Pemerintah Provinsi Barat menargetkan dua juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa menyerap bantuan modal usaha dari pemerintah pusat.
"Saat ini di tingkat kota kabupaten sedang membuka pendaftaran calon penerima bantuan tersebut," kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji ketika dihubungi melalui telepon oleh wartawan, Rabu.
Kusmana menuturkan ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM jika ingin mendapatkan bantuan tersebut seperti memiliki surat keterangan usaha (SKU).
"Kemudian tidak sedang menerima kredit dari perbankan, usaha mandiri atau produktif. Walaupun punya tabungan di bank, saldo tidak lebih dari dua juta rupiah," katanya.
Ia menuturkan saat ini jumlah pendaftar sudah banyak di tingkat kota kabupaten dan terkait jumlah sementara masih menunggu dari kabupaten/kota, karena pendaftaran ke Dinas KUKM kabupaten/kota masih berlangsung.
"Jadi untuk pendaftaran, kalau di edaran kementerian sampai akhir September, tapi beberapa kabupaten/kota membatasi sampai akhir Agustus 2020 ini," ujar dia.
Baca juga: Ada 1.800 UMKM Juara akan diwisuda Gubernur Jabar
Dengan pendaftaran yang masih berproses tersebut, Kusmana menargetkan dua juta pelaku UMKM Jabar memperoleh bantuan modal usaha.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar intensif mendorong penyerapan bantuan kredit bagi UMKM. Inventarisasi UMKM di Jabar pun akan dilakukan untuk mempermudah perbankan menyalurkan bantuan kredit.
Kami harus sesegera mungkin mengumpulkan data yang dibutuhkan (untuk menyalurkan bantuan kredit pada UMKM), kata Setiawan dalam Morning Talk Bersama Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimboh Santoso terkait Implementasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Jabar di Kantor OJK Regional 2, di Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
Penyaluran (bantuan) itu menjadi bagian penting. Dan caranya seperti apa? Sesegera mungkin bahwa siapa (UMKM) dari data itu yang potensial yang bisa kami salurkan (bantuan), ucapnya.
Setiawan menyatakan, komunikasi dan sosialisasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perbankan, sampai UMKM, amat krusial dalam penyerapan bantuan kredit. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sudah menempatkan dana kredit bagi UMKM di sejumlah perbankan, termasuk Bank BJB.
Ini masalah komunikasi dan informasi saja. Jadi, kami mendengar sebetulnya dari mulai Bank Mandiri, BNI, BRI, bahkan secara spesifik dari Kementerian Keuangan menitipkan anggaran pemerintah di bjb sebesar Rp2,5 triliun khusus untuk UKM, ucapnya.
Baca juga: UMKM mampu dan berperan atasi kesenjangan dan kemiskinan di Sukabumi
Saat ini, pertumbuhan kredit di Jabar berada di atas rata-rata nasional, yakni lima persen. Menurut Setiawan, jika penyerapan bantuan kredit bagi UMKM berjalan optimal, hal itu akan mempercepat pemulihan ekonomi, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional.
Jawa Barat ini kontributor untuk PDRB nasional paling tinggi. Oleh karena itu, kalau Jawa Barat cepat, saya pikir nasional pun akan terangkat dan terbantu. Jadi, saya harap penyerapan bantuan kredit cepat, katanya.
Setiawan mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar akan memberikan pelatihan kepada UMKM tentang pemasaran dan pengembangan kapasitas. Termasuk bagaimana memanfaatkan bantuan kredit untuk menggerakkan produksi.
Syarat dan ketentuan penyaluran bantuan kredit, kata Setiawan, mesti dipermudah. Kemudian, perbankan mesti proaktif menyosialisasikan bantuan kredit kepada UMKM-UMKM di Jabar.
Semua program kreditnya sudah ada, tinggal diakses dan itulah yang dimaksud bahwa kalau dengan cara proaktif nanti bank-bank yang akan memberikan penyaluran kredit tersebut akan menginformasikan. Jadi, proaktif juga dari perbankan perlu, ujarnya.
Hal senada dikatakan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Ia mengatakan, komunikasi dan sosialisasi menjadi kendala dalam penyaluran bantuan kepada UMKM.
Baca juga: Pemprov Jabar menggelar kompetisi "The Big Start"
Lebih banyak kendala komunikasi, belum banyak yang tahu, sehingga ini harus kami lakukan. Komunikasi ini menjadi penting supaya paham, sehingga para pengusaha tahu bahwa ada program kredit, kata Wimboh.
Wimboh menyatakan, UMKM memiliki potensi besar untuk memulihkan ekonomi di Jabar. Bantuan kredit merupakan stimulus agar UMKM berproduksi di tengah pandemi COVID-19.
"UMKM dikasih subsidi, dikasih tambahan modal kerja yang kemarin direstrukturisasi, dan juga modal kerjanya dijamin oleh pemerintah," kata dia.
Wimboh mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi bunga kredit bagi UMKM, demikian juga dengan industri padat karya namun, untuk industri padat karya, pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut.
