Cibinong (Antaranews Bogor) - Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta mengingatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam memperbaharui data peta dasar dan peta tematik wilayah negara untuk tidak dibuka seluruhnya untuk publik agar menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Khususnya untuk peta pertahanan nasional, posisi senjata, objek-objek strategis, aset-aset milik negara. Itu janga dibuka, bisa aja ada yang nakal, malah menghancurkan kita. Ini menjadi rahasia negara yang harus dijaga," ujar Menristek saat membuka Pekan Geospasial Nasional 2014, di Gedung BIG, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin.
"Peta dasar wilayah harus terus diperbaharui, sehingga data-data dapat diakses oleh masyarakat luas. Tetapi jangan semua data dibuka, kalau semua data informasi pemetaan wilayah bisa diakses, ini memberikan peluang bagi oknum-oknum teroris sangat mudah untuk menghancurkan dan mengacaukan negara kita," ujar Menristek.
Meristek mengatakan, keterbukaan informasi dan data BIG boleh saja dilakukan tetapi jangan "telanjang" semua data dibuka dan bisa diakses.
Menteri mengatakan, BIG memiliki tugas yang cukup berat yakni menyediakan informasi geospasial yang menjadi rujukan nasional dan satu-satunya acuan.
Berkaca pada pengalaman yang sudah-sudah saat semua lembaga dan badan pemerintahan membuat peta dasar justru terjadi tabrakan data pemetaan hingga akhirnya pembangunan gagal.
"Jika semua menerapkan peta dasar yang sudah dikeluarkan oleh BIG dan ini juga sudah berdasarkan Undang-Undang, jadi semua perencanaan pembangunan berjalan dengan bagus dan kita menghindari kerugian-kerugian semacam itu," ujar Menteri.
Menteri menambahkan, kesiapan untuk menggunakan peta dasar dari BIG telah disosialisasikan menyeluruh kesemua wilayah di Indonesia. Sudah banyak daerah yang membuat peta tematik dengan merujuk peta dasar dari BIG.
Namun, lanjut Menteri banyak daerah yang tidak tahu bahwa peta dasar tersebut gratis dan dapat dimiliki oleh semua daerah.
"Jadi ada wilayah yang sudah menyiapkan anggaran untuk pembuatan peta dasar. Jadi saat ini daerah cukup membuat peta tematik dengan merujuk peta dasar BIG jadi ini ada penghematan juga," ujar Menristek.
Pekan Geospasial Nasional 2014 ini diselenggarakan selama dua hari dengan acara puncak pada 21 April yang diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya peluncuran Ekspedisi Geografi Indonesia (EGI) 2014, penandatanganan MoU antara BIG dengan Kementerian Agama, dan Kepolisian Republik Indonesia.
Pembuatan biopori dan demo "Rapid Mapping" dengan pesawat udara Nir Awak (PUNA), dan Pameran Informasi Geospasial.
Selain dihadiri Menristek Gusti Muhammad Hatta, hadir juga Kapolri. Jenderal Pol Sutarman, Kadiv Humas. Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol M Irawan, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, Abdul Djamin dan masih banyak lainnya.
Kepala Badan Informasi Gespasial, Asep Karsidi mengatakan, Pekan Geospasial Nasional diselenggarakan selain untuk memperingati hari bumi juga sebagai bentuk kepedulian masyarakat BIG akan pentingnya melaksanakan kegiatan pelestarian lingnan dengan memfungsikan informasi geospasial.
"Hal ini sebagai komitmen atas kewajiban para Penyelenggara Informasi Geospasial (IG) untuk menyesuaikan seluruh kegiatan terhadap Undang-Undang IG," ujar Asep.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Khususnya untuk peta pertahanan nasional, posisi senjata, objek-objek strategis, aset-aset milik negara. Itu janga dibuka, bisa aja ada yang nakal, malah menghancurkan kita. Ini menjadi rahasia negara yang harus dijaga," ujar Menristek saat membuka Pekan Geospasial Nasional 2014, di Gedung BIG, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin.
"Peta dasar wilayah harus terus diperbaharui, sehingga data-data dapat diakses oleh masyarakat luas. Tetapi jangan semua data dibuka, kalau semua data informasi pemetaan wilayah bisa diakses, ini memberikan peluang bagi oknum-oknum teroris sangat mudah untuk menghancurkan dan mengacaukan negara kita," ujar Menristek.
Meristek mengatakan, keterbukaan informasi dan data BIG boleh saja dilakukan tetapi jangan "telanjang" semua data dibuka dan bisa diakses.
Menteri mengatakan, BIG memiliki tugas yang cukup berat yakni menyediakan informasi geospasial yang menjadi rujukan nasional dan satu-satunya acuan.
Berkaca pada pengalaman yang sudah-sudah saat semua lembaga dan badan pemerintahan membuat peta dasar justru terjadi tabrakan data pemetaan hingga akhirnya pembangunan gagal.
"Jika semua menerapkan peta dasar yang sudah dikeluarkan oleh BIG dan ini juga sudah berdasarkan Undang-Undang, jadi semua perencanaan pembangunan berjalan dengan bagus dan kita menghindari kerugian-kerugian semacam itu," ujar Menteri.
Menteri menambahkan, kesiapan untuk menggunakan peta dasar dari BIG telah disosialisasikan menyeluruh kesemua wilayah di Indonesia. Sudah banyak daerah yang membuat peta tematik dengan merujuk peta dasar dari BIG.
Namun, lanjut Menteri banyak daerah yang tidak tahu bahwa peta dasar tersebut gratis dan dapat dimiliki oleh semua daerah.
"Jadi ada wilayah yang sudah menyiapkan anggaran untuk pembuatan peta dasar. Jadi saat ini daerah cukup membuat peta tematik dengan merujuk peta dasar BIG jadi ini ada penghematan juga," ujar Menristek.
Pekan Geospasial Nasional 2014 ini diselenggarakan selama dua hari dengan acara puncak pada 21 April yang diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya peluncuran Ekspedisi Geografi Indonesia (EGI) 2014, penandatanganan MoU antara BIG dengan Kementerian Agama, dan Kepolisian Republik Indonesia.
Pembuatan biopori dan demo "Rapid Mapping" dengan pesawat udara Nir Awak (PUNA), dan Pameran Informasi Geospasial.
Selain dihadiri Menristek Gusti Muhammad Hatta, hadir juga Kapolri. Jenderal Pol Sutarman, Kadiv Humas. Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol M Irawan, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, Abdul Djamin dan masih banyak lainnya.
Kepala Badan Informasi Gespasial, Asep Karsidi mengatakan, Pekan Geospasial Nasional diselenggarakan selain untuk memperingati hari bumi juga sebagai bentuk kepedulian masyarakat BIG akan pentingnya melaksanakan kegiatan pelestarian lingnan dengan memfungsikan informasi geospasial.
"Hal ini sebagai komitmen atas kewajiban para Penyelenggara Informasi Geospasial (IG) untuk menyesuaikan seluruh kegiatan terhadap Undang-Undang IG," ujar Asep.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014