Presiden Joko Widodo meminta bantuan sosial Kartu Pra-Kerja dapat dibagikan kepada masyarakat yang berhak pada pekan ini.
Berkaitan dengan Kartu Pra-Kerja, saya harapkan organisasinya segera selesai dan pekan ini kartu ini bisa dijalankan karena ini menyangkut uang tidak sedikit sebesar Rp10-Rp12 triliun, ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Percepatan Agenda Kerja Kementerian di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin.
Jokowi mengatakan landasan hukum Peraturan Presiden mengenai kartu ini sudah tersedia. Saat ini pemerintah tinggal memfinalisasi organisasi atau tata laksana kartu tersebut.
Baca juga: Presiden Jokowi minta menteri beritahu perusahaan tidak laukan PHK
Baca juga: Erick Thohir pastikan BUMN tetap beroperasi secara normal
Saya kira Perpresnya sudah ada, organisasinya segera diselesaikan, sehingga Kartu Pra-Kerja segera dimulai dan segera bisa dilaksanakan, kata Kepala Negara.
Percepatan program pemerintah saat ini, kata Jokowi, menjadi penting agar bisa memudahkan masyarakat di tengah situasi pandemi virus corona jenis baru (COVID-19). Jokowi menegaskan saat ini adalah kondisi ekonomi yang tidak biasa, sehingga jajaran pemerintah harus bergerak lebih cepat untuk meminamalisasi dampak negatif pandemi ini terhadap masyarakat.
Kita berada pada situasi yang tidak biasa, kita berada di situasi yang berbeda, baik yang berkaitan dengan perlambatan ekonomi baik berkaitan dengan pandemi COVID-19, ujar dia.
Kepala Negara juga meminta Program Keluarga Harapan (PKH) tahap dua segera dicairkan. Bahkan Presiden meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengkaji kembali kemungkinan anggaran PKH tahap dua ditingkatkan.
Baca juga: Mendikbud Nadiem Makarim dukung kebijakan pemda liburkan sekolah
Baca juga: Ratusan warga Kota Sukabumi bersih-bersih lingkungan
PKH, ucap Presiden, penting untuk memperkuat daya beli dan konsumsi masyarakat.
Sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu besar turunnya, ujar Presiden.
Pemerintah dalam APBN 2020 memasang asumsi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
Berkaitan dengan Kartu Pra-Kerja, saya harapkan organisasinya segera selesai dan pekan ini kartu ini bisa dijalankan karena ini menyangkut uang tidak sedikit sebesar Rp10-Rp12 triliun, ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Percepatan Agenda Kerja Kementerian di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin.
Jokowi mengatakan landasan hukum Peraturan Presiden mengenai kartu ini sudah tersedia. Saat ini pemerintah tinggal memfinalisasi organisasi atau tata laksana kartu tersebut.
Baca juga: Presiden Jokowi minta menteri beritahu perusahaan tidak laukan PHK
Baca juga: Erick Thohir pastikan BUMN tetap beroperasi secara normal
Saya kira Perpresnya sudah ada, organisasinya segera diselesaikan, sehingga Kartu Pra-Kerja segera dimulai dan segera bisa dilaksanakan, kata Kepala Negara.
Percepatan program pemerintah saat ini, kata Jokowi, menjadi penting agar bisa memudahkan masyarakat di tengah situasi pandemi virus corona jenis baru (COVID-19). Jokowi menegaskan saat ini adalah kondisi ekonomi yang tidak biasa, sehingga jajaran pemerintah harus bergerak lebih cepat untuk meminamalisasi dampak negatif pandemi ini terhadap masyarakat.
Kita berada pada situasi yang tidak biasa, kita berada di situasi yang berbeda, baik yang berkaitan dengan perlambatan ekonomi baik berkaitan dengan pandemi COVID-19, ujar dia.
Kepala Negara juga meminta Program Keluarga Harapan (PKH) tahap dua segera dicairkan. Bahkan Presiden meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengkaji kembali kemungkinan anggaran PKH tahap dua ditingkatkan.
Baca juga: Mendikbud Nadiem Makarim dukung kebijakan pemda liburkan sekolah
Baca juga: Ratusan warga Kota Sukabumi bersih-bersih lingkungan
PKH, ucap Presiden, penting untuk memperkuat daya beli dan konsumsi masyarakat.
Sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu besar turunnya, ujar Presiden.
Pemerintah dalam APBN 2020 memasang asumsi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020