Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kantor Berita Nasional Antara bersama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan LPP RRI mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta, Rabu.
Rapat dipimpin Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay.
Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan tiga media lembaga penyiaran pemerintah tersebut, guna membahas rekonstruksi anggaran setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah.
Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta kepada lembaga-lembaga tersebut untuk memaparkan perbedaan pemotongan anggaran ketika terkena kebijakan efisiensi, dan setelah dilakukan rekonstruksi.
"Tolong perubahannya saja yang dijelaskan, perubahan anggaran, dari yang dipotong kemarin sekian, lalu setelah rekonstruksi menjadi sekian, jadi arahnya ke situ, supaya lebih terarah," kata Saleh.
Komisi VII DPR RI membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi.
Saleh mengatakan dalam sejumlah rapat dengan mitra, soal anggaran sudah banyak dilakukan.
Dia pun berharap rapat-rapat yang membahas tentang anggaran tersebut segera tuntas agar bisa segera membahas program-program yang bisa memberdayakan masyarakat.
"Hari ini kami berharap ini rapat terakhir soal anggaran ini, mudah-mudahan kita sudah bicarakan program," katanya.
Direktur Utama Perum LKBN Antara Akhmad Munir mengatakan Antara merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sehari-harinya berpikir tentang bisnis komersial.
Di sisi lain, Antara mendapatkan tugas dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaksanakan tugas tanggung jawab layanan umum (PSO) di bidang pers.
"Pendapatan Antara bersumber dari bisnis sebanyak 63 persen dan 34 persen berupa penugasan PSO," kata Munir.
Ia menyampaikan Antara memiliki pendapatan usaha pada tahun 2024 sebesar Rp490,8 miliar, terdiri atas bisnis komersial sebesar Rp289,5 miliar, pendapatan PSO sebesar Rp176,3 miliar, dan bisnis anak usaha sebesar Rp15,3 miliar.
"Pendapatan PSO setiap tahun memang naik, tetapi kenaikannya itu rata-rata inflasi saja, dari tahun 2023 sebesar Rp172 miliar, tahun 2024 sebesar Rp176 miliar, tahun 2025 kami mendapat pagu PSO itu Rp184 miliar," katanya.
TVRI dan RRI
Baca juga: Kantor Berita Antara terima penghargaan partisipasi dukungan sosialisasi Pemilu 2024
Baca juga: LKBN ANTARA menjalin kerja sama dengan Universitas Gunadarma
