DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengurangi target pembuatan peraturan daerah (perda) pada tahun ini akibat pandemi COVID-19.
Ketua DPRD setempat Pendi Anwar di Karawang, Rabu, mengatakan, sebelumnya pihaknya menargetkan pembuatan 31 perda.
Tetapi kemungkinan besar target itu tidak tercapai karena kondisi pandemi COVID-19 sehingga targetnya dikurangi menjadi 11 Raperda.
Baca juga: Pemkab Karawang harus mampu atasi penurunan investasi
Menurut dia, target 11 perda hingga akhir tahun ini menjadi target realistis karena kondisinya di tengah pandemi COVID-19.
"Sampai September ini, baru tujuh raperda (rancangan perda) yang telah dipansuskan," kata Pendi.
Sebelumnya, pada awal tahun 2020, Pemkab Karawang mengusulkan 23 raperda ke DPRD termasuk di dalamnya Raperda APBD Tahun 2021.
Baca juga: DPRD Karawang dorong agar objek wisata bisa dikelola pemerintah desa
Sedangkan pada awal tahun lalu, DPRD Karawang sepakat menyelesaikan dua perda setiap satu komisi. Targetnya sampai akhir tahun nanti Karawang sudah punya 31 perda baru.
"Tapi di luar prediksi, muncul wabah virus corona. Kegiatan kami menjadi terbatas dan tidak bisa membuat Pansus. Ditambah lagi ada recofusing senilai Rp10 miliar. Jadi targetnya terpaksa dikurang," kata dia.
Baca juga: DPRD Karawang minta pemda perhatikan kebutuhan anggaran Pilkada
Dikatakannya, salah satu poin yang menjadi penghambat pembuatan raperda adalah studi banding.
"Kita komparasi dan melihat ke daerah lain yang sudah ada perda tersebut. Kalau studi banding ke luar provinsi, sudah tidak mungkin karena kondisi COVID-19," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
Ketua DPRD setempat Pendi Anwar di Karawang, Rabu, mengatakan, sebelumnya pihaknya menargetkan pembuatan 31 perda.
Tetapi kemungkinan besar target itu tidak tercapai karena kondisi pandemi COVID-19 sehingga targetnya dikurangi menjadi 11 Raperda.
Baca juga: Pemkab Karawang harus mampu atasi penurunan investasi
Menurut dia, target 11 perda hingga akhir tahun ini menjadi target realistis karena kondisinya di tengah pandemi COVID-19.
"Sampai September ini, baru tujuh raperda (rancangan perda) yang telah dipansuskan," kata Pendi.
Sebelumnya, pada awal tahun 2020, Pemkab Karawang mengusulkan 23 raperda ke DPRD termasuk di dalamnya Raperda APBD Tahun 2021.
Baca juga: DPRD Karawang dorong agar objek wisata bisa dikelola pemerintah desa
Sedangkan pada awal tahun lalu, DPRD Karawang sepakat menyelesaikan dua perda setiap satu komisi. Targetnya sampai akhir tahun nanti Karawang sudah punya 31 perda baru.
"Tapi di luar prediksi, muncul wabah virus corona. Kegiatan kami menjadi terbatas dan tidak bisa membuat Pansus. Ditambah lagi ada recofusing senilai Rp10 miliar. Jadi targetnya terpaksa dikurang," kata dia.
Baca juga: DPRD Karawang minta pemda perhatikan kebutuhan anggaran Pilkada
Dikatakannya, salah satu poin yang menjadi penghambat pembuatan raperda adalah studi banding.
"Kita komparasi dan melihat ke daerah lain yang sudah ada perda tersebut. Kalau studi banding ke luar provinsi, sudah tidak mungkin karena kondisi COVID-19," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020