Wali Kota Depok Mohammad Idris menegaskan proses pembelajaran siswa sekolah menggunakan proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui metode Belajar Dari Rumah (BDR) mulai 13 Juli hingga 18 Desember 2020.
"Kami ingatkan kepada semua insan pendidikan untuk tetap mematuhi protokol yang berlaku dalam proses Pembelajaran Jarak Jauh," kata Idris di Depok, Senin.
Adapun untuk masa pengenalan lingkungan sekolah dan pengenalan bakat minat siswa akan diselenggarakan pada tanggal 13-17 Juli 2020 harus dilaksanakan secara daring atau online.
"Dengan demikian kegiatan tatap muka di sekolah pada saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional ini tidak diperkenankan. Hal ini bertujuan untuk menjaga anak-anak dan insan pendidikan dari kemungkinan terjadinya penularan COVID-19," jelasnya.
Baca juga: Disdik Depok minta sekolah tak memberi tugas pelajaran berlebihan
Sementara itu Dinas Pendidikan Kota Depok Provinsi Jawa Barat meminta kepada sekolah agar tidak memberikan tugas pelajaran yang berlebihan saat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sehingga memberatkan para siswa untuk mengerjakan tugas tersebut.
"Memberikan pekerjaan rumah (PR) tidak apa-apa namun jangan berlebihan sehingga membebani siswa, diharapkan batas waktu pengumpulannya juga diberikan keringanan," kata Kepala Disdik Kota Depok Mohammad Thamrin.
Dalam kondisi saat ini perlu melihat realita yang ada karena masih ada anak yang harus meminjam perangkat gawai milik orang tuanya untuk melaksanakan tugas-tugas sekolah.
Selain itu, Thamrin juga meminta satuan pendidikan untuk membentuk tim pengajar. Langkah tersebut guna meminimalkan banyaknya tugas yang diberikan kepada siswa.
Baca juga: Disdik Depok terapkan Pembelajaran Jarak Jauh pada tahun ajaran baru
Ia mencontohkan kelas satu gurunya ada lebih dari dua di satu mata pelajaran, maka bahan ajarnya harus sama. "Jangan sampai ada kelas yang anaknya mendapatkan tugas, sementara yang lain tidak. Padahal sama-sama satu angkatan."
Untuk itu katanya setiap guru untuk mengatur jadwal mengajarnya, terutama mereka yang mengajar mata pelajaran yang sama.
"Contohnya di hari pertama ada guru yang bertugas mengajar di sekolah, sisanya menyiapkan bahan ajar di rumah, begitu seterusnya secara bergilir," jelasnya.
Dinas Pendidikan Kota Depok menerapkan PJJ saat tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli 2020 dengan jam belajar dimulai pada pukul 07.00 - 12.00 WIB.
"Biasanya sekolah mulai pukul 07.30 WIB, kali ini di masa PJJ jam wajib belajar atau sekolah menjadi 07.00 - 12.00 WIB. Keputusan ini berlaku untuk siswa SD dan SMP, " katanya.
Baca juga: Pemkot Depok perpanjang dua pekan masa belajar di rumah bagi siswa
Ia mengatakan pada waktu tersebut anak-anak harus belajar dan tidak boleh berada di luar rumah. Meskipun, materi pelajaran selesai sebelum waktu yang telah ditentukan.
"Peraturan ini berlaku juga untuk guru bukan hanya murid," katanya.
Dikatakannya, saat ini pihaknya tengah menyusun draft Peraturan Wali Kota (Perwal) mengenai PJJ. Salah satu poinnya, akan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan monitoring di wilayah.
"Rencananya ada sanksi yang diberlakukan secara bertahap, seperti teguran lisan, tertulis, sampai pada pemberhentian izin operasional sekolah kalau pelanggarannya dilakukan secara berturut-turut," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Kami ingatkan kepada semua insan pendidikan untuk tetap mematuhi protokol yang berlaku dalam proses Pembelajaran Jarak Jauh," kata Idris di Depok, Senin.
Adapun untuk masa pengenalan lingkungan sekolah dan pengenalan bakat minat siswa akan diselenggarakan pada tanggal 13-17 Juli 2020 harus dilaksanakan secara daring atau online.
"Dengan demikian kegiatan tatap muka di sekolah pada saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional ini tidak diperkenankan. Hal ini bertujuan untuk menjaga anak-anak dan insan pendidikan dari kemungkinan terjadinya penularan COVID-19," jelasnya.
Baca juga: Disdik Depok minta sekolah tak memberi tugas pelajaran berlebihan
Sementara itu Dinas Pendidikan Kota Depok Provinsi Jawa Barat meminta kepada sekolah agar tidak memberikan tugas pelajaran yang berlebihan saat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sehingga memberatkan para siswa untuk mengerjakan tugas tersebut.
"Memberikan pekerjaan rumah (PR) tidak apa-apa namun jangan berlebihan sehingga membebani siswa, diharapkan batas waktu pengumpulannya juga diberikan keringanan," kata Kepala Disdik Kota Depok Mohammad Thamrin.
Dalam kondisi saat ini perlu melihat realita yang ada karena masih ada anak yang harus meminjam perangkat gawai milik orang tuanya untuk melaksanakan tugas-tugas sekolah.
Selain itu, Thamrin juga meminta satuan pendidikan untuk membentuk tim pengajar. Langkah tersebut guna meminimalkan banyaknya tugas yang diberikan kepada siswa.
Baca juga: Disdik Depok terapkan Pembelajaran Jarak Jauh pada tahun ajaran baru
Ia mencontohkan kelas satu gurunya ada lebih dari dua di satu mata pelajaran, maka bahan ajarnya harus sama. "Jangan sampai ada kelas yang anaknya mendapatkan tugas, sementara yang lain tidak. Padahal sama-sama satu angkatan."
Untuk itu katanya setiap guru untuk mengatur jadwal mengajarnya, terutama mereka yang mengajar mata pelajaran yang sama.
"Contohnya di hari pertama ada guru yang bertugas mengajar di sekolah, sisanya menyiapkan bahan ajar di rumah, begitu seterusnya secara bergilir," jelasnya.
Dinas Pendidikan Kota Depok menerapkan PJJ saat tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli 2020 dengan jam belajar dimulai pada pukul 07.00 - 12.00 WIB.
"Biasanya sekolah mulai pukul 07.30 WIB, kali ini di masa PJJ jam wajib belajar atau sekolah menjadi 07.00 - 12.00 WIB. Keputusan ini berlaku untuk siswa SD dan SMP, " katanya.
Baca juga: Pemkot Depok perpanjang dua pekan masa belajar di rumah bagi siswa
Ia mengatakan pada waktu tersebut anak-anak harus belajar dan tidak boleh berada di luar rumah. Meskipun, materi pelajaran selesai sebelum waktu yang telah ditentukan.
"Peraturan ini berlaku juga untuk guru bukan hanya murid," katanya.
Dikatakannya, saat ini pihaknya tengah menyusun draft Peraturan Wali Kota (Perwal) mengenai PJJ. Salah satu poinnya, akan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan monitoring di wilayah.
"Rencananya ada sanksi yang diberlakukan secara bertahap, seperti teguran lisan, tertulis, sampai pada pemberhentian izin operasional sekolah kalau pelanggarannya dilakukan secara berturut-turut," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020