Lebak (ANTARA) - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Lebak mengimbau pejabat pusat dan daerah memberikan contoh hidup sederhana di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara dan belum membaiknya ekonomi masyarakat.
"Jangan sampai jabatan itu dijadikan sebagai alat memperkaya diri," kata Ketua ICMI Kabupaten Lebak Ucu Juhroni di Lebak, Banten, Selasa.
Menurutnya, hidup sederhana itu dapat menghindari perbuatan korupsi. "Kami meyakini pejabat hidup sederhana akan terwujud pemerintah bersih dari tindakan korupsi," katanya.
Sebagai abdi negara, kata dia, pejabat negara dan pejabat daerah tidak memperkaya diri, hidup sederhana dari harta yang wajar.
Baca juga: Wali Kota Bogor Dedie Rachim dinobatkan Pemimpin Cendekia oleh ICMI
Baca juga: ICMI komitmen kawal arah pembangunan menuju Indonesia Emas
"Kami tidak serta merta menghakimi bahwa harta tidak wajar para pejabat merupakan hasil korupsi. Namun menyarankan agar para pejabat hidup sewajarnya saja," kata Dosen Universitas Latansa Mashiro Rangkasbitung itu.
Ia mengatakan negara dan seluruh perangkatnya harus memiliki mekanisme sistem pengawasan sedini mungkin agar para pejabat itu tidak hidup di luar kewajaran.
Artinya, kata dia, jangan sampai pejabat itu berbuat korupsi untuk memperkaya diri dengan memiliki harta banyak, seperti tanah di mana-mana hingga kendaraan mewah lebih dari 10 unit.
Karena itu peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut dia, harus lebih serius untuk penegakan hukum reformasi birokrasi dengan mengontrol perilaku dan gaya hidup para pejabat.
Baca juga: Pelantikan PUSPINEBT ICMI Jawa Barat: Langkah Strategis Menuju Energi Terbarukan
Selain itu, kata dia, mentalitas pejabat juga perlu mengalami perbaikan sistem agar bisa mengontrol berbagai tindakan yang melewati batas-batas sewajarnya.
Begitu juga masyarakat harus menjadi kekuatan publik yang bisa mendorong semakin banyak lahirnya para pemimpin dan pejabat negara yang betul-betul mengutamakan kepentingan rakyat.
Artinya masyarakat sendiri jangan permisif dengan membiarkan para pejabat dan elite negeri, karena ingin terpilih jadi punya posisi lalu mereka terlibat politik transaksional, termasuk dalam Pemilu 2024.
"Edukasi masyarakat penting, jangan sampai masyarakat konsumtif ,elitnya pun menjadi konsumtif karena teori itu satu, mengatakan pemimpin itue cermin dari masyarakat," katanya.
