasi kawasan kumuh dengan mengatasi masalah sanitasi, jalan lingkungan, dan juga masalah-masalah persoalan mengatasi kemiskinan.
"Pemerintah Kota Bogor memiliki program prioritas salah satunya penanganan kemiskinana. Dan program penataan kawasan kumuh dapat bersinergi dengan upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan kota," katanya.
Ada beberapa kawasan kumuh yang terdapat di Kota Bogor yang akan dilakukan penataan, sedikitnya ada tiga lokasi salah satunya daerah Cimahpar. Ada syarat untuk mendapatkan penataan kawasan tersebut harus di SK-kan oleh wali kota.
"Penataan kawasan kumuh ada syarat umum, harus ada SK wali kota yang menetapkan daerah itu termasuk kawasan kumuh. Setelah itu ditetapkan, diprioritaskan dan bisa diintegerasikan dengan daerah lain," katanya.
Disampaikannya secara nasional target penataan kawasan kumuh ada di 56 kota di seluruh Indonesia atau sekitar 38.000 hektar yang pengerjaannya berlangsung hingga 2019.
Menurut Yayat, Kota Bogor sudah menjadi kota metropolitan, dengan kepadatan penduduk yang semakin padat, sehingga program penataan kawasan kumuh menjadi penting untuk mengurangi bencana, misalnya peristiwa kebakaran yang terjadi di Kampung Padasuka Selasa (10/30) lalu yang menghanguskan 12 rumah milik 15 kepala keluarga.
"Kepadatan di wilayah Kota Bogor menjadi persoalan, terutama bencana, kalau sudah padat seperti ini apa gunanya BPJS potensi bencana masih terus terjadi. Jadi target Pemerintah Kota Bogor meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan sarana dan prasaran, mengurangi resiko terjadinya bencana," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Ini merupakan bantuan program cipta karya dari Kementerian Pekerjaan umum, untuk menata kawasan kumuh. Ada enam kota prioritas yang mendapatkan bantuan ini dan Kota Bogor menjadi salah satunya," kata Ketua Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan (TP4) Kota Bogor Yayat Supriatna saat ditemui di Lapangan Sempur, Minggu.
Dikatakannya Pemerintah Pusat memiliki target untuk menata kawasan kumuh yang akan selesai 2019 mendatang, untuk tahun ini enam kota prioritas yang mendapat bantuan penataan kawasan kumuh tersebut adalah Bandung, Jogjakarya, Solo, Malang, Bogor dan beberapa kota lainnya.
Dijelaskannya, untuk Kota Bogor sudah mempunyai usulan dan mempersiapkan beberapa lokasi yang akan di tata dalam program penataan kawasan kumuh tersebut.
"Persoalannya saat ini bagaimana Pemerintah Kota Bogor DED dan lokasi penataan, sekarang dana ini sudah diserap. Besaran dananya Rp30 miliar," katanya.
Ia mengatakan bantuan penataan kawasan kumuh bertujuan untuk bagaimana membantu upaya rehabilitasi kawasan kumuh dengan mengatasi masalah sanitasi, jalan lingkungan, dan juga masalah-masalah persoalan mengatasi kemiskinan.
"Pemerintah Kota Bogor memiliki program prioritas salah satunya penanganan kemiskinana. Dan program penataan kawasan kumuh dapat bersinergi dengan upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan kota," katanya.
Ada beberapa kawasan kumuh yang terdapat di Kota Bogor yang akan dilakukan penataan, sedikitnya ada tiga lokasi salah satunya daerah Cimahpar. Ada syarat untuk mendapatkan penataan kawasan tersebut harus di SK-kan oleh wali kota.
"Penataan kawasan kumuh ada syarat umum, harus ada SK wali kota yang menetapkan daerah itu termasuk kawasan kumuh. Setelah itu ditetapkan, diprioritaskan dan bisa diintegerasikan dengan daerah lain," katanya.
Disampaikannya secara nasional target penataan kawasan kumuh ada di 56 kota di seluruh Indonesia atau sekitar 38.000 hektar yang pengerjaannya berlangsung hingga 2019.
Menurut Yayat, Kota Bogor sudah menjadi kota metropolitan, dengan kepadatan penduduk yang semakin padat, sehingga program penataan kawasan kumuh menjadi penting untuk mengurangi bencana, misalnya peristiwa kebakaran yang terjadi di Kampung Padasuka Selasa (10/30) lalu yang menghanguskan 12 rumah milik 15 kepala keluarga.
"Kepadatan di wilayah Kota Bogor menjadi persoalan, terutama bencana, kalau sudah padat seperti ini apa gunanya BPJS potensi bencana masih terus terjadi. Jadi target Pemerintah Kota Bogor meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan sarana dan prasaran, mengurangi resiko terjadinya bencana," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015