Surabaya (ANTARA) - Gelombang aksi massa yang sempat berujung anarkis di sejumlah daerah Jawa Timur menyisakan pekerjaan rumah besar bagi seluruh elemen masyarakat.
Tidak hanya aparat keamanan, tetapi juga pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan terutama warga sendiri yang menjadi bagian penting dalam upaya mengembalikan suasana kondusif di Bumi Majapahit.
Polda Jawa Timur mencatat setidaknya ratusan orang diamankan akibat aksi yang merusak fasilitas umum, membakar bangunan, hingga menimbulkan kerugian materi yang ditaksir mencapai Rp124 miliar lebih tersebut.
Namun, lebih dari sekadar angka, peristiwa ini memberi pelajaran betapa rentannya situasi jika masyarakat mudah terprovokasi dan kehilangan kendali.
Dalam konteks inilah muncul gerakan sederhana namun bermakna yakni warga jaga warga. Sebuah spirit kebersamaan yang menekankan bahwa keamanan dan ketertiban tidak semata-mata ditopang oleh aparat, melainkan juga lahir dari kepedulian dan solidaritas antarwarga.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan bahwa situasi di Surabaya dan sejumlah kota lainnya kini relatif kondusif. Aparat gabungan terus melakukan patroli, penjagaan objek vital, serta langkah hukum terhadap pelaku anarkis.
Namun begitu, ia mengakui, keterlibatan masyarakat memiliki peran strategis. Pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan masyarakat sangat menentukan agar situasi yang sudah terkendali ini tetap terjaga.
Di berbagai wilayah, terlihat inisiatif warga membentuk ronda malam kembali, memperkuat komunikasi antar-RT/RW, hingga membuat grup daring untuk memantau perkembangan lingkungan. Langkah-langkah kecil itu menciptakan rasa aman sekaligus mempererat ikatan sosial yang mungkin sempat renggang akibat situasi memanas.
Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk meningkatkan upaya pencegahan gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Jatim.
SE bernomor 100.3/3432/013.1/2025 tersebut diterbitkan di Surabaya, 31 Agustus 2025 sebagai respons atas dinamika masyarakat yang dalam beberapa hari terakhir menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Dalam SE itu, Khofifah meminta pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, dan instansi terkait guna mengendalikan kegiatan masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan.
Selain itu, kepala daerah juga diminta melakukan upaya preventif terhadap pengamanan obyek vital, serta mengimbau perguruan tinggi, sekolah, dan pondok pesantren mencegah pelibatan pelajar atau mahasiswa dalam kegiatan yang berpotensi melanggar hukum maupun aktivitas tidak perlu pada malam hari.
Peran Kepala Desa, Lurah, Ketua RW, dan Ketua RT harus ditingkatkan dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk menjaga lingkungan masing-masing, demikian bunyi SE yang diteken Gubernur Khofifah.
Dalam poin lainnya, SE juga mendorong pengaktifan kembali kampung tangguh/kampung merah putih sebagai benteng masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum, serta mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lembaga kemasyarakatan menjaga kerukunan.
Khofifah juga menekankan pentingnya meningkatkan peran RT, RW, dan satuan lingkungan lain untuk mengendalikan kegiatan anggota masyarakat, sehingga potensi gangguan keamanan dan ketenteraman dapat diantisipasi sejak dini.
Sementara itu, dosen Universitas Surabaya Hayuning Purnama Dewi, M.Med.Kom., CPM (Asia) , CMA menilai bahwa pemulihan ekonomi pasca-kerusuhan tidak bisa terjadi secara instan, melainkan melalui proses bertahap yang ditopang oleh terciptanya rasa aman di lingkungan.
Aktifnya kegiatan seperti siskamling mampu memperkuat hubungan sosial antarwarga, membentuk kepercayaan sosial, dan pada akhirnya mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Kondisi yang kondusif akan membuka peluang tumbuhnya transaksi ekonomi skala kecil, seperti jual beli antarwarga, koperasi lingkungan, hingga kerja sama usaha informal.
Seiring dengan itu, sirkulasi uang pun mulai bergerak, memungkinkan pemulihan ekonomi yang perlahan namun berkelanjutan. Kontribusi keamanan terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat mendasar dan memiliki dampak jangka panjang.
Di Sidoarjo misalnya, warga kembali menggalakkan siskamling plus. Tidak hanya patroli malam, warga juga mengadakan pengajian, dan diskusi kebangsaan.
