Bogor, (Antaranews Bogor) - Pakar teknologi pemilu dari Irlandia Ronan McDermott menyambangi KPU Kota Bogor, Jawa Barat dalam rangka berbagi informasi peran teknologi dalam penyelenggaraan pemilu, salah satunya pemungutan suara secara eletronik (e-voting).
"Karena Kota Bogor dekat dari Jakarta, dan saya sedang menghadiri undangan dari IFES untuk menyampaikan hasil penelitian dan kebetulan KPU Kota Bogor berencana menyelenggarakan e-voting," katanya saat ditemui usai pertemuan di kantor KPU Kota Bogor, Rabu.
Ronan dalam kunjungannya mengatakan, kedatangannya tidak untuk memberikan rekomendasi tetapi lebih kepada berbagi informasi tentang hasil penelitian mengenai Pemilu di sejumlah negara yang sudah pernah didatanginya.
Ia mengatakan dirinya sedang mempelajari pelaksanaan pemilu di Indonesia dan yang menariknya KPU Kota Bogor sudah pernah menerapkan e-voting dan kini tengah mempersiapkan untuk mensosialisasikan pemilihan secara elektronik.
Menurutnya rencana KPU Kota Bogor untuk mensosialisasikan e-voting kepada masyarakat, perguruan tinggi dan sekolah adalah langkah yang menarik untuk dicermati. Di beberapa negara sudah banyak yang menjalankan sistem tersebut.
"Di beberapa negara alasan untuk menggunakan e-voting berbeda-beda. India dan Brazil sudah menggunakannya termasuk Amerika Serikat, begitu juga Filipina menggunakan scanning surat suara, dan di Eropa menggunakan internet voting," katanya.
Ia menjelaskan jika membandingkan penyelenggaraan e-voting di India dan Brazil banyak perbedaan, seperti di Brazil memilih merupakan keharusan dan wajib diikuti oleh seluruh masyarakat, sedangkan di India hampir sama dengan Indonesia dimana memilih tidak menjadi keharusan, boleh memilih dan boleh tidak ikut memilih.
Menurutnya perbedaan menggunakan hak pilih di beberapa negara tersebut tidak serta merta bisa disamakan lalu dijadikan perbandingan untuk diterapkan di satu negara. Karena masing-masing memiliki perbedaan.
"Ada banyak negara yang sudah menggunakan e-voting, tetapi sekarang kembali melakukan secara manual atau coblos," katanya.
Seperti di Irlandia, lanjut dia, penggunaan e-voting mendapatkan persetujuan. Namun kemudian persetujuan tersebut berubah dan e-voting tidak digunakan lagi di negara tersebut.
Selain itu lanjut dia, secara ekonomi, penggunaan e-voting ataupun internet voting memerlukan biaya yang cukup banyak, sehingga biasanya penggunaan teknologi elektronik dalam pemilu digunakan untuk pemilu di luar negeri.
"Ada banyak negara yang sudah gunakan e-voting lalu kembali lagi menggunakan kertas, seperti Jerman, Irlandia, dan Belanda. Alasan mereka berbeda-beda, bisa karena teknis dan bisa karena politik," katanya.
Ronan mengatakan, dilihat secara global dengan adanya negara yang menerapkan e-voting lalu kembali menggunakan kertas. Apapun langkah yang diambil oleh sebuah negara untuk melaksanakan e-voting harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan.
"Dulu di Irlandia banyak politisi yang tidak puas dengan e-voting karena pelaksanaan pemilu berlangsung cepat," katanya.
Ia menekankan, dalam penerapan e-voting selain perlu kehati-hatian untuk menjaga kepercayaan masyarakat juga perlu mempertimbangkan sistem pemilu yang sudah dilaksanakan di Indonesia.
Penyelenggaraan e-voting lanjut dia, juga perlu didukung perangkat teknologi yang memadai, salah satunya data kependudukan seperti e-KTP yang sempurna. Dan teknologi kepemiluan itu harganya cukup mahal.
Ia mengatakan dari segi harga mungkin tidak menjadi soal, tetapi yang harus dijaga oleh KPU adalah kepercayaan masyarakat.
"Kepercayaan masyarakat harus dijaga. KPU kota dan kabupaten ini yang terdekat di masyarakat, jika terjadi permasalahan, masyarakat tidak menyalahkan software (program) tetap KPU. Jadi ini bisa jadi pertimbangan," katanya.
Kedatangan Ronan di dampingi dua orang anggota dari International Foundation for Electoral Systems (IFES) Indonesia sebuah yayasan internasional untuk sistem pemilihan mendukung hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu yang bebas dan adil.
Kehadiran Ronan diterima oleh Ketua KPU Kota Bogor Undang Suriatna beserta seluruh Komisioner. Selain mengunjungi, Ronan dan KPU melakukan pertemuan berbagi informasi tentang penyelenggaraan pemilu di kota tersebut.
