Pancasila Dan Demokrasi Modal Besar Atasi Intoleransi

Direktur Wahid Institue, Yenney Wahid ketika memaparkan hasil survei survei Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim Indonesia tahun 2016 di FISIP UI Depok, Kamis. (Antara Foto/Feru Lantara).

Hasil survei menunjukkan angka toleransi bangsa yang masih tinggi untuk tetap menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pentingnya kebebasan beragama dan demokrasi.

Depok (Antara Megapolitan) - Direktur Wahid Institute Yenny Zannuba Wahid menyatakan Pancasila dan Demokrasi merupakan modal besar bagi bangsa Indonesia untuk mengatasi intoleransi.

"Hasil survei menunjukkan angka toleransi bangsa yang masih tinggi untuk tetap menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pentingnya kebebasan beragama dan demokrasi," katanya ketika memaparkan hasil survei Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim Indonesia tahun 2016 di FISIP UI Depok, Kamis.

Ia mengatakan hasil survei menyebutkan sebesar 82,3 persen menyatakan Pancasila dan UUD sesuai dengan Indonesia, dan 67,3 persen mendukung demokrasi.

Survei yang dilakukan oleh Wahid Foundation bersama Lembaga Survei Indonesia terhadap 34 provinsi di Indonesia juga menyebutkan 72 persen menolak tindakan radikal dengan kekerasan atas nama agama.

Berikutnya 88,37 persen menyatakan bahwa masyarakat perlu bebas memeluk agama, 65,35 persen negara harus melindungi pemikiran yang berkembang.

Survei tersebut menggunakan multi-stage random sampling dengan perkiraan margin eror 2,6 persen dan tingkat keyakinan 95 persen.

Sampel terdiri dari 1.520 responden dari 34 provinsi di Indonesia yang berusia 17 tahun atau sudah menikah.

Pengumpulan data dilakukan pada minggu ke-4 Maret dan minggu ke-3 April 2016.

Yenny juga menyatakan saat ini sikap intoleransi di masyarakat semakin meningkat, tetapi hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga di negara-negara lain di dunia.

Untuk itu ia berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama mengembangkan modul-modul pembelajaran penguatan hak-hak kewargaan, toleransi, dan perdamaian, di lingkungan kampus dan sekolah negeri yang kreatif berbasis teknologi.

Khusus untuk lembaga legislatif hendaknya menghapus atau merevisi UU yang bertentangan dengan semangat toleransi, perdamaian, dan non diskriminasi.

Selanjutnya organisasi sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah harus memperkuat basis dan kapasitas anggotanya dengan pemahaman keagamaan yang terbuka dan kritis.

"Masyarakat juga hendaknya menguatkan diri untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang inklusif dan humanis," ujarnya.