PBNU tetapkan sejumlah program prioritas jelang Muktamar

Ketua Umum KH Said Aqil Siradj (dua dari kanan) saat konferensi pers tentang Pleno PBNU yang digelar di Purwakarta. (Megapolitan.Antaranews.Com/Foto: Ali Khumaini).

Sejumlah program prioritas ini bisa menjadi langkah konkret dalam menyongsong Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama.

Purwakarta (ANTARA) - Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan sejumlah program prioritas menjelang digelarnya Muktamar Ke-34 Nahadlatul Ulama.

"Sejumlah program prioritas ini bisa menjadi langkah konkret dalam menyongsong Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama," kata Ketua Umum KH Said Aqil Siradj, usai Rapat Pleno PBNU di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu.

Ia mengatakan, program-program prioritas tersebut, di antaranya penanganan masjid, terutama masjid di lingkungan kantor badan usaha milik negara (BUMN).

Baca juga: Rapat Pleno PBNU rekomendasikan agar pola dakwah perlu dimodifikasi
Baca juga: Said Aqil Siradj: Pemerintah kurang serius perangi radikalisme

Hal tersebut, kata dia, menjadi program prioritas karena peran masjid dan mushala itu cukup penting dalam memajukan kemaslahatan umat.

Sehingga, ujarnya, program Nahdlatul Ulama dari pusat hingga ranting dan anak ranting harus mengutamakan penggarapan masjid secara lebih intensif menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 2020.

"Program prioritas lainnya ialah menghidupkan lembaga dakwah," katanya.

Menurut dia, sosialisasi Islam Kebangsaan dan Islam Wasathiyah melalui media sosial harus lebih diintensifkan dalam mengembangkan kerja dakwah melalui media sosial. Jadi media sosial harus diisi dan dipenuhi konten-konten Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja).

Baca juga: Ini pesan Ma'ruf Amin pada Rapat Pleno PBNU

Ia mengemukakan pengaderan yang dibarengi dengan pelatihan teknis dan keahlian khusus yang strategis, seperti penguatan teknologi informasi, media sosial dan lain-lain juga masuk dalam program prioritas Nahdlatul Ulama menjelang Muktamar.

Tiga program prioritas lainnya ialah penguatan pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penyiapan kelembagaan serta mengadvokasi RUU Pesantren, RUU PKS, RUU KUHP dan RUU Pertanahan.

"Jika RUU Pesantren sudah disahkan menjadi UU Pesantren dan Pendidikan Kegamaan, maka harus dikawal agar bermanfaat bagi pesantren," kata dia.