Ketua DPRD Kota Bogor Rudy Susmanto berharap kepedulian Presiden Joko Widodo dan jajaran Kabinet Indonesia Maju mengenai permasalahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang wilayahnya terlalu luas.
"Kita berharap pemerintah pusat ada perhatian khusus, apalagi Pak Presiden bolak-balik, Pak Menteri bolak-balik, mungkin mereka takjub kok Bogor masih ada desa terisolir pada saat bencana ini, saking luasnya," ujarnya usai rapat paripurna pembahasan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat di Gedung DPRD, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin malam.
Baca juga: Konsultan periksa kesiapan Pemkab Bogor bentuk DOB Bogor Barat
Menurut dia, kedatangan Presiden Jokowi ke Desa Harkajaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor pascabencana longsor lalu semestinya membuka mata pemerintah bahwa masih ada desa tertinggal di Kabupaten Bogor yang letaknya tak jauh dari Ibu Kota Indonesia itu.
Ia menyampaikan secara terang-terangan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tak mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat dengan jumlah kecamatan yang mencapai 40 kecamatan.
"Kita berharapnya, kalau Pak Presiden sudah meninjau lokasi, seharusnya segera dicabut (moratorium DOB Bogor Barat, red.)," kata politikus Partai Gerindra itu.
Baca juga: Fraksi Partai Gerindra DPR dorong pencabutan moratorium DOB Bogor Barat
Pasalnya, hingga kini pemekaran atau DOB Bogor Barat yang sudah dikonsep sejak 10 tahun lalu, masih berstatus moratorium.
"Karena walaupun mekar, benderanya masih Merah Putih kok tidak perlu takut. Masih Indonesia. Untuk percepatan pembangunan, supaya pelayanan kepada masyarakat juga menjadi lebih baik," tuturnya.
Baca juga: DOB Bogor Barat, Pemkab Bogor usul Rp40 miliar untuk pembebasan lahan ibu kota
Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan secara umum DOB Bogor Barat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor.
"Kabupaten Bogor ini daerahnya luas, dengan jumlah penduduk yang tinggi. Jadi saya rasa ini sangat 'urgent' (penting)," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Kita berharap pemerintah pusat ada perhatian khusus, apalagi Pak Presiden bolak-balik, Pak Menteri bolak-balik, mungkin mereka takjub kok Bogor masih ada desa terisolir pada saat bencana ini, saking luasnya," ujarnya usai rapat paripurna pembahasan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat di Gedung DPRD, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin malam.
Baca juga: Konsultan periksa kesiapan Pemkab Bogor bentuk DOB Bogor Barat
Menurut dia, kedatangan Presiden Jokowi ke Desa Harkajaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor pascabencana longsor lalu semestinya membuka mata pemerintah bahwa masih ada desa tertinggal di Kabupaten Bogor yang letaknya tak jauh dari Ibu Kota Indonesia itu.
Ia menyampaikan secara terang-terangan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tak mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat dengan jumlah kecamatan yang mencapai 40 kecamatan.
"Kita berharapnya, kalau Pak Presiden sudah meninjau lokasi, seharusnya segera dicabut (moratorium DOB Bogor Barat, red.)," kata politikus Partai Gerindra itu.
Baca juga: Fraksi Partai Gerindra DPR dorong pencabutan moratorium DOB Bogor Barat
Pasalnya, hingga kini pemekaran atau DOB Bogor Barat yang sudah dikonsep sejak 10 tahun lalu, masih berstatus moratorium.
"Karena walaupun mekar, benderanya masih Merah Putih kok tidak perlu takut. Masih Indonesia. Untuk percepatan pembangunan, supaya pelayanan kepada masyarakat juga menjadi lebih baik," tuturnya.
Baca juga: DOB Bogor Barat, Pemkab Bogor usul Rp40 miliar untuk pembebasan lahan ibu kota
Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan secara umum DOB Bogor Barat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor.
"Kabupaten Bogor ini daerahnya luas, dengan jumlah penduduk yang tinggi. Jadi saya rasa ini sangat 'urgent' (penting)," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020