Jakarta (ANTARA) - Delapan dekade sudah Indonesia merdeka, dan perjalanan panjang dalam membangun ekonomi negeri pun telah dilalui.
Indonesia yang yang lahir di tengah keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia terdidik, kini bertransformasi menuju salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia. Perjalanan panjang ini bukan hanya kisah pembangunan fisik, tetapi juga transformasi struktur ekonomi, kebijakan strategis, dan daya juang masyarakat yang membentuk fondasi menuju cita-cita besar: Indonesia Emas 2045
Berdasarkan data dari World Bank, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang pada tahun 1967 hanya sekitar 7,7 miliar dolar AS, telah melampaui 1,5 triliun dolar AS pada 2024. Tingkat kemiskinan yang pada awal kemerdekaan diperkirakan di atas 70 persen populasi, turun menjadi sekitar 9,36 persen per Maret 2024 (BPS).
Untuk itu tahun 2025 menjadi momentum refleksi nasional yang penting: delapan dekade perjalanan Indonesia merdeka. Perjalanan panjang ini bukan hanya kisah politik dan sosial, tetapi juga perjalanan ekonomi yang berliku, penuh tantangan, tetapi sarat capaian.
Selama 80 tahun Indonesia telah melewati fase-fase krusial, dari perekonomian yang porak-poranda akibat perang, menuju tahap pembangunan, krisis, reformasi, hingga era digital dan hilirisasi sumber daya alam.
Era Pembangunan Ekonomi
Era fondasi ekonomi (1945–1965) merupakan masa awal kemerdekaan yang diwarnai oleh instabilitas politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia saat itu masih berbasis agraris, dengan infrastruktur terbatas dan inflasi yang sangat tinggi.
Pada 1965, inflasi bahkan mencapai 650 persen (BPS), akibat dari defisit fiskal besar, pembiayaan melalui pencetakan uang, dan situasi politik yang memanas. Pemerintah pada saat itu fokus pada pembangunan fondasi ekonomi yang terdiri dari nasionalisasi aset-aset Belanda pada awal 1950-an, pembentukan bank sentral (Bank Indonesia pada 1953), dan perencanaan pembangunan lima tahun pertama. Namun, keterbatasan kapasitas fiskal dan lemahnya basis industri membuat pembangunan berjalan lambat. Meski demikian, pada periode ini lahir kesadaran bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian integral dari kedaulatan nasional.
Setelah itu dilanjutkan era Pembangunan Orde Baru (1966–1998) di bawah Pemerintahan Presiden Soeharto, dengan memprioritaskan stabilisasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Langkah awalnya adalah mengendalikan inflasi, yang berhasil ditekan dari 650 persen pada 1965 menjadi di bawah 20 persen pada awal 1970-an.
Namun, fondasi ekonomi yang rapuh, terutama ketergantungan pada utang luar negeri dan lemahnya regulasi perbankan membuat Indonesia terpukul hebat oleh krisis moneter Asia 1997–1998.
Era Reformasi
Berikutnya era reformasi yang membawa perubahan fundamental dalam tata kelola ekonomi: desentralisasi fiskal, reformasi perbankan, dan pembentukan lembaga-lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Krisis 1998 mendorong Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam mengelola defisit anggaran dan utang publik. Kebijakan disiplin fiskal melalui UU Keuangan Negara membatasi defisit maksimal 3 persen dari PDB dan rasio utang maksimal 60 persen dari PDB.
Pada dekade 2000-an, harga komoditas dunia yang tinggi memberikan angin segar bagi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5–6 persen per tahun, inflasi relatif terkendali, cadangan devisa meningkat signifikan, dan menurut Badan Pusat Statistik tingkat kemiskinan turun dari 24 persen pada 1998 menjadi 11,25 persen pada 2014.
Namun demikian ketergantungan pada ekspor komoditas mentah juga menjadi catatan penting. Fluktuasi harga batubara, minyak sawit, dan karet menunjukkan kerentanan ekonomi terhadap gejolak eksternal. Di sisi lain, sektor industri manufaktur mulai kehilangan daya saing akibat biaya logistik tinggi dan produktivitas yang stagnan.
Berikutnya Indonesia memasuki era digital dan hilirisasi (2015–2025) yang menandai babak baru perekonomian melalui hilirisasi sumber daya alam dan perkembangan ekonomi digital.
Pemerintah menghentikan ekspor nikel mentah sejak 2020, memicu investasi besar di industri pengolahan mineral. Nilai ekspor produk hilirisasi nikel melonjak dari 6 miliar dolar AS pada 2017 menjadi lebih dari 30 miliar dolar AS pada 2023 (Kementerian Perdagangan).
Ekonomi digital Indonesia juga tumbuh pesat, dengan nilai pasar diproyeksikan mencapai 360 miliar dolar AS pada 2030 (Google-Temasek-Bain, 2023). Sektor ini menjadi motor baru pertumbuhan, mencakup e-commerce, fintech, edutech, hingga agritech.
Perekonomian Indonesia pada 2024 tumbuh 5,1% (BPS), inflasi terkendali di 2,9%, dan rasio utang pemerintah tetap aman di kisaran 39% dari PDB. Tantangan yang tersisa adalah pemerataan pembangunan antarwilayah, peningkatan kualitas SDM, dan pencapaian target tax ratio yang masih berada di kisaran 10%.
Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tak lepas dari pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia telah meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 74,39 pada tahun 2023,.
Namun, kondisi tersebut masih tertinggal dibanding negara-negara OECD. Jepang, misalnya, mencatat IPM sebesar 90,1 pada tahun 2023, sementara Korea Selatan berada di angka 92,2 dan Australia di 93,0.
Potensi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 360 miliar dolar AS pada 2030 (Google-Temasek-Bain, 2023). Hilirisasi sumber daya alam harus beriringan dengan penciptaan ekosistem startup teknologi, bioteknologi, dan industri kreatif yang mampu mengekspor produk bernilai tambah tinggi.
Pada sektor ekonomi digital, Indonesia kini menjadi rumah bagi lebih dari 2.500 startup teknologi (Startup Ranking, 2024), menjadikannya salah satu ekosistem startup terbesar di Asia Tenggara. Nama-nama seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Xendit telah menembus pasar internasional, menjadi bukti bahwa inovasi anak bangsa mampu bersaing di tingkat global.
Sementara itu pada sektor bioteknologi, rintisan yang telah berjalan seperti PT Etana Biotechnologies Indonesia telah memproduksi vaksin mRNA dalam negeri yang setara kualitasnya dengan produk luar negeri.
Berdasarkan hal-hal yang telah dicapai tersebut, Indonesia akan mampu menjaga stabilitas makro, memperkuat ekonomi mikro, serta memacu inovasi dan inklusi, sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan lagi mimpi, tetapi takdir yang sedang dibentuk.
*) Dr. M. Lucky Akbar adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Kementerian Keuangan
