Jakarta, (Antaranews Bogor) - Ketua Pusat Kajian Trisakti Rian Andi Soemarno menilai pemilihan gubernur, bupati/wali kota melalui DPRD akan menjadi jejak kelam bagi demokrasi di Indonesia.
"Sikap politik Partai Demokrat sangat ditentukan Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua umumnya. Sehingga jika Demokrat mendukung penghapusan pilkada langsung diartikan publik sebagai sikap kelam demokrasi Indonesia," katanya di Jakarta, Senin.
Rian mengatakan rakyat Indonesia melihat suatu ironi ketika 5 tahun lalu begitu banyak rakyat yang berharap pada Yudhoyono untuk menjadi "pengawal demokrasi, pers dan penegakan hukum" karena keyakinan bahwa kualitas kedemokratan Yudhoyono yang teruji dan juga diakui dunia internasional.
Namun pada akhir masa jabatannya sikap Yudhoyono yang ragu dan tidak sepenuh hati mendukung pilkada langsung maka dimata publik telah `mendegradasi` kualitas dirinya selaku seorang yang demokratis hingga tersisa 20 persen.
Sementara itu Direktuf Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi menambahkan bahwa Yudhoyono tidak boleh menutup mata carut-marutnya pileg 2014 lalu dan adanya DPT ganda hingga belasan juta pemilih yang telah menghasilkan banyaknya "kursi haram" pada pileg April 2014 disemua tingkatan parlemen didaerah.
Dikatakannya Yudhoyono harus bersikap tegas dalam hal tersebut dan tidak membiarkan "haluan demokrasi" kita berubah arah dan mundur ke zaman lalu, dan hal tersebut menyulitkan Yudhoyono untuk menjadi Sekjen PBB karena dunia internasional pun pasti akan meminta pendapat rakyat Indonesia apakah layak PBB dipimpin mantan presidennya.
"Kita berharap Yudhoyono dapat menjadi Sekjen PBB dan berkiprah didunia internasional," katanya.
"Para penguasa utama demokrasi kita bukan Presiden dan senator dan anggota kongres dan pejabat pemerintah, tetapi pemilih negeri ini," kata Fahmi.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Sikap politik Partai Demokrat sangat ditentukan Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua umumnya. Sehingga jika Demokrat mendukung penghapusan pilkada langsung diartikan publik sebagai sikap kelam demokrasi Indonesia," katanya di Jakarta, Senin.
Rian mengatakan rakyat Indonesia melihat suatu ironi ketika 5 tahun lalu begitu banyak rakyat yang berharap pada Yudhoyono untuk menjadi "pengawal demokrasi, pers dan penegakan hukum" karena keyakinan bahwa kualitas kedemokratan Yudhoyono yang teruji dan juga diakui dunia internasional.
Namun pada akhir masa jabatannya sikap Yudhoyono yang ragu dan tidak sepenuh hati mendukung pilkada langsung maka dimata publik telah `mendegradasi` kualitas dirinya selaku seorang yang demokratis hingga tersisa 20 persen.
Sementara itu Direktuf Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi menambahkan bahwa Yudhoyono tidak boleh menutup mata carut-marutnya pileg 2014 lalu dan adanya DPT ganda hingga belasan juta pemilih yang telah menghasilkan banyaknya "kursi haram" pada pileg April 2014 disemua tingkatan parlemen didaerah.
Dikatakannya Yudhoyono harus bersikap tegas dalam hal tersebut dan tidak membiarkan "haluan demokrasi" kita berubah arah dan mundur ke zaman lalu, dan hal tersebut menyulitkan Yudhoyono untuk menjadi Sekjen PBB karena dunia internasional pun pasti akan meminta pendapat rakyat Indonesia apakah layak PBB dipimpin mantan presidennya.
"Kita berharap Yudhoyono dapat menjadi Sekjen PBB dan berkiprah didunia internasional," katanya.
"Para penguasa utama demokrasi kita bukan Presiden dan senator dan anggota kongres dan pejabat pemerintah, tetapi pemilih negeri ini," kata Fahmi.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014