Cibinong (Antaranews Bogor) - Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan apresiasi bagi kegiatan rapat dengar pendapat Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang melibatkan multipemangku kepentingan baik pemerintah kecamatan, swasta, maupun masyarakat.
"Hampir 23 kecamatan di Kabupaten Bogor merupakan daerah rawan bencana sehingga membutuhkan kerja sama semua pihak duduk bersama untuk mengkaji dokumen rencana penanggulangan bencana Kabupaten Bogor," kata Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bogor, Jawa Barat, Dadang Irfan di Cibinong, Kamis.
Ia menjelaskan pihaknya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada tim serta seluruh partisipan yang hadir pada kegiatan yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor pada Rabu (23/4).
Kegiatan seperti itu, kata dia, dituntut untuk mampu menyusun strategi dan "master plan" penanggulangan bencana yang efektif dan tepat sasaran.
Tentu saja, katanya, juga harus didukung penuh oleh pemangku kepentingan pembangunan dan unsur penanggulangan bencana di Kabupaten Bogor.
Diakui bahwqa bencana susah untuk diprediksi, namun bisa dilakukan upaya-upaya strategi dan penanggulangannya.
Kegiatan tersebut juga dapat menyatukan pandangan dan merumuskan kesepahaman bersama tentang langkah penanggulangan bencana serta menguatkan komitmen semua pihak untuk lebih siap siaga dan lebih peduli terhadap isu bencana.
Semuanya itu, katanya, tetap mengacu pada paradigma baru penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif menjadi preventif.
Menurut dia, kegiatan tersebut juga dapat ditindaklanjuti oleh peserta dan membentuk kesatuan gerak langkah yang fungsional berupa formula tepat untuk mempecepat kemajuan dalam penanggulangan bencana.
Sementara itu, Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Bogor Ratu Nailamuna yang mewakili pihak pengusaha mengakui keadaan rawan bencana alam di Kabupaten Bogor dapat merugikan para kaum perempuan.
Hal itu, katanyam disebabkan banyak pihak tidak bertanggung jawab memperkeruh suasana dengan memanfaatkan perempuan.
"Iwapi tidak ingin terjadi hal tidak diinginkan seperti diberikan iming-iming pekerjaan, sehingga muncul korban perdagangan manusia yang dijual oleh orang yang memanfaatkan kondisi bencana," katanya
Pihaknya berjanji akan terus mendukung dan ikut serta dalam penanggulangan bencana serta ikut membantu meringankan beban korban.
Dunia usaha, kata dia, akan terus dan harus terus ikut serta membantu, sedangkan soal anggaran akan disalurkan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah rawan bencana di Jawa Barat maupun di Indonesia, baik itu tanah longsor, gempa bumi, banjir maupun angin puting beliung, yang sering dialami warga.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Hampir 23 kecamatan di Kabupaten Bogor merupakan daerah rawan bencana sehingga membutuhkan kerja sama semua pihak duduk bersama untuk mengkaji dokumen rencana penanggulangan bencana Kabupaten Bogor," kata Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bogor, Jawa Barat, Dadang Irfan di Cibinong, Kamis.
Ia menjelaskan pihaknya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada tim serta seluruh partisipan yang hadir pada kegiatan yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor pada Rabu (23/4).
Kegiatan seperti itu, kata dia, dituntut untuk mampu menyusun strategi dan "master plan" penanggulangan bencana yang efektif dan tepat sasaran.
Tentu saja, katanya, juga harus didukung penuh oleh pemangku kepentingan pembangunan dan unsur penanggulangan bencana di Kabupaten Bogor.
Diakui bahwqa bencana susah untuk diprediksi, namun bisa dilakukan upaya-upaya strategi dan penanggulangannya.
Kegiatan tersebut juga dapat menyatukan pandangan dan merumuskan kesepahaman bersama tentang langkah penanggulangan bencana serta menguatkan komitmen semua pihak untuk lebih siap siaga dan lebih peduli terhadap isu bencana.
Semuanya itu, katanya, tetap mengacu pada paradigma baru penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif menjadi preventif.
Menurut dia, kegiatan tersebut juga dapat ditindaklanjuti oleh peserta dan membentuk kesatuan gerak langkah yang fungsional berupa formula tepat untuk mempecepat kemajuan dalam penanggulangan bencana.
Sementara itu, Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Bogor Ratu Nailamuna yang mewakili pihak pengusaha mengakui keadaan rawan bencana alam di Kabupaten Bogor dapat merugikan para kaum perempuan.
Hal itu, katanyam disebabkan banyak pihak tidak bertanggung jawab memperkeruh suasana dengan memanfaatkan perempuan.
"Iwapi tidak ingin terjadi hal tidak diinginkan seperti diberikan iming-iming pekerjaan, sehingga muncul korban perdagangan manusia yang dijual oleh orang yang memanfaatkan kondisi bencana," katanya
Pihaknya berjanji akan terus mendukung dan ikut serta dalam penanggulangan bencana serta ikut membantu meringankan beban korban.
Dunia usaha, kata dia, akan terus dan harus terus ikut serta membantu, sedangkan soal anggaran akan disalurkan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah rawan bencana di Jawa Barat maupun di Indonesia, baik itu tanah longsor, gempa bumi, banjir maupun angin puting beliung, yang sering dialami warga.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014