Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan validasi data agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan transparan.
"Pemprov DKI Jakarta juga mengajak masyarakat, lembaga masyarakat (RT/RW) perangkat wilayah untuk berpartisipasi aktif melaporkan apabila terdapat warga yang berhak namun belum mendapatkan bantuan sosial," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin di Jakarta, Selasa.
Penerima bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD), yaitu Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
DTKS kini sudah bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terbit tanggal 10 Juni 2025.
Apabila ditemukan warga yang desil pada DTSEN-nya tidak sesuai dengan kondisi faktual atau belum ada pada DTSEN ataupun tidak ada desil pada DTSEN, akan dilakukan pemutakhiran data menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Sosial RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Adapun sumber data penerima bansos KAJ, KLJ dan KPDJ yang telah ada sebelumnya (eksisting) 2024 bersumber dari DTKS September 2024. Sementara untuk penerima baru bersumber dari DTKS sampai penetapan Januari 2025.
Untuk bulan ini, Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bansos PKD pada Senin (25/8) kepada 165.375 orang penerima manfaat dengan besaran dana masing-masing Rp300 ribu.
Dari total penerima, sebanyak 148.109 adalah penerima eksisting terdiri dari penerima KLJ 121.491 orang, KAJ 11.605 orang dan KPDJ 15.013 orang.
Lalu, penerima manfaat baru sebanyak 17.226 orang terdiri dari KLJ 2.661 orang, KAJ 11.025 orang dan KPDJ 3.540 orang.
Selain itu eksisting yang ditangguhkan namun lolos hasil pemadanan dan pembaruan data sebanyak 40 orang dengan rincian penerima KLJ 36 orang, KAJ 2 orang dan KPDJ 2 orang.
Dengan adanya penyaluran ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat serta tercipta kota yang kuat, aman dan sejahtera bagi seluruh warganya.
Semakin tepat
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penyaluran bantuan sosial dari kementeriannya kini semakin tepat sasaran setelah seluruh program mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemanfaatan DTSEN untuk akurasi penyaluran bansos sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto pada pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat.
“Presiden dari awal mengarahkan konsolidasi data melalui Inpres Nomor 4. Setiap program bansos, termasuk Sekolah Rakyat, harus berbasis DTSEN yang dikonsolidasikan bersama Badan Pusat Statistik, semakin tepat sasaran,” kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan otoritas terkait lainnya hampir setiap pekan melakukan evaluasi data para penerima manfaat bantuan sosial.
Meskipun Saifullah mengakui sedikit menghadapi tantangan perihal pendataan karena para penerima manfaat program bantuan PKH sifatnya sangat dinamis setiap hari ada orang meninggal, menikah, hingga melahirkan bahkan juga ada yang naik kelas menjadi mandiri.
Sepanjang semester I 2025, Kementerian Sosial mencoret 228 ribu dari total 600 ribu data penerima bansos setelah berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Data yang dihapus itu di antaranya melibatkan penerima manfaat dengan rekening diduga terlibat transaksi judi online, atau berprofesi yang tidak sesuai kategori penerima, seperti pegawai BUMN, dokter, dan eksekutif atau manajer perusahaan.
Sementara lebih dari 375 ribu data penerima manfaat sedang diteliti lebih lanjut, termasuk pemeriksaan profil rekening, identitas pekerjaan hingga aktivitas mencurigakan oleh Kementerian Sosial bersama PPATK.
Kementerian Sosial ke depan kerja-kerjanya lebih berdampak terutama dalam langkah meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang dititikberatkan adalah pemberdayaan sosial, masyarakat harus berdaya, mandiri/digraduasi tidak selamanya mengandalkan bansos.
Sebelumnya dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat pagi, Presiden Prabowo mengaku heran dan prihatin masih ada orang kaya menerima bantuan sosial seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk segera menghentikan praktik ini dan memberikan pengawasan dan cepat memperbaharui data penerima bantuan memanfaatkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Kalau ada yang mampu tetapi masih menerima bantuan, itu tidak adil dan merugikan rakyat miskin yang lebih berhak. Kita tidak akan segan menindak tegas pelanggaran seperti ini," kata Presiden Prabowo.
Dicoret
Saifullah Yusuf mengemukakan ada dua juta penerima bantuan sosial (bansos) yang telah dicoret pada triwulan kedua tahun 2025 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Mensos Saifullah Yusuf menyatakan Presiden Prabowo berkomitmen untuk menghapus kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui penyaluran bansos yang tepat sasaran berdasarkan DTSEN.
