Cibinong, (Antaranews Bogor) - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhendi menyatakan pihaknya akan berupaya upah buruh naik, tetapi tidak membuat investor kabur.
"Kami akan siasati upah naik, tetapi tidak membuat investor kabur sehingga lapangan pekerjaan juga akan terbuka lebar," katanya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Ketika menemui para perwakilan buruh di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, dia menyatakan kesiapannya membuat rekomendasi atas tuntutan para buruh tersebut guna memuluskan perjuangan para pekerja.
"Rekomendasi bagi perjuangan buruh ini akan saya keluarkan agar pergerakan teman-teman ini legal," katanya di hadapan para perwakilan buruh.
Ade Ruhendi mengatakan bahwa tuntutan para buruh hendaknya jangan sampai membuat para investor tidak ingin berinvestasi di Kabupaten Bogor, yang nantinya berdampak pada laju perekonomian Kabupaten Bogor.
Sementara itu, Edi, perwakilan buruh, berharap Pemkab dan DPRD Kabupaten Bogor dapat merealisasikan janjinya untuk memperjuangkan hak-hak para buruh.
"Mohon rekomendasikan keinginan kami untuk menaikkan upah minimum kabupaten (UMK) karena UMK saat ini sudah tidak mencukupi untuk kehidupan kami sehari-hari," katanya.
Ribuan buruh melakukan unjuk rasa di pintu gerbang masuk kantor Bupati Bogor, Jalan raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis.
Mereka menuntut ditetapkannya kenaikan UMK tahun 2015 sebesar 30 persen dari Rp2.242.240,00 menjadi Rp3.750.000,00 per bulan.
Para buruh juga menuntut kenaikan besaran kebutuhan hidup layak (KHL) dari 60 item menjadi 84 item.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bogor Amin Sugandi menyatakan keinginan para buruh tersebut merupakan aspirasi yang harus diperjuangkan bersama-sama oleh semua pihak.
"Saya sangat bangga atas perjuangan teman-teman buruh ini. Saya sangat serius untuk mengurusi hal ini, saya akan dorong agar upah ini dapat sesuai dengan kebutuhan pekerja," katanya di depan para buruh yang melakukan unjuk rasa.
Ia berpesan kepada para perwakilan buruh yang masuk dalam dewan pengupahan agar dapat dengan maksimal memperjuangkan hak-hak buruh.
"Perwakilan buruh yang masuk di dewan pengupahan harus cerdas, pintar, dan terus mendorong aspirasi para buruh, serta selalu bekerja sama dengan pemerintah dalam memperjuangkan buruh," katanya.
Senada dengan pihak DPRD, Pemkab Bogor melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bogor juga berjanji akan berupaya agar tuntutan para buruh tersebut dapat terealisasi.
"Dinas akan melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Mari kita sama-sama berjuang," kata Sekretaris Dinsosnakertrans Kabupaten Bogor Jenner Simanjuntak.
Mengenai masih adanya pengusaha yang tidak menaati peraturan, terutama dalam hal upah buruh, Jenner berjanji akan segera menindaknya.
"Kita harus bersama-sama melawan para pengusaha yang nakal, kami juga akui terus terang pengawas kami belum berjalan dengan maksimal, dan akan kita evaluasi itu," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Kami akan siasati upah naik, tetapi tidak membuat investor kabur sehingga lapangan pekerjaan juga akan terbuka lebar," katanya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Ketika menemui para perwakilan buruh di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, dia menyatakan kesiapannya membuat rekomendasi atas tuntutan para buruh tersebut guna memuluskan perjuangan para pekerja.
"Rekomendasi bagi perjuangan buruh ini akan saya keluarkan agar pergerakan teman-teman ini legal," katanya di hadapan para perwakilan buruh.
Ade Ruhendi mengatakan bahwa tuntutan para buruh hendaknya jangan sampai membuat para investor tidak ingin berinvestasi di Kabupaten Bogor, yang nantinya berdampak pada laju perekonomian Kabupaten Bogor.
Sementara itu, Edi, perwakilan buruh, berharap Pemkab dan DPRD Kabupaten Bogor dapat merealisasikan janjinya untuk memperjuangkan hak-hak para buruh.
"Mohon rekomendasikan keinginan kami untuk menaikkan upah minimum kabupaten (UMK) karena UMK saat ini sudah tidak mencukupi untuk kehidupan kami sehari-hari," katanya.
Ribuan buruh melakukan unjuk rasa di pintu gerbang masuk kantor Bupati Bogor, Jalan raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis.
Mereka menuntut ditetapkannya kenaikan UMK tahun 2015 sebesar 30 persen dari Rp2.242.240,00 menjadi Rp3.750.000,00 per bulan.
Para buruh juga menuntut kenaikan besaran kebutuhan hidup layak (KHL) dari 60 item menjadi 84 item.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bogor Amin Sugandi menyatakan keinginan para buruh tersebut merupakan aspirasi yang harus diperjuangkan bersama-sama oleh semua pihak.
"Saya sangat bangga atas perjuangan teman-teman buruh ini. Saya sangat serius untuk mengurusi hal ini, saya akan dorong agar upah ini dapat sesuai dengan kebutuhan pekerja," katanya di depan para buruh yang melakukan unjuk rasa.
Ia berpesan kepada para perwakilan buruh yang masuk dalam dewan pengupahan agar dapat dengan maksimal memperjuangkan hak-hak buruh.
"Perwakilan buruh yang masuk di dewan pengupahan harus cerdas, pintar, dan terus mendorong aspirasi para buruh, serta selalu bekerja sama dengan pemerintah dalam memperjuangkan buruh," katanya.
Senada dengan pihak DPRD, Pemkab Bogor melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bogor juga berjanji akan berupaya agar tuntutan para buruh tersebut dapat terealisasi.
"Dinas akan melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Mari kita sama-sama berjuang," kata Sekretaris Dinsosnakertrans Kabupaten Bogor Jenner Simanjuntak.
Mengenai masih adanya pengusaha yang tidak menaati peraturan, terutama dalam hal upah buruh, Jenner berjanji akan segera menindaknya.
"Kita harus bersama-sama melawan para pengusaha yang nakal, kami juga akui terus terang pengawas kami belum berjalan dengan maksimal, dan akan kita evaluasi itu," ujarnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014