Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan DPRD menyoroti anggaran refocusing pada Pemerintah Kota Bogor disetiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk penanganan COVID-19, dan siap membahas dan mengoreksi pada pembahasan APBD Perubahan tahun 2020.
"Pemerintah Kota Bogor telah melakukan refocusing anggaran untuk COVID-19 sampai tahap kelima," kata Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, di Kota Bogor, Senin (27/7).
Menurut Atang Trisnanto, dari hasil refocusing pada tahap pertama hingga keempat, DPRD melihat ada sudah sesuai dengan prioritas, tapi ada juga yang belum sesuai dengan prioritas.
Baca juga: DPRD Kota Bogor bentuk Pansus mengawasi anggaran penanganan COVID-19
"Ada refocusing anggaran yang belum sesuai dengan prioritas tapi dipertahankan. Ini yang akan kami soroti pada pembahasan usulan APBD Perubahan," katanya.
Menurut Atang, refocusing anggaran yang belum prioritas harus direlakan untuk dihapus, apalagi adanya pandemi COVID-19 sejak Maret lalu, pendapatan Kota Bogor jadi menurun.
"Karena pendapatan Kota Bogor menyusut, sehingga pada pemilihan progran prioritas harus benar-benar bijak dengan pertimbangan konprehensif," katanya.
DPRD Kota Bogor menjadwalkan pembahasan APBD Perubahan tahun 2020 pada Agustus 2020.
Baca juga: Pemkot Bogor alokasikan anggaran Rp348 miliar untuk COVID-19
Ketika ditanya contoh anggaran yang dinilai belum prioritas, Atang mengatakan, anggaran rutin pada setiap OPD dapat diturunkan. Pertimbangannya, sejak Maret hingga akhir Juni, lebih banyak pegawai yang bekerja dari rumah atau "work from home" (WFH). "Pegawai yang hadir di kantor hanya petugas piket," katanya.
Atang juga menyebut, anggaran untuk Sekolah Ibu masih ada. Padahal, dalam kondisi pandemi COVID-19 sulit menyelenggarakan Sekolah Ibu dengan pola tatap muka, karena adanya aturan protokol kesehatan dari pemerintah pusat.
Baca juga: DPRD setujui usulan Pemkot Bogor terapkan PSBB dengan catatan
Anggaran perjalanan dinas baik di eksekutif maupun legislatif, dinilai belum prioritas sehingga perlu dievaluasi lagi. "DPRD sudah memotong anggarannya sampai 30 persen. Di eksekutif, kami harapkan anggaran yang belum prioritas agar dipotong juga," katanya.
Menurut dia, pemotongan anggaran tersebut, tentunya berdasarkan skala prioritas, tidak bisa disamaratakan semuanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Pemerintah Kota Bogor telah melakukan refocusing anggaran untuk COVID-19 sampai tahap kelima," kata Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, di Kota Bogor, Senin (27/7).
Menurut Atang Trisnanto, dari hasil refocusing pada tahap pertama hingga keempat, DPRD melihat ada sudah sesuai dengan prioritas, tapi ada juga yang belum sesuai dengan prioritas.
Baca juga: DPRD Kota Bogor bentuk Pansus mengawasi anggaran penanganan COVID-19
"Ada refocusing anggaran yang belum sesuai dengan prioritas tapi dipertahankan. Ini yang akan kami soroti pada pembahasan usulan APBD Perubahan," katanya.
Menurut Atang, refocusing anggaran yang belum prioritas harus direlakan untuk dihapus, apalagi adanya pandemi COVID-19 sejak Maret lalu, pendapatan Kota Bogor jadi menurun.
"Karena pendapatan Kota Bogor menyusut, sehingga pada pemilihan progran prioritas harus benar-benar bijak dengan pertimbangan konprehensif," katanya.
DPRD Kota Bogor menjadwalkan pembahasan APBD Perubahan tahun 2020 pada Agustus 2020.
Baca juga: Pemkot Bogor alokasikan anggaran Rp348 miliar untuk COVID-19
Ketika ditanya contoh anggaran yang dinilai belum prioritas, Atang mengatakan, anggaran rutin pada setiap OPD dapat diturunkan. Pertimbangannya, sejak Maret hingga akhir Juni, lebih banyak pegawai yang bekerja dari rumah atau "work from home" (WFH). "Pegawai yang hadir di kantor hanya petugas piket," katanya.
Atang juga menyebut, anggaran untuk Sekolah Ibu masih ada. Padahal, dalam kondisi pandemi COVID-19 sulit menyelenggarakan Sekolah Ibu dengan pola tatap muka, karena adanya aturan protokol kesehatan dari pemerintah pusat.
Baca juga: DPRD setujui usulan Pemkot Bogor terapkan PSBB dengan catatan
Anggaran perjalanan dinas baik di eksekutif maupun legislatif, dinilai belum prioritas sehingga perlu dievaluasi lagi. "DPRD sudah memotong anggarannya sampai 30 persen. Di eksekutif, kami harapkan anggaran yang belum prioritas agar dipotong juga," katanya.
Menurut dia, pemotongan anggaran tersebut, tentunya berdasarkan skala prioritas, tidak bisa disamaratakan semuanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020