"Pada triwulan kedua ada dua juta lebih yang kita coret, untuk triwulan ketiga Ini sedang kita hitung, nanti kami sampaikan informasinya," kata Gus Ipul, sapaan akrab Mensos Saifullah Yusuf, saat ditemui usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI tahun 2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan pentingnya konsolidasi data agar bansos lebih tepat sasaran melalui pemutakhiran di DTSEN.
Salah satu yang perlu kita konsolidasi adalah soal data. Data menentukan sasaran, jangan sampai kita menyalurkan bansos kepada mereka yang tidak memenuhi syarat.
Mensos melanjutkan setiap tiga bulan sekali data penerima bansos selalu diperbarui dan setiap ada penerima yang dicoret maka otomatis dialihkan ke penerima lain yang lebih berhak.
Setiap triwulan penyaluran selalu ada yang kita coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak lewat DTSEN, yang terus kita mutakhirkan setiap hari. Hasil pemutakhiran itu dijadikan pedoman untuk menyalurkan bansos.
Saat ini pihaknya tengah berupaya membukakan buku rekening kolektif bagi penerima bansos yang belum memiliki rekening di bank Himbara.
"Bagi mereka yang tidak berhak, tidak disalurkan lagi atau dicoret, sementara yang sasaran baru dibukakan rekening secara kolektif. Nah, setiap tiga bulan begitu terus," tutur Mensos.
Kementerian Sosial memfokuskan upaya penanggulangan kemiskinan dengan mengalihkan penerima bantuan sosial (bansos) yang masih berada di usia produktif ke program pemberdayaan ekonomi agar dapat mandiri dan keluar dari garis kemiskinan.
Saifullah Yusuf mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan program dari pemerintah tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan menjadi pintu masuk bagi masyarakat menuju kemandirian ekonomi.
Kalau lansia atau penyandang disabilitas mungkin akan kita teruskan. Namun untuk usia produktif kita dorong masuk program pemberdayaan. Misalnya ingin kerja, kita tambah keterampilannya," kata Saifullah di Pendopo Bupati Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025).
Ia menjelaskan evaluasi penerima bansos dilakukan setiap lima tahun, di mana mereka yang dinilai sudah mampu secara ekonomi akan dikeluarkan dari daftar penerima dan mendapatkan dukungan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, atau bantuan modal.
Penghentian bansos bukan berarti pemerintah melepas tanggung jawab, melainkan mengubah bentuk intervensi dari bantuan konsumtif menjadi dukungan produktif.
Sering orang tidak sadar, ketika kita hentikan bansos itu bukan berarti kita tinggal. Kita dorong ke program pemberdayaan.
Proses peralihan ini, kata dia, dilakukan berbasis data yang terukur serta melibatkan pendamping dari Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH).
Setiap pendamping nantinya memastikan penerima manfaat siap mengikuti program pemberdayaan hingga mampu mandiri.
Saifullah mencontohkan banyak penerima yang berhasil beralih menjadi pelaku usaha setelah mendapat bantuan modal dan pembinaan dari Kemensos, bahkan mampu membuka lapangan kerja baru di lingkungannya.
Target penerima manfaat bansos mencapai lebih dari 300 ribu orang setiap tahun di seluruh Indonesia. Namun, sebagiannya diarahkan agar dapat beralih ke jalur pemberdayaan.
"Yang tidak tepat sasaran kita koreksi, yang tepat sasaran kita teruskan," katanya.
Kemensos pun mengajak pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam proses pemberdayaan, mulai dari memberikan pelatihan, memfasilitasi usaha, hingga membuka akses pasar bagi penerima manfaat yang beralih menjadi pelaku usaha.
Kalau program dijalankan secara terpadu antara pusat dan daerah, penanggulangan kemiskinan akan berjalan lebih efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita punya target tahun 2026 yang akan datang ini kemiskinan ekstrem bisa nol persen, termasuk di Kabupaten Cirebon juga,” ucap dia.
Baca juga: Presiden Prabowo jelaskan DTSEN strategi salurkan bansos tepat sasaran
Baca juga: Kemensos alihkan bansos ke penerima yang lebih layak
Baca juga: Mensos benarkan 228 ribu dari 600 ribu penerima bansos main judi online dicoret
