Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mendorong Dinas Pendidikan Kota Bogor melalui Pemerintah Kota Bogor mengusulkan bantuan kuota internet kepada pemerintah pusat untuk para pelajar dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) di daerah itu.
"Pemerintah pusat menerapkan kebijakan PJJ guna menghindari penularan COVID-19. Namun, praktiknya masih banyak pelajar yang kesulitan mengikuti PJJ karena beberapa sebab, di antaranya tidak memiliki kuota internet," kata Atang Trisnanto, di Balai Kota Bogor, Jumat.
Baca juga: Tidak punya HP, ada siswa SMP dan SMK di Kota Bogor tidak bisa ikuti PJJ
Baca juga: Pemkot Bogor belum izinkan sekolah selenggarakan KBM tatap muka
Atang Trisnanto mengatakan hal itu ketika diminta tanggapannya perihal keputusan pemerintah pusat yang menyediakan dana bantuan kuota internet, Rp9 triliun, untuk pelajar, mahasiswa, guru dan dosen, untuk mengikuti PJJ.
Menurt Atang Trisnanto, Dinas Pendidikan Kota Bogor agar mengusulkan dana bantuan kuota internet itu sesuai dengan jumlah pelajar di Kota Bogor yang menjalani PJJ.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan pemerintah memberikan subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen, selama masa pembelajaran jarak jauh (PJJ), sebesar Rp 9 triliun.
Baca juga: Pemangku kepentingan Kota Bogor ingin protokol kesehatan ketat di sekolah ketika dibuka
Nadiem Makarim menyampaikan hal itu, pada rapat kerja Komisi X DPR RI, di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (27/8).
Menurut Nadiem, kebijakan memberikan bantuan koneksi interneti kepada siswa, guru, mahasiswa dan dosen, mendapat dukungan dari menteri-menteri lainnya. "Karena itu, dengan senang hati saya mengumumkannya hari ini," katanya.
Nadiem menjelaskan, bantuan koneksi internet itu untuk diterapkan selama empat bulan ke depan, pada September sampai Desember 2020, dan dananya akan segera dicairkan. "Kami akselerasikan secepat mungkin agar segera bisa cair," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Pemerintah pusat menerapkan kebijakan PJJ guna menghindari penularan COVID-19. Namun, praktiknya masih banyak pelajar yang kesulitan mengikuti PJJ karena beberapa sebab, di antaranya tidak memiliki kuota internet," kata Atang Trisnanto, di Balai Kota Bogor, Jumat.
Baca juga: Tidak punya HP, ada siswa SMP dan SMK di Kota Bogor tidak bisa ikuti PJJ
Baca juga: Pemkot Bogor belum izinkan sekolah selenggarakan KBM tatap muka
Atang Trisnanto mengatakan hal itu ketika diminta tanggapannya perihal keputusan pemerintah pusat yang menyediakan dana bantuan kuota internet, Rp9 triliun, untuk pelajar, mahasiswa, guru dan dosen, untuk mengikuti PJJ.
Menurt Atang Trisnanto, Dinas Pendidikan Kota Bogor agar mengusulkan dana bantuan kuota internet itu sesuai dengan jumlah pelajar di Kota Bogor yang menjalani PJJ.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan pemerintah memberikan subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen, selama masa pembelajaran jarak jauh (PJJ), sebesar Rp 9 triliun.
Baca juga: Pemangku kepentingan Kota Bogor ingin protokol kesehatan ketat di sekolah ketika dibuka
Nadiem Makarim menyampaikan hal itu, pada rapat kerja Komisi X DPR RI, di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (27/8).
Menurut Nadiem, kebijakan memberikan bantuan koneksi interneti kepada siswa, guru, mahasiswa dan dosen, mendapat dukungan dari menteri-menteri lainnya. "Karena itu, dengan senang hati saya mengumumkannya hari ini," katanya.
Nadiem menjelaskan, bantuan koneksi internet itu untuk diterapkan selama empat bulan ke depan, pada September sampai Desember 2020, dan dananya akan segera dicairkan. "Kami akselerasikan secepat mungkin agar segera bisa cair," ujarnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020