Ratusan warga Batulawang, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar pelaksanaan reforma agraria di daerahnya dipercepat.
Sekitar 400 warga kampung asli (Warkamsi) Batulawang yang dipimpin oleh Habib Abdul Karim melayangkan tuntutan tersebut lantaran ulah sekelompok orang mengatasnamakan Forum Komunikasi Petani Desa Batulawang yang dianggap mencatut nama warga Batulawang.
Habib Abdul Karim menyebutkan bahwa, kelompok tersebut merupakan orang luar Batulawang yang sengaja dimobilisasi untuk menduduki tanah milik PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM) secara ilegal.
Ia mengatakan, ratusan warga Batulawang sudah menyampaikan beberapa tuntutan ketika datang langsung ke kantor Kementerian ATR/BPN dan Mabes Polri pada Senin (26/10).
“Kami diterima Kepala Humas Kementerian ATR/BPN dan beberapa pejabat Kementerian ATR/BPN lainnya,” kata Habib Abdul Karim.
Dalam tuntutannya, Warkamsi meminta Menteri ATR/BPN tidak menerima tuntutan masa tandingan karena mereka sama sekali tidak mewakili warga asli Batulawang dan desa lainnya di sekitar perkebunan MPM.
“Kami juga meminta Polri untuk menindak tegas perbuatan pidana yang dilakukan kelompok massa tersebut karena telah mencemarkan nama baik masyarakat Batulawang," tegasnya.
Menurut Habib Abdul Karim, tanah perkebunan yang alas haknya (HGU) dimiliki PT MPM lebih dari 95 persen masuk masuk ke dalam wilayah hukum Desa Batulawang.
“Harusnya, suara kami ini yang didengar oleh menteri ATR/BPN. Jangan malah suara orang luar yang justru didengarkan,’’ sebut Habib.
Dia menjelaskan, masyarakat menginginkan agar lahan HGU milik PT MPM benar-benar menjadi daerah perkebunan sehingga dapat dihijaukan kembali sebagai resapan area air yang sangat dibutuhkan warga masyarakat.
Menurut Habib Abdul Karim, masyarakat asli Batulawang merupakan pihak yang paling dirugikan oleh ulah gerombolan penyerebot tanah milik PT MPM. Warga masyarakat asli Batulawangini juga minta agar program reforma agraria segera dilaksanakan di Batulawang.
“Kami membutuhkan kejelasan dan kepastian. Jangan sampai program yang sangat bagus ini justru dihambat oleh oknum-oknum pejabat di pusat maupun daerah serta oknum pemda yang memiliki kepentingan peribadi,” tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
Sekitar 400 warga kampung asli (Warkamsi) Batulawang yang dipimpin oleh Habib Abdul Karim melayangkan tuntutan tersebut lantaran ulah sekelompok orang mengatasnamakan Forum Komunikasi Petani Desa Batulawang yang dianggap mencatut nama warga Batulawang.
Habib Abdul Karim menyebutkan bahwa, kelompok tersebut merupakan orang luar Batulawang yang sengaja dimobilisasi untuk menduduki tanah milik PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM) secara ilegal.
Ia mengatakan, ratusan warga Batulawang sudah menyampaikan beberapa tuntutan ketika datang langsung ke kantor Kementerian ATR/BPN dan Mabes Polri pada Senin (26/10).
“Kami diterima Kepala Humas Kementerian ATR/BPN dan beberapa pejabat Kementerian ATR/BPN lainnya,” kata Habib Abdul Karim.
Dalam tuntutannya, Warkamsi meminta Menteri ATR/BPN tidak menerima tuntutan masa tandingan karena mereka sama sekali tidak mewakili warga asli Batulawang dan desa lainnya di sekitar perkebunan MPM.
“Kami juga meminta Polri untuk menindak tegas perbuatan pidana yang dilakukan kelompok massa tersebut karena telah mencemarkan nama baik masyarakat Batulawang," tegasnya.
Menurut Habib Abdul Karim, tanah perkebunan yang alas haknya (HGU) dimiliki PT MPM lebih dari 95 persen masuk masuk ke dalam wilayah hukum Desa Batulawang.
“Harusnya, suara kami ini yang didengar oleh menteri ATR/BPN. Jangan malah suara orang luar yang justru didengarkan,’’ sebut Habib.
Dia menjelaskan, masyarakat menginginkan agar lahan HGU milik PT MPM benar-benar menjadi daerah perkebunan sehingga dapat dihijaukan kembali sebagai resapan area air yang sangat dibutuhkan warga masyarakat.
Menurut Habib Abdul Karim, masyarakat asli Batulawang merupakan pihak yang paling dirugikan oleh ulah gerombolan penyerebot tanah milik PT MPM. Warga masyarakat asli Batulawangini juga minta agar program reforma agraria segera dilaksanakan di Batulawang.
“Kami membutuhkan kejelasan dan kepastian. Jangan sampai program yang sangat bagus ini justru dihambat oleh oknum-oknum pejabat di pusat maupun daerah serta oknum pemda yang memiliki kepentingan peribadi,” tandasnya.
Editor : M Fikri Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020