Calon Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono (BH) mengatakan usulan-usulan dari komunitas disabilitas tunarungu Kota Depok perlu mendapat perhatian untuk diperjuangkan hingga terealisasi.
"Ada sedikit gangguan dalam menjalani aktivitas kehidupan mereka sehari-hari," kata Imam ketika mengunjungi kedai Kopi Tuli di Depok, Minggu.
Pertama kata Imam terkait dengan masalah umum di lembaga apapun seperti di rumah sakit, perbankan atau lembaga lainnya. Karena mereka tidak mendengar maka selain pengumuman melalui suara juga dibutuhkan pengumuman tertulis sehingga para penyandang tuna rungu tersebut juga mengetahui bila mereka dipanggil misalnya.
Baca juga: Paslon Idris-Imam yang pertama dinyatakan lengkap dan sah oleh KPU Depok
Baca juga: Maju Pilkada Depok, Imam Budi Hartono mundur dari anggota DPRD Jabar
Kedua yang sederhana juga adalah tentang kereta api, mereka usulkan supaya PT Kereta Api Indonesia membuat kebijakan ramah kepada tuna rungu atau kepada komunitas tuli ini dengan membuat seperti lampu merah dan ada tulisannya.
"Jadi ada tulisan bahwa kereta akan lewat lalu juga ada stop stopwatch-nya untuk memperlihatkan kapan mereka harus berhenti dan kapan mereka harus berjalan," katanya.
Selain itu yang tidak kalah pentingnya juga dari mereka tentang pergaulan dengan sesama kita, mereka berharap di bagian pelayanan Kota Depok bisa berbahasa isyarat.
"Mereka siap untuk bisa berkomunikasi karena mereka juga orang-orang yang mungkin akan berinteraksi dengan pemerintah kota Depok," jelasnya.
Baca juga: Dua paslon Pilkada Depok Idris-Imam dan Pradi Afifah adu janji kampanye
Lebih lanjut Imam mengatakan ada beberapa di komunitas tunarungu ini mengalami masalah terhadap pembayaran BPJS karena mereka tidak mampu dan banyak anak-anakmereka juga tidak bisa sekolah karena tidak mampu.
Hal ini kata Imam perlu difasilitasi bertemu dengan komunitas mereka untuk mendapatkan data-data tentang mereka sehingga seharusnya mereka menerima bansos sebagai bantuan akibat dari COVID-19 ini.
Selain itu mereka juga mereka perlu mendapatkan program dari pusat terkait bantuan bagi pekerja yang kena PHK sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang setara.
"Saya mengajak kepada semua pihak lembaga lembaga swasta lembaga-lembaga pemerintah, dinas-dinas, lurah, dan camat untuk bisa memperhatikan usulan-usulan mereka agar kita bisa memberikan kesempatan ke mereka. Jangan sampai ada perbedaan karena perlakuan tidak adil," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Ada sedikit gangguan dalam menjalani aktivitas kehidupan mereka sehari-hari," kata Imam ketika mengunjungi kedai Kopi Tuli di Depok, Minggu.
Pertama kata Imam terkait dengan masalah umum di lembaga apapun seperti di rumah sakit, perbankan atau lembaga lainnya. Karena mereka tidak mendengar maka selain pengumuman melalui suara juga dibutuhkan pengumuman tertulis sehingga para penyandang tuna rungu tersebut juga mengetahui bila mereka dipanggil misalnya.
Baca juga: Paslon Idris-Imam yang pertama dinyatakan lengkap dan sah oleh KPU Depok
Baca juga: Maju Pilkada Depok, Imam Budi Hartono mundur dari anggota DPRD Jabar
Kedua yang sederhana juga adalah tentang kereta api, mereka usulkan supaya PT Kereta Api Indonesia membuat kebijakan ramah kepada tuna rungu atau kepada komunitas tuli ini dengan membuat seperti lampu merah dan ada tulisannya.
"Jadi ada tulisan bahwa kereta akan lewat lalu juga ada stop stopwatch-nya untuk memperlihatkan kapan mereka harus berhenti dan kapan mereka harus berjalan," katanya.
Selain itu yang tidak kalah pentingnya juga dari mereka tentang pergaulan dengan sesama kita, mereka berharap di bagian pelayanan Kota Depok bisa berbahasa isyarat.
"Mereka siap untuk bisa berkomunikasi karena mereka juga orang-orang yang mungkin akan berinteraksi dengan pemerintah kota Depok," jelasnya.
Baca juga: Dua paslon Pilkada Depok Idris-Imam dan Pradi Afifah adu janji kampanye
Lebih lanjut Imam mengatakan ada beberapa di komunitas tunarungu ini mengalami masalah terhadap pembayaran BPJS karena mereka tidak mampu dan banyak anak-anakmereka juga tidak bisa sekolah karena tidak mampu.
Hal ini kata Imam perlu difasilitasi bertemu dengan komunitas mereka untuk mendapatkan data-data tentang mereka sehingga seharusnya mereka menerima bansos sebagai bantuan akibat dari COVID-19 ini.
Selain itu mereka juga mereka perlu mendapatkan program dari pusat terkait bantuan bagi pekerja yang kena PHK sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang setara.
"Saya mengajak kepada semua pihak lembaga lembaga swasta lembaga-lembaga pemerintah, dinas-dinas, lurah, dan camat untuk bisa memperhatikan usulan-usulan mereka agar kita bisa memberikan kesempatan ke mereka. Jangan sampai ada perbedaan karena perlakuan tidak adil," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020