"Pertemuan ini sekedar berbagi informasi mengenai penyelenggaraan pemilu, karena Ronan pakar dibidang teknologi pemilu. Dia ingin mendengar pelaksanaan e-voting yang sudah pernah dilaksanakan KPU Kota Bogor," kata Undang.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Karena Kota Bogor dekat dari Jakarta, dan saya sedang menghadiri undangan dari IFES untuk menyampaikan hasil penelitian dan kebetulan KPU Kota Bogor berencana menyelenggarakan e-voting," katanya saat ditemui usai pertemuan di kantor KPU Kota Bogor, Rabu.
Ronan dalam kunjungannya mengatakan, kedatangannya tidak untuk memberikan rekomendasi tetapi lebih kepada berbagi informasi tentang hasil penelitian mengenai Pemilu di sejumlah negara yang sudah pernah didatanginya.
Ia mengatakan dirinya sedang mempelajari pelaksanaan pemilu di Indonesia dan yang menariknya KPU Kota Bogor sudah pernah menerapkan e-voting dan kini tengah mempersiapkan untuk mensosialisasikan pemilihan secara elektronik.
Menurutnya rencana KPU Kota Bogor untuk mensosialisasikan e-voting kepada masyarakat, perguruan tinggi dan sekolah adalah langkah yang menarik untuk dicermati. Di beberapa negara sudah banyak yang menjalankan sistem tersebut.
"Di beberapa negara alasan untuk menggunakan e-voting berbeda-beda. India dan Brazil sudah menggunakannya termasuk Amerika Serikat, begitu juga Filipina menggunakan scanning surat suara, dan di Eropa menggunakan internet voting," katanya.
Ia menjelaskan jika membandingkan penyelenggaraan e-voting di India dan Brazil banyak perbedaan, seperti di Brazil memilih merupakan keharusan dan wajib diikuti oleh seluruh masyarakat, sedangkan di India hampir sama dengan Indonesia dimana memilih tidak menjadi keharusan, boleh memilih dan boleh tidak ikut memilih.
Menurutnya perbedaan menggunakan hak pilih di beberapa negara tersebut tidak serta merta bisa disamakan lalu dijadikan perbandingan untuk diterapkan di satu negara. Karena masing-masing memiliki perbedaan.
"Ada banyak negara yang sudah menggunakan e-voting, tetapi sekarang kembali melakukan secara manual atau coblos," katanya.
Seperti di Irlandia, lanjut dia, penggunaan e-voting mendapatkan persetujuan. Namun kemudian persetujuan tersebut berubah dan e-voting tidak digunakan lagi di negara tersebut.
Selain itu lanjut dia, secara ekonomi, penggunaan e-voting ataupun internet voting memerlukan biaya yang cukup banyak, sehingga biasanya penggunaan teknologi elektronik dalam pemilu digunakan untuk pemilu di luar negeri.
"Ada banyak negara yang sudah gunakan e-voting lalu kembali lagi menggunakan kertas, seperti Jerman, Irlandia, dan Belanda. Alasan mereka berbeda-beda, bisa karena teknis dan bisa karena politik," katanya.
Ronan mengatakan, dilihat secara global dengan adanya negara yang menerapkan e-voting lalu kembali menggunakan kertas. Apapun langkah yang diambil oleh sebuah negara untuk melaksanakan e-voting harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan.
"Dulu di Irlandia banyak politisi yang tidak puas dengan e-voting karena pelaksanaan pemilu berlangsung cepat," katanya.
Ia menekankan, dalam penerapan e-voting selain perlu kehati-hatian untuk menjaga kepercayaan masyarakat juga perlu mempertimbangkan sistem pemilu yang sudah dilaksanakan di Indonesia.
Penyelenggaraan e-voting lanjut dia, juga perlu didukung perangkat teknologi yang memadai, salah satunya data kependudukan seperti e-KTP yang sempurna. Dan teknologi kepemiluan itu harganya cukup mahal.
Ia mengatakan dari segi harga mungkin tidak menjadi soal, tetapi yang harus dijaga oleh KPU adalah kepercayaan masyarakat.
"Kepercayaan masyarakat harus dijaga. KPU kota dan kabupaten ini yang terdekat di masyarakat, jika terjadi permasalahan, masyarakat tidak menyalahkan software (program) tetap KPU. Jadi ini bisa jadi pertimbangan," katanya.
Kedatangan Ronan di dampingi dua orang anggota dari International Foundation for Electoral Systems (IFES) Indonesia sebuah yayasan internasional untuk sistem pemilihan mendukung hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu yang bebas dan adil.
Kehadiran Ronan diterima oleh Ketua KPU Kota Bogor Undang Suriatna beserta seluruh Komisioner. Selain mengunjungi, Ronan dan KPU melakukan pertemuan berbagi informasi tentang penyelenggaraan pemilu di kota tersebut.
"Pertemuan ini sekedar berbagi informasi mengenai penyelenggaraan pemilu, karena Ronan pakar dibidang teknologi pemilu. Dia ingin mendengar pelaksanaan e-voting yang sudah pernah dilaksanakan KPU Kota Bogor," kata Undang.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015