"Korporasi padat karya dijamin. Tapi diskusi korporasi ini kan perlu waktu, sehingga kami mulai dari apa masalahnya, bagaimana supaya bangkit, apakah faktor pemasaran, faktor bahan baku, ini lebih kompleks," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Saat ini di tingkat kota kabupaten sedang membuka pendaftaran calon penerima bantuan tersebut," kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji ketika dihubungi melalui telepon oleh wartawan, Rabu.
Kusmana menuturkan ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM jika ingin mendapatkan bantuan tersebut seperti memiliki surat keterangan usaha (SKU).
"Kemudian tidak sedang menerima kredit dari perbankan, usaha mandiri atau produktif. Walaupun punya tabungan di bank, saldo tidak lebih dari dua juta rupiah," katanya.
Ia menuturkan saat ini jumlah pendaftar sudah banyak di tingkat kota kabupaten dan terkait jumlah sementara masih menunggu dari kabupaten/kota, karena pendaftaran ke Dinas KUKM kabupaten/kota masih berlangsung.
"Jadi untuk pendaftaran, kalau di edaran kementerian sampai akhir September, tapi beberapa kabupaten/kota membatasi sampai akhir Agustus 2020 ini," ujar dia.
Baca juga: Ada 1.800 UMKM Juara akan diwisuda Gubernur Jabar
Dengan pendaftaran yang masih berproses tersebut, Kusmana menargetkan dua juta pelaku UMKM Jabar memperoleh bantuan modal usaha.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar intensif mendorong penyerapan bantuan kredit bagi UMKM. Inventarisasi UMKM di Jabar pun akan dilakukan untuk mempermudah perbankan menyalurkan bantuan kredit.
Kami harus sesegera mungkin mengumpulkan data yang dibutuhkan (untuk menyalurkan bantuan kredit pada UMKM), kata Setiawan dalam Morning Talk Bersama Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimboh Santoso terkait Implementasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Jabar di Kantor OJK Regional 2, di Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
Penyaluran (bantuan) itu menjadi bagian penting. Dan caranya seperti apa? Sesegera mungkin bahwa siapa (UMKM) dari data itu yang potensial yang bisa kami salurkan (bantuan), ucapnya.
Setiawan menyatakan, komunikasi dan sosialisasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perbankan, sampai UMKM, amat krusial dalam penyerapan bantuan kredit. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sudah menempatkan dana kredit bagi UMKM di sejumlah perbankan, termasuk Bank BJB.
Ini masalah komunikasi dan informasi saja. Jadi, kami mendengar sebetulnya dari mulai Bank Mandiri, BNI, BRI, bahkan secara spesifik dari Kementerian Keuangan menitipkan anggaran pemerintah di bjb sebesar Rp2,5 triliun khusus untuk UKM, ucapnya.
Baca juga: UMKM mampu dan berperan atasi kesenjangan dan kemiskinan di Sukabumi
Saat ini, pertumbuhan kredit di Jabar berada di atas rata-rata nasional, yakni lima persen. Menurut Setiawan, jika penyerapan bantuan kredit bagi UMKM berjalan optimal, hal itu akan mempercepat pemulihan ekonomi, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional.
Jawa Barat ini kontributor untuk PDRB nasional paling tinggi. Oleh karena itu, kalau Jawa Barat cepat, saya pikir nasional pun akan terangkat dan terbantu. Jadi, saya harap penyerapan bantuan kredit cepat, katanya.
Setiawan mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar akan memberikan pelatihan kepada UMKM tentang pemasaran dan pengembangan kapasitas. Termasuk bagaimana memanfaatkan bantuan kredit untuk menggerakkan produksi.
Syarat dan ketentuan penyaluran bantuan kredit, kata Setiawan, mesti dipermudah. Kemudian, perbankan mesti proaktif menyosialisasikan bantuan kredit kepada UMKM-UMKM di Jabar.
Semua program kreditnya sudah ada, tinggal diakses dan itulah yang dimaksud bahwa kalau dengan cara proaktif nanti bank-bank yang akan memberikan penyaluran kredit tersebut akan menginformasikan. Jadi, proaktif juga dari perbankan perlu, ujarnya.
Hal senada dikatakan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Ia mengatakan, komunikasi dan sosialisasi menjadi kendala dalam penyaluran bantuan kepada UMKM.
Baca juga: Pemprov Jabar menggelar kompetisi "The Big Start"
Lebih banyak kendala komunikasi, belum banyak yang tahu, sehingga ini harus kami lakukan. Komunikasi ini menjadi penting supaya paham, sehingga para pengusaha tahu bahwa ada program kredit, kata Wimboh.
Wimboh menyatakan, UMKM memiliki potensi besar untuk memulihkan ekonomi di Jabar. Bantuan kredit merupakan stimulus agar UMKM berproduksi di tengah pandemi COVID-19.
"UMKM dikasih subsidi, dikasih tambahan modal kerja yang kemarin direstrukturisasi, dan juga modal kerjanya dijamin oleh pemerintah," kata dia.
Wimboh mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi bunga kredit bagi UMKM, demikian juga dengan industri padat karya namun, untuk industri padat karya, pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut.
"Korporasi padat karya dijamin. Tapi diskusi korporasi ini kan perlu waktu, sehingga kami mulai dari apa masalahnya, bagaimana supaya bangkit, apakah faktor pemasaran, faktor bahan baku, ini lebih kompleks," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020