Negara-negara ekonomi utama G20 akan setuju untuk memperpanjang pembekuan layanan utang virus corona untuk negara-negara miskin setidaknya selama enam bulan setelah akhir tahun 2020 dan mengadopsi pendekatan umum untuk tindakan utang jangka panjang, rancangan komunike yang dilihat oleh Reuters menunjukkan pada hari Selasa.
Dalam draf tersebut, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari negara-negara G20 mengatakan mereka akan melakukan peninjauan pada bulan April tentang apakah perpanjangan enam bulan diperlukan.
Mereka setuju dalam draf tersebut, yang disiapkan untuk pertemuan virtual para menteri keuangan G20 dan gubernur bank sentral pada hari Rabu, untuk mengambil pendekatan terkoordinasi dan mengadopsi "kerangka umum" untuk tindakan utang yang akan diambil di luar Inisiatif Penangguhan Layanan Utang ( DSSI) yang disetujui pada bulan April.
Baca juga: Presiden Jokowi siapkan tiga jurus antisipasi musim kering yang lebih berat
Pandemi COVID-19 telah menghantam negara-negara berkembang dan ekonomi pasar berkembang, memperburuk tingkat utang yang sudah tinggi dan mendorong semakin banyak negara ke ambang gagal membayar utang (default).
Rancangan tersebut mengatakan inisiatif DSSI, yang menawarkan untuk menangguhkan pembayaran hutang bilateral resmi oleh negara-negara termiskin, telah memfasilitasi pengeluaran yang jauh lebih tinggi untuk memerangi pandemi dan dampak ekonomi yang buruk.
Baca juga: Program Minapadi Digalakkan BBPBAT Sukabumi
Inisiatif ini telah membuat lebih dari 40 dari 73 negara yang memenuhi syarat menunda pembayaran utang sekitar 5 miliar dolar AS (sekitar Rp73,5 triliun), tetapi itu jauh lebih sedikit daripada 12 miliar dolar AS (Rp176,4 triliun) yang akan dihasilkan jika lebih banyak negara berpartisipasi.
Para ahli mengatakan masalah besar adalah kurangnya partisipasi sektor swasta, dan kegagalan China anggota G20 untuk berpartisipasi penuh dengan semua lembaga milik negara, termasuk Bank Pembangunan China.
Baca juga: Setiap detik, 66 ton makanan dibuang
Rancangan komunike menyentuh kedua masalah tersebut, mendesak semua kreditor resmi bilateral untuk "melaksanakan inisiatif ini secara penuh dan transparan." Ini sangat mendorong kreditor swasta untuk berpartisipasi ketika diminta.
Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan kepada panel pada pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia bahwa Bank berkomitmen untuk menyediakan ruang fiskal yang cukup bagi negara-negara yang menghadapi kesulitan utang melalui hibah.
Ia mengatakan, penting juga untuk mempercepat restrukturisasi utang yang diperlukan, mengingat prosesnya memakan waktu sekitar tujuh tahun yang lalu.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
Dalam draf tersebut, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari negara-negara G20 mengatakan mereka akan melakukan peninjauan pada bulan April tentang apakah perpanjangan enam bulan diperlukan.
Mereka setuju dalam draf tersebut, yang disiapkan untuk pertemuan virtual para menteri keuangan G20 dan gubernur bank sentral pada hari Rabu, untuk mengambil pendekatan terkoordinasi dan mengadopsi "kerangka umum" untuk tindakan utang yang akan diambil di luar Inisiatif Penangguhan Layanan Utang ( DSSI) yang disetujui pada bulan April.
Baca juga: Presiden Jokowi siapkan tiga jurus antisipasi musim kering yang lebih berat
Pandemi COVID-19 telah menghantam negara-negara berkembang dan ekonomi pasar berkembang, memperburuk tingkat utang yang sudah tinggi dan mendorong semakin banyak negara ke ambang gagal membayar utang (default).
Rancangan tersebut mengatakan inisiatif DSSI, yang menawarkan untuk menangguhkan pembayaran hutang bilateral resmi oleh negara-negara termiskin, telah memfasilitasi pengeluaran yang jauh lebih tinggi untuk memerangi pandemi dan dampak ekonomi yang buruk.
Baca juga: Program Minapadi Digalakkan BBPBAT Sukabumi
Inisiatif ini telah membuat lebih dari 40 dari 73 negara yang memenuhi syarat menunda pembayaran utang sekitar 5 miliar dolar AS (sekitar Rp73,5 triliun), tetapi itu jauh lebih sedikit daripada 12 miliar dolar AS (Rp176,4 triliun) yang akan dihasilkan jika lebih banyak negara berpartisipasi.
Para ahli mengatakan masalah besar adalah kurangnya partisipasi sektor swasta, dan kegagalan China anggota G20 untuk berpartisipasi penuh dengan semua lembaga milik negara, termasuk Bank Pembangunan China.
Baca juga: Setiap detik, 66 ton makanan dibuang
Rancangan komunike menyentuh kedua masalah tersebut, mendesak semua kreditor resmi bilateral untuk "melaksanakan inisiatif ini secara penuh dan transparan." Ini sangat mendorong kreditor swasta untuk berpartisipasi ketika diminta.
Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan kepada panel pada pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia bahwa Bank berkomitmen untuk menyediakan ruang fiskal yang cukup bagi negara-negara yang menghadapi kesulitan utang melalui hibah.
Ia mengatakan, penting juga untuk mempercepat restrukturisasi utang yang diperlukan, mengingat prosesnya memakan waktu sekitar tujuh tahun yang lalu.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020