Mahasiswa Program Doktor Pengkajian Islam Bidang Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Saepudin Muhtar mengusulkan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dengan pemungutan suara secara elektronik atau electronic voting (e-voting) melalui gawai (gadget).
"Dengan adanya pandemi virus corona atau COVID-19 ini kan semua bertransformasi, semua berbasis daring. Sehingga, dalam proses pemilu pun tidak luput dari daring," sebut Gus Udin, sapaan akrabnya, saat ditemui di Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/6).
Baca juga: KPU tidak siap kalau terapkan pemungutan suara secara e-voting
Baca juga: Pilkada serentak bisa ditunda jika syarat diajukan KPU tidak bisa dipenuhi
Menurutnya, kini masyarakat pada umumnya sudah memiliki gawai, maka pemerintah tinggal menyiapkan fasilitas pendukung yang canggih, sehingga pelaksanaan e-voting bisa berlangsung lebih efisien dari pemilu secara konvensional.
Penyandang magister ilmu politik ini menaksir bahwa pendanaan e-voting ini akan lebih murah jika dibandingkan dengan dana pemilu yang setiap tahunnya disiapkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pemilihan kepala daerah.
"Secara hitung-hitungan lebih murah. Pemerintah tinggal membuat barcode dan penyediaan alat fingerprint yang umumnya sudah tersedia di perkantoran pemerintah," tutur mahasiswa yang juga aktif pada kajian politik saat mengenyam pendidikan magister ilmu politik di Internasional Islamic University Malaysia (IIUM).
Baca juga: Komisi II DPR setuju Pilkada 2020 dilaksanakan 9 Desember 2020
Di samping itu, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Perencana Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor itu menyebutkan bahwa penerapan e-voting relatif lebih aman jika dibandingkan dengan pemilu konvensional yang kerap bermasalah pada distribusi kertas suara pascapencoblosan.
"Melalui e-voting akan real time penghitungan suara. Kalau konvensional justru suara mengendap dulu di desa-desa atau kelurahan, rentan kecurangan," terangnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Dengan adanya pandemi virus corona atau COVID-19 ini kan semua bertransformasi, semua berbasis daring. Sehingga, dalam proses pemilu pun tidak luput dari daring," sebut Gus Udin, sapaan akrabnya, saat ditemui di Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/6).
Baca juga: KPU tidak siap kalau terapkan pemungutan suara secara e-voting
Baca juga: Pilkada serentak bisa ditunda jika syarat diajukan KPU tidak bisa dipenuhi
Menurutnya, kini masyarakat pada umumnya sudah memiliki gawai, maka pemerintah tinggal menyiapkan fasilitas pendukung yang canggih, sehingga pelaksanaan e-voting bisa berlangsung lebih efisien dari pemilu secara konvensional.
Penyandang magister ilmu politik ini menaksir bahwa pendanaan e-voting ini akan lebih murah jika dibandingkan dengan dana pemilu yang setiap tahunnya disiapkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pemilihan kepala daerah.
"Secara hitung-hitungan lebih murah. Pemerintah tinggal membuat barcode dan penyediaan alat fingerprint yang umumnya sudah tersedia di perkantoran pemerintah," tutur mahasiswa yang juga aktif pada kajian politik saat mengenyam pendidikan magister ilmu politik di Internasional Islamic University Malaysia (IIUM).
Baca juga: Komisi II DPR setuju Pilkada 2020 dilaksanakan 9 Desember 2020
Di samping itu, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Perencana Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor itu menyebutkan bahwa penerapan e-voting relatif lebih aman jika dibandingkan dengan pemilu konvensional yang kerap bermasalah pada distribusi kertas suara pascapencoblosan.
"Melalui e-voting akan real time penghitungan suara. Kalau konvensional justru suara mengendap dulu di desa-desa atau kelurahan, rentan kecurangan," terangnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020